Sikap Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon yang mengatakan masih menganggap pengajuan Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR adalah sah, semakin membuat runyam. Fadli Zon beralasan, pencalonan Ade Komaruddin diajukan Fraksi Golkar yang sah karena dilakukan sebelum 31 Desember 2015.
Fadli Zon mestinya paham bahwa Ade Komaruddin bukanlah Ketua Fraksi Golkar versi hasil Munas Riau sehingga mempunyai limit masa bhakti pada 31 Desember 2015. Ade Komaruddin adalah kepanjangan tangan Partai Golkar hasil Munas Bali yang tidak memiliki legalitas formal hingga hari ini.
Pimpinan DPR harus bijak dan bersikap netral. Pimpinan DPR jangan memperlihatkan sikap berpihak tetapi sebaiknya menyerahkan kepada mekanisme internal Golkar untuk menyelesaikan masalah mereka. Jangan bermain mata dengan kubu Aburizal semata karena ingin menahan Aburizal agar tetap berada dalam gerbong Koalisi Merah Putih (KMP) setelah rakor Golkar di Bali pada 4-5 Januari 2016 menyatakan mendukung pemerintah. Sekali lagi pengabaian azas legalitas formal berimplikasi jauh ke masa depan yang bisa mengakibatkan seluruh produk perundangan-undangan menjadi cacat.
Pimpinan DPR harus menahan diri, tidak menjadi partisan yang memainkan politik belah bambu. Pimpinan DPR harus menjaga agar Ketua DPR tetap menjadi ‘jatah’ Golkar sepanjang UU MD3 belum diamandemen. Pimpinan DPR harus mencegah terjadinya ‘kocok ulang’ jika UU MD3 belum diubah. Tetapi sebaliknya pimpinan DPR juga tidak perlu ‘pasang badan’ menjadi bemper untuk menahan keinginan fraksi-fraksi yang menghendaki adanya revisi UU MD3, karena UU MD3 sudah berkali-kali direvisi hanya dalam tempo singkat untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan kepentingan DPR.
Kembali ke Golkar, seluruh elite Golkar harus menyadari pentingnya mempertahankan partai itu. Kalau Golkar hancur mestinya ketika di awal reformasi tatkala tuntutan pembubaran Golkar mengalir deras. Namun Akbar Tandjung bisa menahan suara deras tersebut sehingga Golkar survive. Sayang kalau Golkar harus mengubur dirinya sekarang justru di saat Golkar masih mendapat kepercaaan yang besar dari masyarakat.
Elite Golkar nampaknya sedang membawa partai ini ke tiang gantung hanya untuk mempertahankan ego masing-masing. Mereka lupa bahwa Partai Golkar jauh lebih berharga daripada kerakusan dan kecongkakan mereka. Partai Golkar bukan milik elite tetapi milik rakyat. Rakyat sudah tahu bahwa Golkar hanya dijadikan tunggangan oleh para elite untuk menggelembungkan pundi-pundi mereka.*
