Sangat jelas tujuan dari demokrasi itu, bahwa rakyatlah yang menentukan siapa penyelenggara pemerintahah dan siapa pelaksana pengawasan, kedua aspek ini harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai pendelegasian kepercayaan rakyat. Dan sangat jelas lagi, bahwa hak memilih itu tidak dapat dan tidak boleh disubtitusikan atau didelegasikan.
4. Referendum
Dalam suatu negara yang demokratis, penyelenggaraan Pemilihan Umum wajib ditentukan dalam Undang Undang Dasar dan secara jelas dan tegas menetapkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Makna yang termaktub dalam kedaulatan rakyat adalah hak yang melekat pada rakyat untuk menentukan arah dan tujuan bangsa, mulai dari menentukan siapa pemimpinnya hingga political decition yang harus ditetapkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.
Kedaulatan rakyat yang mencerminkan demokrasi harus memenuhi 3 aspek yaitu :
a. Pemimpin yang berlandaskan kerakyatan
b. Political Decition yang pro kerakyatan (keadilan rakyat/sosial)
c. Kesejahteraan Rakyat
Melihat ketiga aspek diatas, demokrasi harus diselenggarakan secara tersistem dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan bangsa dan negara. Apabila salah satu aspek tidak dilaksanakan dengan benar dan tepat (inkonstitusional), maka rakyat dapat mengajukan haknya untuk menentukan diterima atau tidak diterima ketiga aspek tersebut melalui mekanisme politik rakyat tertinggi yaitu Referendum. Referendum lahir dari kedaulatan rakyat itu sendiri sebab lembaga eksekutif dan legislatif serta judikatif tidak dapat melaksanakan kedaulatan rakyat secara bertanggungjawab dan sesungguh-sungguhnya sesuai demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Semua produk mekanisme politik haruslah berlandaskan kerakyatan untuk kesejahteraan rakyat eksplisit bangsa, bahwa setiap produk mekanisme politik yang tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat bila dengan senyatanya ketiga lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan judikatif) tidak dapat melaksanakan perubahan agar sesuai dengan kehendak rakyat (kegagalan mekanisme politik). Referendum dapat dilakukan atas semua produk mekanisme politik yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, dan referendum tidak selalu bermakna negara dalam keadaan darurat. Referendum adalah hak rakyat untuk menerima atau tidak menerima sebagian atau seluruhnya produk mekanisme politik. Referendum dilaksanakan oleh pemerintah dan mekanismenya diatur dalam perundang-undangan, apakah memakai metoda angket atau voting sesuai dengan kualitas dan tujuan referendum yang dikehendaki.
Tujuan penulisan opini ini adalah untuk memberi nuansa politik yang lebih luas dan bertanggungjawab sesuai dengan demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat), bahwa pemaparan opini ini tidaklah semata-mata untuk mengajak orang perorangan, pihak atau kelompok untuk mencermati referendum sebagai tujuan akhir demokrasi. Tetapi menempatkan referendum sebagai salah satu hak rakyat yang tertinggi sebagai pemegang kedaulatan dari sisi urgensinya sebagai sarana politik rakyat menuju negara yang maju dan sejahtera. Sebab referendum ini sering diartikan sebagai kondisi negara dalam keadaan darurat, terlebih bagi pemegang kepentingan kelompok yang duduk dalam kekuasaan atau bahkan dikalangan masyarakat awam. Sekali lagi, referendum secara politik hukum ketatanegaraan adalah merupakan mekanisme politik rakyat. Dan marilah kita menempatkan referendum sesuai dengan kebutuhan politik bangsa yang berdaulat eksplisit politik rakyat yang cerdas dan bermartabat. Memanfaatkan referendum dengan benar dan bertanggungjawab dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara menuju negara yang adil dan sejahtera. Kita garis bawahi kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan kelompok.
Salam Demokrasi (SAtu LAngkah Menuju Demokrasi)
