Politik Uang dan Kerusakan Sistem Pemerintahan

Fenomena Money Politics 

Tradisi politik uang dalam kontestasi politik elektoral sepertinya sudah begitu mengakar kuat dalam sistem Demokrasi di Indonesia. Setiap kali ada pemilihan umum atau pilkada, para calon dan kroninya telah memetakan situasi politik di lapangan melalui lembaga survei yang mereka kontrak. Kemudian mereka menyiapkan amunisi berupa uang untuk biaya operasional hingga membeli suara. 

Bahkan, politik uang sudah menggerogoti sistem pemilihan kepala desa di wilayah Indonesia.  Desa yang dulunya menjadi sentra tumbuhnya Nilai moral dan etika politik. Tak luput dari tradisi suap suara.  Tentunya hal ini tidak bisa lepas dari para pemain dan sistem pemilu yang memberi ruang bagi para makelar bermain. 

Akar munculnya Politik Uang

Sudah menjadi mafhum, bahwa fenomena suap suara atau money politics lahir dari adanya Vested Interest atau ambisi kepentingan pribadi dalam sebuah kontestasi. Darinya lahir transaksi politik baik dengan para broker/ donatur, maupun dengan konstituen (rakyat). 

Secara umum, penyebab para kandidat melakukan politik uang antara lain:

Dampak Kerusakan money politics 

Disadari atau tidak, bahwa money politics telah banyak mendukung kerusakan sistem pemerintahan. Diawali dengan Lahirnya kebijakan negara yang disusun atas dasar transaksional melalui kementerian dan legislatif. 

Mereka yang terpilih, akan membuat kebijakan sesuai keinginannya. Bukan atas nama rakyat sebagai konstituen tertinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Seperti yang sekarang terjadi, banyak kebijakan yang tidak Pro rakyat. Mulai dari kenaikan harga BBM, sembako, Tapera, hingga biaya pendidikan yang makin tidak masuk akal.

1. Maraknya Korupsi 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh money politics dan korupsi merupakan suatu rangkaian nyata dalam sistem pemerintahan. Pasca Reformasi 1998,  korupsi mengalami kenaikan yang signifikan . Padahal sudah dibentuk KPK sebagai institusi yang secara spesifik menangani korupsi. Hal ini terjadi karena suap politik makin marak terjadi.

2. Kebijakan Yang tidak Pro Rakyat 

Erat kaitannya antara Money Politics dengan terbitnya kebijakan yang asal.  Dalam hal ini, DPR sebagai legislator dan pemerintah sebagai inisiator memiliki kepentingan sendiri. Maka saat pembahasan, terjadilah negoisasi dan tentunya transaksi. 

Sebagai contoh, terbitnya UU Cipta Kerja yang syarat akan persoalan. Revisi UU KPK, Revisi UU TNI -POLRI dsb.

Itu semua berawal dari kemenangan para pemimpin dan anggota legislatif yang diawali dari politik transaksional atau money politics.

3. Kurangnya Fungsi Kontrol DPR 

DPR sebagai lembaga yang mewakili hak rakyat memiliki kewajiban untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Dengan menyampaikan pandangannya di forum persidangan. Darinya lahir kebijakan yang selaras dengan kepentingan rakyat.

Namun, DPR adalah gabungan parpol yang di dalamnya individu-individu yang memiliki kepentingan pribadi.  Sehingga seringkali, kurang peduli dengan nasib rakyat sebagai konstituennya.

Dimana tugas dan fungsi Parpol 

Memang berat untuk mendidik rakyat agar memiliki kecerdasan politik di tengah tsunami Buta Politik   yang makin menggelora. Secara konstitusi tugas parpol adalah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Agar mereka memiliki kesadaran dan kecerdasan sebagai warga negara. 

Namun, faktanya parpol hanya melakukan pengkaderan dan pendidikan hanya bagi Kader dan pengikutnya. Di luar itu, parpol fokus pada pemenangan pemilu. Bahkan, para kontestan yang melakukan praktik money politics. 

Realitas politik tersebut adalah fakta - fakta tentang dampak money politics terhadap kerusakan sistem pemerintahan.

Hal ini menjadi renungan mendalam bagi seluruh insan cendekia, sampai kapan praktik kotor Terus berjalan.