Politik Luar Negeri di Era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY serta Kebijakan Luar Negri yang Paling Signifikan di Antara Masa Pemerintahan

Kebijakan Luar Negri  Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif, yang menurutnya Indonesia tidak mengakui satu pun blok dunia dan mempertahankan posisinya saat ini. Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan standar perjalanan internasional yang telah memenuhi syarat. 

Tujuan utama kebijakan Luar Negri Indonesia adalah untuk menjaga kedaulatan dan integritas nasional, menciptakan lingkungan eksternal yang penting bagi pembangunan nasional, dan meningkatkan pengaruh dan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan stabilitas internasional. 

Prioritas Kebijakan Luar Negri Indonesia meliputi menjadikan ASEAN sebagai lingkaran konsentris terluar, menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan kawasan Asia Pasifik, meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan dengan negara-negara berkembang, serta mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik secara tersepata. 

Dalam mempromosikan Indonesia, ekspor,meningkat investasi, dan fosterusaha patungan dengan untuk mengirangi ekonomi asing dampak ya ekonomi nasional dari dan bahasa  Indonesiadi luar negeri.di Bersama dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti G20, APEC, OKI, dan PBB, Indonesia juga mendukung posisi ASEAN dalam urusan regional dan global.

Masa Pemerintahan Presiden Habibie
Pada tahap awal reformasi, BJ Habibie menekankan liberalisasi dan persuasi politik sekaligus mengikis kepercayaan internasional terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, Habibie bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti WorldBank, IMF, CGI, ADB, dan ILO untuk menerapkan reformasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Selama masa jabatan Presiden Habibie, perubahan signifikan terjadi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Presiden Habibie, yang menjabat setelah Presiden Suharto mengundurkan diri pada tahun 1998, memperkenalkan kebijakan luar negeri yang lebih bebas dan terbuka. Salah satu contoh dari perubahannya adalah Habibie mengusulkan pemungutan suara untuk  membangun Timor Laut, mengarah keakhirnya, negara menjadi sebuah bangsa yang berdaulat.

Kebijakan ini menyoroti perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang sebelumnya lebih berfokus pada masalah nasional dan domestik dan lebih sedikit pada konflik regional dan internasional. Selain untuk itu,  Presiden Habibie telah meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional termasuk PBB dan ASEAN. 

Indonesia telah menjadi lebih aktif di beberapa forum internasional dan telah meningkatkan partisipasinya dalam berbagai inisiatif global. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip "bebas-aktif", yang menekankan pentingnya Indonesia dalam banyak masalah regional dan global dan meningkatkan statusnya sebagai aktor global yang terkena dampak negatif. Mengenai ASEAN, Indonesia sedang melangkah kerjasamanya dengan negara-negara regional tetangga untuk meningkatkan stabilitas di daerah.

Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, terjadi perubahan penting dalam politik luar negeri Indonesia. Presiden Wahid yang kerap disapa Jus Dur semakin menggencarkan upaya diplomasi yang fokus pada peningkatan kepercayaan internasional terhadap pulau-pulau tetangga Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis disintegrasi bangsa. 

Salah satu contoh kebijakan ini adalah perjalanan internasional yang dilakukan Presiden Wahid ke lebih dari 80 negara dalam rangka memperkuat hubungan internasional. Menurut jurnal "Pengaruh Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid" yang ditulis oleh Farid Faraitody, Presiden Wahid mengutamakan negara-negara yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan melakukan berbagai kunjungan luar negeri dengan berbagai agenda dan tujuan yang sejalan dengan kepentingan nasional di dunia internasional.

Masa Pemerintahan Presiden Megawati
Pada periode pemerintahan tahun 2001 hingga 2004, tujuan utama politik luar negeri Megawati Soekarnoputri adalah memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Hal ini menjadi krusial seiring dengan runtuhnya politik nasional pada awal era reformasi. Megawati berkomitmen meningkatkan kepercayaan global melalui diplomasi yang lebih aktif dan konstruktif. Selain itu, fokus hubungan internasional juga berkaitan dengan upaya membangun kembali perekonomian nasional yang sempat terganggu akibat krisis ekonomi tahun 1997--1998.

Di bawah kepemimpinan Megawati, Indonesia mengalami berbagai terroir di beberapa wilayah Tanah Air. Oleh karena itu, fokus kebijakan pemerintahan Megawati beralih ke peningkatan keamanan nasional, khususnya kontraterorisme (Muttaqien & Dharmaputra, 2013). Pada 12 Oktober 2002, terorisme serupa bom Bali telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang dianggap tidak layak untuk berinvestasi. Banyak negara yang membatasi (relokasi) investasinya di Indonesia karena alasan keamanan. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk (Wahyuni, 2008).

Megawati menyampaikan ekonomi yang berjudul dengan mitra dagang utama Indonesia. Di kawasan Asia-Pasifik, Megawati menekankan pentingnya mengembangkan hubungan yang kuat dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai stabilitas kawasan. Untuk menyelesaikan konflik Aceh, Megawati menggunakan cara perundingan damai dengan berunding dengan Partai Merdeka Aceh (GAM). 

Meskipun kapasitasnya terbatas, Indonesia tetap aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan berupaya untuk meningkatkan kontribusinya. Secara keseluruhan, fokus kebijakan luar negeri Megawati lebih pada upaya menghidupkan kembali perekonomian Indonesia dan membangun kembali reputasinya setelah mengalami bencana transisi demokrasi, sekaligus membina hubungan positif dengan negara lain dan organisasi internasional.

Masa Pemerintahan Presiden SBY
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi perubahan signifikan dalam politik luar negeri Indonesia. Presiden SBY yang dikenal dengan slogannya "Seribu Teman Tanpa Musuh" ini memajukan upaya diplomasi berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap wilayah Indonesia yang saat ini sedang mengalami permasalahan disintegrasi bangsa.

Guna mempererat hubungan internasional dan memperluas kerja sama dengan organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB, SBY telah melakukan perjalanan internasional ke lebih dari 80 negara. Sementara itu, Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip penting dalam menyelesaikan konflik seperti yang terjadi di Asia Tenggara, Myanmar, dan Israel-Palestina, yang semakin menegaskan ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap diplomasi Indonesia. Selain itu, SBY mendukung upaya kolaboratif ASEAN dalam mengatasi permasalahan regional dan global, seperti pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Di bidang perekonomian, SBY menekankan pentingnya diplomasi ekonomi dalam menarik investasi asing dan memperluas akses pasar barang ekspor Indonesia. .

Dari keempat  era pemerintahan tersebut, politik luar negeri Indonesia  yang paling signifikan menurut saya adalah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena di sekitar SBY, Indonesia meninggalkan slogan diplomatik "sejuta teman, nol musuh" atau "ribuan teman, nol musuh". Kebijakan ini menghambat upaya Indonesia untuk membangun hubungan positif dengan semua negara tanpa mengurangi posisinya dalam krisis yang terjadi saat ini. Ini adalah strategi yang sangat unik dan berbeda dari periode-periode sebelumnya.

Selain itu, SBY juga sukses mengangkat profil dan pengaruh Indonesia di kancah internasional. Indonesia secara bertahap menjadi non-peserta PBB periode 2007--2008. Indonesia juga terlibat aktif dalam misi PBB seperti di Sudan dan Lebanon. Dalam konteks ini, Indonesia mempunyai sikap kritis dalam menyelesaikan konflik seperti yang terjadi di Asia Tenggara, Myanmar, serta Israel dan Palestina. Hal ini menegaskan kepercayaan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia.

Secara umum, kebijakan eksternal SBY berhasil mengangkat Indonesia menjadi negara berketerampilan tinggi yang mampu mengatasi permasalahan lokal dan global. Sementara pemerintahan lain seperti Habibie, Gus Dur, dan Megawati lebih fokus pada penyelesaian masalah dalam negeri pada masa reformasi, SBY berhasil meningkatkan profil diplomatik Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi melalui diplomasi yang aktif namun tidak konfrontatif