Israel tentu sangat mendukung putusan AS sebagai sekutu terdekatnya. Duta besar Israel menilai bahwa jika pengakuan Palestina untuk menjadi negara melalui jalur pengakuan di forum PBB, maka akan membuat perdamaian semakin sulit terjadi. "Sangat menyedihkan, pilihan pilihan anda justru akan menguatkan penolakan atas palestina dan membuat perdamaian semakin sulit terjadi" ujar Gilard Erdan, Duta besar Israel di hadapan anggota anggota Dewan Keamanan PBB
2. Membatalkan resolusi gencatan senjata di Gaza
Pada akhir 2023 lalu, Amerika kembali menggunakan Hak Vetonya untuk membatalkan rancangan yang ditujukan pada  konflik yang tengah berlangsung di Gaza. Resolusi ini bertujuan untuk memberlakukan gencatan senjata pada konflik antara Israel dan Palestina. Menurut Dewan Kemananan PBB, jeda kemanusiaan sangat penting bagi pihak Palestina, dengan tujuan menekan angka korban dan kehancuran di wilayah tersebut. Aksi militer yang dilakukan oleh Israel telah merenggut 17.400 nyawa yang 70% diantaranya adalah wanita dan anak anak, dan melukai hampir 50 ribu orang di wilayah tersebut. Voting pun dilaksakan untuk menghasilkan keputusan. Sebanyak 13 negara setuju, dua lainnya adalah Inggris yang memilih untuk abstain dan Amerika yang menolak / memveto resolusi tersebut. Robert Wood selaku Wakil Duta Besar AS  menyebutkan bahwa  rancangan tersebut "tidak seimbang". Wood menyatakan Gencatan senjata dapat membuat kondisi semakin buruk karena ia menganggap bahwa Hamas akan terus berkuasa di Gaza dan akan mengakibatkan perang yang lebih buruk.
"Hamas tidak mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian yang berkepanjangan, dan untuk menyaksikan solusi dari kedua belah negara, Oleh karena itu, meskipun AS sangat mendukung perdamaian yang berkelanjutan, baik bagi warga Israel maupun Palestina bisa hidup dengan aman dan damai, AS tidak mendukung resolusi untuk melakukan gencatan senjata" ujar Robert Wood sebelum voting.
Dmitry Polyansky, selaku Wakil duta Besar russia menyatakan bahwa hari pemvotingan suara tersebut sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah konflik di Timur Tengah. Polyansky menganggap keputusan AS dalam sidang DK PBB tersebut seakan menjatuhkan hukuman mati pada ribuan jiwa tidak bersalah yang berada di zona konflik tersebut, baik di pihak Palestina maupun Israel. "sejarah akan menilai tindakan Washington" tegasnya.
Hak veto sebenarnya masih kontroversial. Sebagian ada yang mendukung tentang Hak ini dengan anggapan bahwa bisa mewujudkan stabilitas internasional, penghalang terhadap campur tangan negara lain dalam bidang militer, dan menjadi sebuah bagian perlindungan penting terhadap dominasi Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan markas utama PBB yang terletak di New York, AS. Dan sebagian lagi ada yang tidak suka dengan hal ini. Para kritikus politik menilai bahwa Hak veto adalah bagian dari kebijakan PBB yang paling tidak demokratis, karena seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak ini dapat membatalkan sebuah kebijakan yang telah disepakati beberapa negara namun dibatalkan oleh satu negara karena kepentingan negara itu sendiri. Para kritikus juga menilai bahwa Hak veto adalah penyebab utama dari tidak adanya respon lanjut dari Forum dunia terhadap kejahatan dalam perang dan pelanggaran HAM.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
