Tanpa dukungan ini, kebijakan yang ada hanya akan menjadi peraturan di atas kertas tanpa implementasi yang efektif di lapangan. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan, mengingat bahwa pertanian bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kelangsungan hidup komunitas dan ekosistem.
- Kesenjangan Antara Kebijakan dan Kesejahteraan Petani
Kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional sering kali tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, dan ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara tujuan kebijakan dan kesejahteraan petani. Meskipun ada upaya untuk memberikan subsidi atau bantuan lainnya kepada petani, hal ini sering kali tidak cukup untuk menutupi biaya produksi yang terus meningkat atau untuk mengatasi ketidakpastian pasar.Â
Selain itu, tekanan dari kapitalisasi dan akumulasi primitif membuat petani semakin terpinggirkan. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi tetapi juga pada pemberdayaan petani sebagai aktor utama dalam sistem pertanian.
- Rekomendasi Kebijakan: Menuju Pertanian yang Berkelanjutan dan Inklusif
Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih holistik dan komprehensif. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi lahan pertanian tetapi juga memperkuat posisi tawar petani di pasar. Salah satu rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan program pelatihan dan edukasi yang fokus pada praktik pertanian berkelanjutan, yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian tanpa harus mengorbankan lahan sawah.Â
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi dan pemasaran yang mendukung petani kecil agar mereka dapat bersaing secara adil di pasar. Penting juga untuk memperhatikan hak-hak petani atas tanah, memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang mereka perlukan untuk bertani.
Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, namun potensi ini hanya dapat terealisasi jika kebijakan nasional benar-benar selaras dengan kebutuhan dan kondisi lokal petani. Kebijakan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan akan membawa lebih banyak masalah daripada solusi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan harus diadopsi untuk memastikan bahwa petani tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki suara dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hanya dengan demikian, kesejahteraan petani dapat tercapai dan ketahanan pangan nasional dapat terjaga.
