Analisis Pemikiran Max Weber dan H.L.A.Hart, Serta Analisi Perkembangan Hukum di Indonesia Menurut Pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart

Analisi Pemikiran Max Weber dan H.L.A.Hart, Serta Analisis Perkembangan Hukum di Indonesia

Sesylia Kartika Sari (222111054)

Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart, serta analisis perkembangan hukum di Indonesia

Pokok-pokok pemikiran Max weber

Max Weber, seorang sosiolog dan filsuf Jerman, terkenal atas kontribusinya dalam memahami hubungan antara masyarakat, agama, ekonomi, dan struktur kekuasaan. Berikut adalah pokok-pokok pemikiran Weber:

1. Rasionalitas dan Birokrasi: Weber memperkenalkan konsep rasionalitas dalam birokrasi sebagai ciri khas masyarakat modern. Ia menganggap birokrasi sebagai sistem yang paling efisien dalam mencapai tujuan dengan aturan yang sistematis dan hierarki yang jelas. Namun, ia juga memperingatkan risiko "kandang besi" (iron cage), yaitu ketika individu terjebak dalam aturan yang kaku sehingga kehilangan kebebasan dan kreativitas.

2. Etika Protestan dan Kapitalisme: Dalam karyanya "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism," Weber menjelaskan hubungan antara etika kerja Protestan dan perkembangan kapitalisme modern. Ia mengemukakan bahwa nilai-nilai Protestan, seperti kerja keras, disiplin, dan hidup hemat, mendukung pertumbuhan kapitalisme karena mendorong orang untuk terus bekerja dan mengakumulasi kekayaan sebagai tanda kesuksesan pribadi.

3. Tipe Ideal: Weber memperkenalkan konsep "tipe ideal" (ideal type) sebagai alat analisis untuk memahami fenomena sosial. Tipe ideal bukanlah representasi sempurna dari realitas, tetapi model konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pola dalam masyarakat.

4. Tipe-Tipe Kekuasaan: Weber mengklasifikasikan kekuasaan ke dalam tiga tipe utama:

• Kekuasaan Karismati: Didasarkan pada kualitas luar biasa atau kharisma dari seorang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan istimewa, seperti para nabi atau pemimpin revolusi.
•  Kekuasaan Tradisional: Bergantung pada kebiasaan dan norma yang diwariskan, seperti dalam monarki atau suku-suku tradisional.
• Kekuasaan Rasional-Legal: Berasal dari sistem aturan dan hukum formal, seperti dalam pemerintahan modern atau organisasi birokrasi.

5. Verstehen (Pemahaman): Weber menekankan pentingnya memahami tindakan sosial dari perspektif individu. Verstehen adalah metode interpretatif di mana seorang peneliti berusaha mengerti makna subjektif yang mendasari tindakan seseorang untuk memahami motif dan tujuan individu dalam konteks sosial mereka.

Pemikiran-pemikiran Weber ini sangat berpengaruh dalam sosiologi modern dan studi mengenai organisasi, kekuasaan, serta perkembangan kapitalisme.

Pokok-pokok pemikiran H.L.A. Hart

H.L.A. Hart adalah seorang filsuf hukum terkemuka yang dikenal atas kontribusinya dalam teori hukum positivis. Melalui karyanya The Concept of Law, Hart memperkenalkan beberapa konsep penting yang membentuk landasan filsafat hukum modern. Berikut pokok-pokok pemikiran utama H.L.A. Hart:

1. Hukum sebagai Sistem Aturan (Rules):

• Hart berpendapat bahwa hukum adalah sistem aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Ia membedakan dua jenis aturan hukum: aturan primer dan aturan sekunder.
• Aturan primer adalah aturan yang langsung mengatur perilaku masyarakat (misalnya, aturan yang melarang pencurian atau kekerasan).
• Aturan sekunder adalah aturan yang mengatur cara membuat, mengubah, dan menegakkan aturan primer. Aturan sekunder memungkinkan hukum berkembang dan menyesuaikan diri dengan situasi baru.

2. Rule of Recognition:

• Dalam sistem hukum, rule of recognition atau "aturan pengakuan" adalah aturan sekunder yang menentukan kriteria validitas hukum. Dengan kata lain, aturan ini menentukan mana yang dapat dianggap sebagai hukum dalam suatu sistem.
• Aturan pengakuan penting karena memberikan dasar bagi hakim, pejabat, dan masyarakat untuk mengenali aturan yang sah dan berlaku dalam sistem hukum.

3. Konsep Kewajiban Hukum:

• Hart membedakan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum. Menurutnya, hukum tidak selalu mencerminkan moralitas; hukum adalah sistem yang independen, dan kewajiban hukum ada karena adanya aturan yang mengatur perilaku tertentu, bukan karena alasan moral.
• Positivisme hukum Hart menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak bergantung pada moralitas, melainkan pada aturan yang valid menurut sistem hukum yang berlaku.

4. Hukum dan Moral

• Hart menekankan bahwa meskipun hukum dan moralitas berbeda, tetapi keduanya saling berinteraksi. Hukum bisa mencerminkan nilai-nilai moral dalam Masyarakat, tetapi tidak selalu sama.

Pendapat pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart dimasa sekarang

Pemikiran Max Weber tetap sangat relevan di masa sekarang, terutama karena teori-teori Weber memberikan kerangka analisis untuk memahami masyarakat modern yang diwarnai oleh kapitalisme, birokrasi, dan rasionalisasi.

Sedangkan, pemikiran H.L.A. Hart, yang berfokus pada teori hukum dan konsep dasar aturan, juga tetap relevan dalam dunia hukum dan etika kontemporer. Hart menawarkan perspektif yang berguna untuk memahami bagaimana hukum dan moralitas bekerja dalam masyarakat modern, terutama melalui konsep "aturan primer dan sekunder", "ketentuan pengakuan" (rule of recognition), serta "diskresi yudisial".

Analisi Perkembangan Hukum di Indonesia

1. Pemikiran Max Weber:

• Rasinalitas & Biokrasi

Konsep Weber tentang birokrasi sebagai sistem yang paling efisien tetapi juga mengandung risiko "kandang besi" tetap terlihat dalam banyak organisasi dan institusi saat ini. Di sektor publik dan korporasi, birokrasi yang berlebihan seringkali menyebabkan keterbatasan dalam inovasi, kurangnya fleksibilitas, dan dampak negatif pada kesejahteraan karyawan.

• Etika Protestan dan Kapitalis:

Weber menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan agama dapat mempengaruhi pola ekonomi, dan ini masih sangat nyata dalam ekonomi global. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bagaimana nilai kerja keras dan kedisiplinan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di sisi lain, semakin banyak orang mempertanyakan moralitas kapitalisme tanpa batas di era ketimpangan ekonomi yang meningkat dan dampak lingkungan yang merusak.

2. Pemikiran H.L.A. Hart

• Rule of Recognition atau "Ketentuan Pengakuan"

"Rule of recognition" dari Hart, yaitu aturan yang mengidentifikasi norma-norma yang sah dalam sistem hukum, sangat berguna untuk memahami legalitas dan sumber hukum dalam negara yang kompleks. Ini mencakup konsep dasar tentang otoritas yang membuat hukum sah, seperti konstitusi, parlemen, atau keputusan pengadilan tertinggi.

Kesimpulan

Kedua tokoh menunjukkan bahwa hukum adalah alat yang dinamis: Weber fokus pada hubungannya dengan kekuasaan, sedangkan Hart menekankan struktur dan mekanisme internal hukum. Bersama-sama, mereka memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat modern dan tantangan yang dihadapinya.