Survival di Lahan Sawah: Strategi Petani Ciwidey di Tengah Dualisme Kebijakan Pertanian

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan-kebijakan ini sering kali diterapkan dengan niat baik, namun sayangnya, mereka juga cenderung menciptakan dualisme yang menghasilkan tantangan baru bagi para petani. 

Studi kasus dari kawasan agropolitan Ciwidey menjadi contoh nyata dari bagaimana kebijakan nasional, seperti Agropolitan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), diimplementasikan untuk mempertahankan lahan pertanian sekaligus mendorong diversifikasi ekonomi lokal. 

Meskipun secara teoritis kebijakan-kebijakan ini tampak menjanjikan, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Petani yang memiliki lahan sempit berada dalam situasi yang sulit, di mana mereka harus memilih antara mempertahankan budidaya padi yang kurang menguntungkan atau beralih ke hortikultura yang mungkin lebih menguntungkan tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip LP2B.

• Dampak Kebijakan pada Alih Fungsi Lahan dan Ancaman bagi Ketahanan Pangan

Salah satu dampak paling mencolok dari kebijakan nasional ini adalah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi sektor lain, terutama pariwisata dan hortikultura. Di wilayah Jawa Barat, yang dikenal memiliki risiko konversi lahan tertinggi di Indonesia, kebijakan LP2B seharusnya menjadi penghalang bagi perubahan fungsi lahan sawah yang berkelanjutan.

Namun, kenyataannya, banyak petani terpaksa mengubah pola tanam mereka karena berbagai tekanan ekonomi. Akibatnya, identitas petani sebagai pengelola lahan sawah perlahan-lahan terkikis. 

Banyak dari mereka yang mulai meninggalkan pertanian padi, beralih ke tanaman hortikultura, atau bahkan menjadi buruh tani. Perubahan ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan nasional tetapi juga menghilangkan karakteristik dan warisan budaya pertanian yang telah lama ada di wilayah tersebut.

• Kapitalisasi Lahan dan Dampak Akumulasi Primitif

Kebijakan agropolitan, yang pada awalnya dimaksudkan untuk membuka peluang investasi dan mengembangkan ekonomi wilayah, juga memiliki sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Fenomena kapitalisasi dan akumulasi primitif menjadi ancaman besar bagi para petani kecil. Ketika modal besar masuk ke wilayah pedesaan, banyak petani yang akhirnya kehilangan lahan mereka karena tidak mampu bersaing atau bertahan di bawah tekanan ekonomi yang semakin berat. 

Petani yang tadinya merupakan pemilik dan pengelola lahan, kini hanya menjadi pekerja di lahan yang sebelumnya mereka miliki. Kondisi ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan mengakibatkan hilangnya kendali petani atas sumber daya yang mereka miliki, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan mereka secara signifikan.

• Ketidaksesuaian Antara Tujuan Kebijakan dan Realitas di Lapangan

Meskipun kebijakan nasional bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, realitas di lapangan sering kali menunjukkan hasil yang berbeda. Petani yang tetap berpegang pada budidaya padi sering kali mendapati bahwa pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. 

Sementara itu, mereka yang memilih untuk beralih ke hortikultura dihadapkan pada tantangan baru seperti ketidakstabilan harga pasar dan risiko kehilangan hak atas lahan mereka. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi spesifik dan kebutuhan lokal hanya akan memperburuk situasi ini. Sebagai contoh, kebijakan LP2B yang bertujuan untuk melindungi lahan sawah dari alih fungsi tidak mampu menghadapi tekanan ekonomi yang memaksa petani untuk mencari alternatif lain demi kelangsungan hidup mereka.

• Dinamika Sosial-Ekonomi yang Terlupakan dalam Perumusan Kebijakan

Dalam perumusan kebijakan, pemerintah sering kali lebih fokus pada aspek teknis, seperti pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan produktivitas, namun mengabaikan dinamika sosial-ekonomi yang sangat penting. Petani tidak hanya memerlukan regulasi yang melindungi lahan mereka, tetapi juga dukungan dalam bentuk akses terhadap teknologi pertanian yang modern, pasar yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan lahan.