Mirisnya, jika dicermati kelompok rentan miskin ini, tidak memenuhi syarat untuk memperoleh BLT BBM dari pemerintah, tetapi merasakan dampak buruk dari kenaikan harga BBM dan ikutannya. Faktanya, tampak bahwa rakyat yang paling terdampak akibat kenaikan BBM dan efek dominonya adalah justru rakyat kelompok miskin dan rentan miskin yang katanya dilindungi pemerintah.
Kemudian, pertanyaannya apakah masih relevan alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk melindungi kelompok ini? Sebab katanya dinilai selama ini subsidi BBM tidak tepat, penyalurannya pada kelompok ini (rakyat miskin dan rentan miskin).
Kepentingan Kapitalis
Jika bukan untuk kepentingan rakyat, lalu untuk kepentingan siapa kenaikan harga BBM? Patut diduga kebijakan tersebut demi kepentingan para kapitalis agar liberalisasi energi (BBM) dari hulu sampai hilir dapat berjalan sempurna.
Pasalnya, ketika masih ada jenis BBM yang disubsidi Pemerintah, maka terjadi disparitas harga yang besar antara BBM yang dijual PT Pertamina dengan SPBU-SPBU milik swasta yang menyebabkan SPBU swasta tersebut sepi dari pembeli. Alasan tersebut terbukti, selang beberapa saat setelah diumumkan kenaikan harga BBM subsidi, SPBU milik swasta mulai diramaikan pembeli.
Misalnya, SPBU Vivo yang menarik perhatian masyarakat karena menjual BBM mirip Pertalite (RON 90) yang bernama Revvo 89 (RON 89) dengan harga Rp8.900/liter. Tidak pelak, media sosial turut ramai karena harga Revvo 89 lebih murah dari harga Pertalite. Walaupun pada akhirnya, harga Revvo 89 ini naik menjadi Rp10.900/liter, untuk mematuhi regulasi dan perubahan pasar.
Kebijakan menaikkan harga BBM subsidi yang membenani rakyat terutama rakyat miskin dan rentan miskin ini mencerminkan sikap pemerintah yang tidak memiliki empati serta abai kepada rakyatnya. Sikap ini lahir dari pemerintahan yang kebijakannya bercorak kapitalisme, pemimpin negara dalam paham kapitalisme hanya berfungsi sebagai regulator untuk memastikan liberasi atau ekonomi pasar berjalan sempurna.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, perekonomian negara dapat berjalan sempurna jika campur tangan pemerintah berupa subsidi diamputasi dari layanan publik dan juga dianggap menjadi beban negara. Sehingga, semua layanan publik tersebut harus diserahkan kepada swasta dengan kacamata bisnis. Tentunya karena ini bisnis, swasta akan berusaha mengambil untung yang sebesar-besarnya dari produk yang mereka jual. Maka, hal yang lumrah, jika pada faktanya, terdapat disparitas yang sangat jauh antara biaya pengolahan minyak mentah dan harga beli BBM yang dijual pada masyarakat. Lagi-lagi kepentingan rakyat yang harus dikorbankan.
Kontras dengan Ajaran Islam
Dalam Islam rakyat bukanlah dianggap beban melainkan amanah yang wajib ditunaikan haknya. Sebagaimana firman Allah di QS. An-Nisa ayat 48, "Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."
Islam menempatkan kedudukan pemimpin negara di hadapan rakyat ibarat penggembala. Ia harus mengurus hewan gembalaannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan, Nabi saw. menegur penguasa yang bersikap kasar dan zalim kepada rakyatnya sebagaimana hadis riwayat muslim, "Sungguh sejelek-jelek penggembala adalah yang kasar terhadap hewan gembalaannya."
