Strategi Keamanan Melalui Diplomasi di Indonesia

1. memposisikan keamanan maritim internasional melalui ciri dan nilai strategis TNI AL

2. melindungi segenap bangsa Indonesia khususnya yang berada di wilayah perbatasan dengan memberikan keamanan ekonomi keamanan secara bertahap

3. penyelenggaraan infrastruktur maritim dan penghubung jalur perdagangan antar angkatan laut di Indonesia Regional dan Internasional

4. Pengembangan strategis kemampuan pemerintahan pemerintahan atau administrasi maritim dan kapasitas negara

5. Melindungi wilayah dan populasi dari risiko organisasi terlarang, kejahatan, dan terorisme di seluruh perairan teritorial kami, terutama jika kami berada di area yang rentan terhadap aktivitas ini.

Berbagai jenis strategi, yaitu yang berkaitan dengan kerja sama internasional di bidang kapal selam dan kerja sama lainnya di bidang alutsista maritim, menjadi poin penting dalam mewujudkan strategi Indonesia tentang perlunya Indonesia berperan aktif dalam transportasi laut global. Dibandingkan dengan strategi pengembangan produk alutsista untuk industri pertahanan, masa depan industri maritim Indonesia sudah jelas, namun tetap menjaga skala diplomasi maritim Indonesia ke depan melalui kebijakan industri maritim yang terintegrasi. Jika Garda Nasional harus siap untuk menjaga keamanan dan stabilitas maritim global, baik kerjasama internasional melalui penggunaan diplomasi maritim harus didukung dan didukung oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan badan dan lembaga maritim. perairan angkatan laut dan organisasi lainnya. Dukungan penuh antar lembaga tersebut harus mampu menciptakan sinergi, dan juga harus terintegrasi langsung dengan Komite Kebijakan Pertahanan yang terkait langsung dengan industri pertahanan dan perkembangannya. Ada pula kebijakan pengembangan yang ditujukan untuk meneliti pengelolaan industri kelautan yang mengedepankan teknologi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, dalam semua aspek ini, mereka akan memainkan peran strategis di Indonesia serta kekuatan kelembagaannya. Di tingkat sektor dan kementerian maritim, departemen dan lembaga terkait, dan pemangku kepentingan.