Dampak Korupsi di Berbagai Bidang

A. Dibidang ekonomi

Anggaran perusahaan untuk perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujungnya akan masuk ke kantong pribadi para pejabat.

1.  Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pihak asing dan dalam negeri dalam penanaman modal menjadi sulit terlaksana karena kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, karena sering terjadi tindak korupsi.

2. Penurunan produktifitas. Produktifitas menurun terjadi karena terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih maju. Faktor ini mengakibatkan terjadi PHK dan banyak sekali pengangguran serta angka kemiskinan melambung tinggi.

3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Beras murah yang tidak layak untuk dimakan, jembatan dan bangunan yang ambruk, ini adalah contoh rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat dari korupsi. Adanya pondasi yang kurang kokoh karena ada korupsi dibalik proyek pembangunan tersebut, ada suap, ada pengurangan bahan untuk pondasi yang digunakan penyelewengan uang proyek itu adalah korupsi.

4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Banyak sekali pegawai dari sektor pajak yang memperkaya diri sendiri dengan mengkorupsi pajak, mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat terhadap pajak berakibat juga pada percepatan pembangunan, dan yang merugi adalah masyarakat sendiri

5. Meningkatkan hutang negara. korupsi di Indonesia meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Ini masih saja terjadi korupsi besar-besaran.

B. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat

Korupsi berdampak bagi masyarakat miskin

1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan, keterbatasan akses, air, kesehatan, pendidikan. Karena terjadi penyelewengan ke kantong para koruptor.

2. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Kordinasi pendataan, pendanaa yang lemah karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri sehingga sulit agar dapat akses masuk ke lapangan kerja, karena faktor pendidikan yang kurang.

3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Harga bahan pokok melambung tinggi, masyarakat miskin tidak dapat membeli, pendidikan dan kesehatan yang mahal, serta rumah layak huni dan informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

4. Meningkatnya angka kriminalistas. Korupsi terjadi dimana-mana, mulai dari masyarakat kecil sampai pejabat leluasa melanggar hukum untuk berkorupsi. Pada jaman sekarang ini masyarakat menjadi semakin individualis, karena tidak ada lagi kepercayaan pada pemerintah, sistem, hukum maupun antar masyarakat sendiri. Jika ada bencana / musibah orang semakin takut untuk membantu dengan memberi bantuan apapun, takut untuk di korupsi atau bantuan itu tidak sampai pada mereka yang membutuhkan. Partai politik membantu karena hanya mencari dukungan dari masyarakat. Ini adalah solidaritas palsu, sudah tidak ada lagi keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran. Akibatnya terjadi kemerosotan moral dan akhlak bagi generasi muda.

C. Runtuhnya otoritas pemerintahan

1. Matinya etika sosial. Jika ada salah satu dari anggota kelompok melakukan korupsi, kelompok itu akan rela melindungi anggotanya dengan berbagai cara. Hal ini sangat melukai masyarakat, harusnya wakil rakyat yang melindungi masyarakat. Banyak pejabat negara yang tertangkap karena korupsi namun tidak tau malu dan tidak merasa salah. Ini lah etika sosial politik yang mati, tidak ada kejujuran dan keadilan, bahkan yang jujurpun akan diberikan sanksi sosial politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan masyarakat.

2. Tidak efektifnya peraturan dan perudang-undangan. Hukum jaman sekarang sudah bisa dibeli, hukum yang harusnya adil, kini bisa menerima suap, sogokan sehingga masyarakat berpikir bahwa hukum di negeri ini adil bagi mereka yang berduit, sedangkan untuk masyarakat yang tak punya hanya akan terpuruk oleh jaman dan keadilan tidak bisa didapatkan.

3. Birokrasi tidak efisien. Tujuan birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada publik. Penting untuk membanu pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan untuk publik. Contohnya banyak investor yang ingin menanamkan modalnya tapi karena melalui birokrasi ini sangat sulit dan berbelit pada akhirnya suaplah jalan tercepat yang ditempuh. Dan birokrasi dibidang politik yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat ini malah mengedepankan kepentingan kelompok dan diri sendiri.

D. Dampak terhadap politik dan demokrasi

1. Munculnya kepemimpinan korup. Contohnya adanya suap kepada masyarakat dari calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi. Masyarakat seolah dituntun untuk memilih pemimpin yang korup, masyarakat hanya diberi mimpi dan janji-janji akan sejahtera.

2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Berkurangnya kepercayaan masyarakat pada demokrasi karena terjadi tindak korupsi para pejabat negara, legislatif, maupun petinggi partai politik. Ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil.

3. Menguatnya plutokrasi. Perusahaan-perusahaan besar ternyata ada hubungannya dengan partai-partai politik negeri ini. Beberapa pengusaha besar menjadi ketua partai politik. Kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangan ambigu.

4. Hancurnya kedaulatan rakyat. Dijaman ini kedaulatan ada ditangan partai politik,pertarungan partai politik dalam pemilu untuk memenangkan pemilu, karna yang menaglah yang menguasai semuanya. Hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada. Rakyat terus ada pada kemiskinan dan masa depan yang tidak jelas.

E. Dampak terhadap penegak hukum

1. Fungsi pemerintahan mandul. Korupsi berdampak pada ketidak mampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya, kondisi ini sangat menghawatirkan terjadinya praktek korupsi. Korupsi yang bersifat personal juga dapat mencoreng nama baik organisasi/ lembaga tempat dia bernaung. Masyarakat cenderung meragukan citra dan keprofesionalan suatu lembaga yang diduga ada tindak korupsi disana.

2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Media masa menjadi tempat masyarakat menerima informasi, informasi tentang bobroknya penegakan hukum di Indonesia, hal ini melibatkan berbagai mafia hukum dan anggaran. harusnya hukum melindungi hak-hak masyarakat, bukan malah merampas hak-hak rakyat.

F. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan.

1.  Kerawanan hankamnas karena lemahnya alusista dan SDM. Negara diharuskan ada armada laut, darat dan udara yang kuat dan modern, agar bisa menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Bila anggaran tidak di korupsi oleh koruptor semua itu akan bisa diwujudkan, indonesia akan punya pertahanan, keamanan, dan persenjataan yang baik, kuat dan modern.

2. Lemahnya garis batas negara. Karena kurangnya armada yang menjaga garis batas negara. Daerah dekat dibatas-batas negara mengalami kemiskinan bukan malah di bantu pemerintah malah korupsi dana / uang akibatnya kemiskinan terjadi di daerah dekat batas negara. Keterbatasan air, listrik, jalan raya, energi, gedung sekolah, ini harus di tanggung masyarakat yang hidup dibatas negara, perekonomian cenderung berada di perkotaan dan di daerah perbatasan semakin memburuk. Hal ini mengakibatkan banyak yang rela berpindah kewarganegaraan. Diwilayah batas negara ini banyak terjadi penyelundupan barang ilegal, human trafficking.

3. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Masyarakat menjadi apatis tentang program yang dibuat pemerintah, anggapan mereka program tersebut tidak akan mengubah kondisi mereka. Ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama dengan menggunakan cara-cara negatif. Ini merupakan kekerasan, terjadi perkelahian.

G. Dampak kerusakan lingkungan. 

1. Menurunnya kualitas lingkungan. Dengan adanya korupsi berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan karena adanya kepentingan ekonomi, hasil hutan, tambang di eksploitasi secara besar-besaran untuk dapat keuntungan. Pembalakan liar tidak ada upaya penanaman kembali akibatnya di hutan menimbulkan kerusakan. Penegakan hukum menjangkau pelaku yang dilapangan, disinyalir aktor dibalik ini semua adalah pejabat tinggi negara, dan aparat penegak hukum itu sendiri. Pembakaran hutan, untuk ladang kepala sawit, perumahan atau ladang industri berakibat banjir, longgsor, global waming dll.

2. Menurunnya kualitas hidup. Kerusakan hutan megurangi ketersediaan oksigen. Sementara polusi udara semakin meningkat, belum lagi banjir, longsor, kekeringan. Di perairan yang tercemar limbah menjadi beracun, populasi ikan akan mati karena terkena limbah atau akan beracun, jika kita makan mengakibatkan cacat janin dak penyakit untuk tubuh. Pencemaran tanah, pertanian akan merosot, tanah tidak subur akibatnya mahalnya harga bahan pokok. Manusia dan bayi tidak mendapat gizi dan kecukupan pangan, fisik yang berpenyakit merupakan kemunduran sebuah generasi.