Dalam konteks ekspor, korupsi juga berdampak negatif. Praktik korupsi seperti suap atau pungutan liar di pelabuhan atau perbatasan memperlambat proses pengiriman barang, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Hal ini menyebabkan merosotnya pertumbuhan ekspor dan menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan peran ekspor dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemilu Indonesia juga rentan terhadap praktik korupsi yang mempengaruhi integritas demokrasi. Praktik politik uang, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para calon atau partai politik dapat mengancam proses pemilihan yang adil dan merugikan kepentingan publik. Korupsi dalam pemilu juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi dan melemahkan legitimasi pemerintah yang terpilih.
Untuk mencegah terjadinya korupsi, penting bagi warga Indonesia untuk memiliki etika yang kuat, salah satunya adalah etika deontologi. Etika deontologi menekankan pada kewajiban moral yang bersifat mutlak, di mana tindakan dianggap baik atau buruk berdasarkan ketaatan terhadap aturan atau prinsip moral tertentu. Dalam konteks pencegahan korupsi, warga Indonesia perlu memegang teguh prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, integritas, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam bidang pribadi maupun profesional.
Selain itu, langkah-langkah konkret juga diperlukan, seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, dan penguatan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendidikan dan sosialisasi juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam membangun bangsa yang adil, transparan, dan berintegritas.
Dalam konteks ekonomi, etika deontologi memandu warga Indonesia untuk mengutamakan kejujuran dan integritas dalam berbisnis, serta menghindari praktik korupsi yang merugikan. Dengan membangun budaya integritas yang kuat dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.
Dalam konteks ini, Etika Deontologis Kantian menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan mengatasi masalah korupsi. Dalam esai ini, akan dibahas tentang bagaimana Etika Deontologis Kantian dapat diterapkan untuk pencegahan korupsi di Indonesia, termasuk contoh konkret aplikasinya, serta tiga poin kunci yang menjadi cikal bakal tentang pembahasan kita kali ini yaitu adalah sebagai berikut : apa yang harus dilakukan (what), mengapa hal tersebut penting (why), dan bagaimana cara melaksanakannya (how).
BAB 2 - Pembahasan
A. Apa yang Harus Dilakukan (What)
 1. Pembentukan Aturan yang Jelas dan Tegas
Pertama-tama, untuk mencegah korupsi, langkah penting yang harus diambil adalah membentuk aturan yang jelas dan tegas. Etika Deontologis Kantian menekankan pentingnya berpegang pada prinsip moral yang bersifat mutlak dan universal. Dengan demikian, aturan-aturan yang diterapkan haruslah didasarkan pada prinsip moral yang dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai situasi. Contohnya, pembentukan undang-undang anti-korupsi yang mengatur dengan tegas larangan menerima suap, gratifikasi, atau melakukan nepotisme.
2. Pendidikan Moral dan Etika
Selain pembentukan aturan yang tegas, pendidikan moral dan etika juga merupakan langkah penting dalam pencegahan korupsi. Etika Deontologis Kantian menekankan pentingnya kesadaran individu terhadap kewajiban moral mereka merupakan langkah penting dalam pencegahan korupsi. Etika Deontologis Kantian menekankan pentingnya kesadaran individu terhadap kewajiban moral mereka. Oleh karena itu, melalui pendidikan moral dan etika, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya integritas dan kejujuran. sumber
3. Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Selain pembentukan aturan dan pendidikan moral, penegakan hukum yang berkeadilan juga merupakan langkah penting dalam pencegahan korupsi. Etika Deontologis Kantian menekankan pentingnya menjalankan kewajiban moral dengan tulus dan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus bertindak secara independen dan adil tanpa adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran terhadap aturan akan mendapat konsekuensi yang tegas.
B. Mengapa Hal Tersebut Penting (Why)
1. Membangun Kehidupan Bermasyarakat yang Adil
Pencegahan korupsi merupakan prasyarat untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera. Korupsi merugikan masyarakat secara luas dengan menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi akses terhadap layanan publik, dan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Dengan menerapkan Etika Deontologis Kantian dalam pencegahan korupsi, kita dapat memastikan bahwa setiap individu dihormati sebagai agen moral yang memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral yang mutlak.
2. Membangun Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah dan Institusi
