Sertifikat Tanah Elektronik: Menuju Era Baru Pertanahan Indonesia

Gagasan pendaftaran tanah elektronik dimulai pada tahun 2021, sebagaimana mewujudkan e-government dengan diterbitkannya peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik dan PP nomor 18 tahun 2021 tentang pengelolaan, ha katas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Selama ini kantor pertanahan masih menggunakan system analog (paper based) yang memliki banyak kekurangan dan resiko kerusakan dokumen akibat bencana alam. Sedangkan pada sertifikat elektronik yang dipersoalkan adalah mengenai keamanan data dan keabsahan, penyajian dokumen elektronik dalam proses persidangan di pengadilan.

Penerapan sertifikat tanah elektronik (Sertifikat-el) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menandakan langkah maju dalam modernisasi sistem pertanahan Indonesia. Sertifikat-el ini menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan sertifikat tanah konvensional, seperti:

1. Keamanan yang Lebih Terjamin:

Sertifikat-el disimpan secara digital dalam sistem BPN, sehingga aman dari risiko kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan. Hal ini meminimalisir potensi sengketa tanah yang diakibatkan oleh sertifikat yang rusak atau hilang.

2. Efisiensi dan Kemudahan Akses:

Proses pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih cepat dan mudah dengan Sertifikat-el. Pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor BPN untuk mengambil sertifikat fisik, karena sertifikat dapat diakses secara elektronik melalui portal BPN.

3. Integrasi dengan Sistem Elektronik Lainnya:

Sertifikat-el terintegrasi dengan sistem elektronik lainnya, seperti Sistem Informasi Pertanahan (SIP) dan layanan perbankan. Hal ini memungkinkan proses transaksi tanah menjadi lebih mudah dan transparan.

4. Mendukung Reforma Agraria:

Sertifikat-el dapat membantu mempercepat proses redistribusi tanah dan legalisasi aset bagi masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan utama reforma agraria.

Namun, di samping berbagai keunggulannya, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan:

1. Akses Internet dan Literasi Digital:

Tidak semua masyarakat memiliki akses internet dan literasi digital yang memadai untuk menggunakan Sertifikat-el. Hal ini dapat menjadi kendala bagi mereka untuk memanfaatkan layanan ini.

2. Keamanan Siber:

Sertifikat-el disimpan dalam sistem elektronik, sehingga rentan terhadap serangan siber. BPN perlu memastikan keamanan sistemnya untuk melindungi data dan privasi pemilik tanah.

3. Kesadaran Masyarakat:

Masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan Sertifikat-el. BPN perlu melakukan edukasi dan sosialisasi yang gencar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan Sertifikat-el.

Kesimpulan:

Sertifikat-el merupakan langkah yang positif dalam modernisasi sistem pertanahan Indonesia. Keunggulannya seperti keamanan, efisiensi, dan integrasi dengan sistem elektronik lainnya perlu dimaksimalkan.

Namun, BPN perlu mengatasi tantangan seperti akses internet, literasi digital, keamanan siber, dan kesadaran masyarakat untuk memastikan bahwa Sertifikat-el dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.