Mengoptimalkan Infrastruktur melalui Kementerian Publik

 

Sistem bus rapid transit (BRT) Jakarta dikembangkan pada awal 2000-an di bawah gubernurnya saat itu, Sutiyoso, yang terinspirasi oleh sistem TransMilenio di Bogot, Kolombia. Ini mengangkut lebih dari 650.000 orang setiap hari di lebih dari 125 rute, dan terjangkau/Sistem kereta komuter multi unit listrik, yang dikenal sebagai Commuterline KRL, juga melayani area metropolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sistem transportasi ini akan sangat dilengkapi dengan proyek light rail transit (LRT) yang akan datang dan proyek mass rapid transit (MRT) dengan pemerintah berkomitmen untuk mengintegrasikan berbagai bentuk transportasi umum di Jabodetabek pada 2023/2024.

 

Di bawah Presiden Widodo, pembangunan infrastruktur di seluruh kepulauan dari Aceh hingga Papua telah menjadi fokus utama dari agenda pemerintah pusat. Mengembangkan infrastruktur untuk konektivitas transportasi, memperkuat sektor maritim, mengintegrasikan daerah-daerah terpencil, menawarkan opsi transportasi multi-modal untuk logistik dan meningkatkan mobilitas perkotaan semuanya disoroti sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam mengejar tujuan ini, negara telah meningkatkan pengeluaran infrastruktur sekitar $ 10 miliar dolar per tahun dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya.  

 

Pengembangan infrastruktur diawasi oleh puluhan entitas pemerintah yang terpisah, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Pusat Investasi Pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan , dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pengembangan kemitraan publik-swasta (PPP) didukung oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang dibentuk pada tahun 2014 untuk mempercepat implementasi KPS, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, yang menawarkan titik perizinan terpusat satu atap untuk investor di sektor termasuk manufaktur, daya, pariwisata, dan minyak dan gas.

 

Dalam hal ini peran Badan Usaha Milik Negara(BUMN) juga sangat krusial. BUMN Sarana Multi Infrastruktur (SMI), misalnya, membiayai proyek infrastruktur utama. SMI didirikan pada 2009 untuk menyediakan pembiayaan, persiapan proyek, dan layanan konsultasi. Ini mendukung PPP melalui kemitraan dengan pemberi pinjaman swasta dan multilateral, dan mandatnya mencakup proyek infrastruktur yang keras dan lunak.