Jika kita berbicara tentang politik, konflik, dan segala hal yang berhubungan tentang dunia internasional, PBB mungkin bisa menjadi salah satu yang terlintas di pikiran kita. Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nation adalah sebuah forum internasional yang didirikan pada tahun 1945 pasca perang dunia kedua. Dengan komitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian di dunia, 51 negara berdiskusi dan bekerja sama untuk mewujudkannya, yaitu dengan membangun PBB.
PBB bertujuan menciptakan hubungan persahabatan antar negara dan mempromosikan kesejahteraan sosial, lingkungan hidup yang baik, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. PBB juga berfungsi sebagai tempat berdiskusi atau rapat rapat kenegaraan untuk membahas atau mengatasi masalah masalah antar negara. PBB juga bertujuan untuk wadah menuangkan ekspresi, ide, pandangan dan opini dari masing masing perwakilan negara, melalui Majelis Umum, Dewan keamanan, Ekonomi dan sosial serta badan komite lainnya.
Namun, fungsi dan tujuan PBB terhadap konflik di Timur Tengah seakan tidak berfungsi. Terutama di konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung kurang lebih 50 tahun lamanya. Hal ini disebabkan oleh kuatnya  hubungan diplomatik antara Israel dan AS. Hubungan kedua negara ini juga kuat dalam berbagai bidang, seperti dibidang Militer, Ekonomi, dan Sosial Budaya,
Amerika telah menjalin kerjasama dengan Israel sejak 1960. Hal ini penting bagi Amerika karena bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan negara negara lain di Timur Tengah, seperti Yordania, Lebanon, Mesir dan lainnya. Hubungan yang dijalin antara Amerika dengan negara negara di Timur Tengah juga berfungsi untuk menahan permusuhan dari negara negara seperti Suriah dan Iran
Bantuan yang diterima Israel dari Amerika tergolong sangat besar. Pada februari 2022 lalu, terhitung bantuan Amerika terhadap Israel telah mencapai angka US$150 miliar. Selain bantuan keuangan dan logistik militer, AS juga memberikan dukungan politik yang sangat berpegaruh terhadap Israel, yaitu dengan menggunakan Hak Vetonya pada rapat Dewan Keamanan PBB.
Hak veto adalah sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh 5 negara. Yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, dan Prancis. Mereka adalah negara negara yang memiliki power yang kuat terhadap keamanan dan stabilitas nasional / internasional. Mereka juga merupakan negara negara pemilik senjata Nuklir .Kelima negara tersebut mendapat status khusus, yaitu negara anggota tetap di DK PBB. Dan dengan suatu hak istimewa yang dikenal "HAK VETO". Para  pencetusnya membuat kesepakatan bahwa jika salah satu dari kelima negara anggota tetap tersebut memberikan suara atau instruksi "tidak", maka usulan,  keputusan atau resolusi yang telah disetujui oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan itu tidak akan pernah tercapai.
Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya sebanyak 42 kali  terhadap gugatan gugatan yang tertuju pada Israel karena agresinya terhadap Palestina. Hal inilah yang membuat PBB seakan tak berkutik dan terkesan tidak becus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai forum perserikatan bangsa bangsa di dunia. Berikut beberapa contoh penggunaan Hak Veto oleh Amerika terhadap konflik antara israel dan palestina :
1. Membatalkan resolusi untuk penetapan Palestina sebagai anggota penuh dan resmi PBB
Amerika pernah menggunakan Hak Vetonya untuk membatalkan usulan dan usaha yang ingin menjadikan Palestina sebagai anggota resmi PBB, yang berarti juga pengakuan atas negara Palestina. Resolusi ini dicetuskan oleh Aljazair. Posisi palestina sebelumnya adalah negara pengamat non anggota PBB sejak tahun 2012. Pihak pihak yang mendukung akan resolusi ini telah menunggu bertahun tahun agar resolusi ini dapat diwujudkan. Dalam pemungutan suara pada hari Kamis, (18/4) di DK PBB, sebanyak 12 negara setuju atas resolusi ini, sedangkan Swiss dan Inggris abstain.
Akibat penggunaan Hak Veto oleh Amerika tersebut, Resolusi ini tidak dapat di teruskan ke Majelis Umum PBB yang beranggotakan sebanyak 193 negara. Adapun penjelasan dari Amerika mengapa mereka menggunakan Hak Vetonya ? American Deputy Ambassador For United Nation, Robert Wood, ia menegaskan AS bukan menolak atas pengakuan Negara Palestina, tetapi Amerika akan mendukung untuk adanya komunikasi antar kedua belah pihak yang sedang berkonflik agar menghasilkan kesepakatan.
Israel tentu sangat mendukung putusan AS sebagai sekutu terdekatnya. Duta besar Israel menilai bahwa jika pengakuan Palestina untuk menjadi negara melalui jalur pengakuan di forum PBB, maka akan membuat perdamaian semakin sulit terjadi. "Sangat menyedihkan, pilihan pilihan anda justru akan menguatkan penolakan atas palestina dan membuat perdamaian semakin sulit terjadi" ujar Gilard Erdan, Duta besar Israel di hadapan anggota anggota Dewan Keamanan PBB
2. Membatalkan resolusi gencatan senjata di Gaza
Pada akhir 2023 lalu, Amerika kembali menggunakan Hak Vetonya untuk membatalkan rancangan yang ditujukan pada  konflik yang tengah berlangsung di Gaza. Resolusi ini bertujuan untuk memberlakukan gencatan senjata pada konflik antara Israel dan Palestina. Menurut Dewan Kemananan PBB, jeda kemanusiaan sangat penting bagi pihak Palestina, dengan tujuan menekan angka korban dan kehancuran di wilayah tersebut. Aksi militer yang dilakukan oleh Israel telah merenggut 17.400 nyawa yang 70% diantaranya adalah wanita dan anak anak, dan melukai hampir 50 ribu orang di wilayah tersebut. Voting pun dilaksakan untuk menghasilkan keputusan. Sebanyak 13 negara setuju, dua lainnya adalah Inggris yang memilih untuk abstain dan Amerika yang menolak / memveto resolusi tersebut. Robert Wood selaku Wakil Duta Besar AS  menyebutkan bahwa  rancangan tersebut "tidak seimbang". Wood menyatakan Gencatan senjata dapat membuat kondisi semakin buruk karena ia menganggap bahwa Hamas akan terus berkuasa di Gaza dan akan mengakibatkan perang yang lebih buruk.
"Hamas tidak mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian yang berkepanjangan, dan untuk menyaksikan solusi dari kedua belah negara, Oleh karena itu, meskipun AS sangat mendukung perdamaian yang berkelanjutan, baik bagi warga Israel maupun Palestina bisa hidup dengan aman dan damai, AS tidak mendukung resolusi untuk melakukan gencatan senjata" ujar Robert Wood sebelum voting.
Dmitry Polyansky, selaku Wakil duta Besar russia menyatakan bahwa hari pemvotingan suara tersebut sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah konflik di Timur Tengah. Polyansky menganggap keputusan AS dalam sidang DK PBB tersebut seakan menjatuhkan hukuman mati pada ribuan jiwa tidak bersalah yang berada di zona konflik tersebut, baik di pihak Palestina maupun Israel. "sejarah akan menilai tindakan Washington" tegasnya.
Hak veto sebenarnya masih kontroversial. Sebagian ada yang mendukung tentang Hak ini dengan anggapan bahwa bisa mewujudkan stabilitas internasional, penghalang terhadap campur tangan negara lain dalam bidang militer, dan menjadi sebuah bagian perlindungan penting terhadap dominasi Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan markas utama PBB yang terletak di New York, AS. Dan sebagian lagi ada yang tidak suka dengan hal ini. Para kritikus politik menilai bahwa Hak veto adalah bagian dari kebijakan PBB yang paling tidak demokratis, karena seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak ini dapat membatalkan sebuah kebijakan yang telah disepakati beberapa negara namun dibatalkan oleh satu negara karena kepentingan negara itu sendiri. Para kritikus juga menilai bahwa Hak veto adalah penyebab utama dari tidak adanya respon lanjut dari Forum dunia terhadap kejahatan dalam perang dan pelanggaran HAM.
