Kesetaraan sebagai Presuposisi dalam Pemikiran Filsafat Politik Jacques Ranciere

Secara khusus dalam tulisan ini tentu merujuk pada pemikiran  Rancire.  Rancire melihat bahwa politik pada dasarnya ialah menghadapi tata kekuasaan pemerintahan yang mengatur susunan hierarki posisi dan fungsi dalam masyarakat. Politik dengan demikian terjadi hanya ketika sebuah tatanan yang menciptakan hierarki diinterupsi oleh sebuah praandaian dasar yakni kesetaraan (Bdk. Goenawan; 2020, 3). 

Dalam hal ini, politik muncul dengan menjadikan kesetaraan sebagai praandaian dan hal ini merupakan gangguan bagi tatanan. Politik berpretensi mengganggu mekanisme penataan yang membagi-bagi peran dan jabatan secara hierarkis. Bagi  Rancire politik itu hal yang jarang tetapi ia muncul apabila tatanan itu diinterupsi. Artinya politik menjadi pembebasan dari tatanan dengan semangat kesetaraan yang mendasarinya.

Dengan membaca lebih cermat maksud  Rancire dapat diambil asumsi bahwa politik baginya harus menjadikan kesetaraan sebagai praandaian awalnya. Bagi  Rancire, tidak bisa dipungkiri, politik dalam artian mekanisme penataan selalu memunculkan  orang-orang yang tidak dihitung, yang tidak dianggap penting, di dalam tatanan yang dibentuk. 

Orang-orang, atau kelompok-kelompok ini sejatinya bagian dari tatanan sosial, sayangnya sebagai efek dari penataan, orang-orang ini seolah-olah kehilangan bagiannya pada tatanan sehingga perannya tidak dianggap. 

Oleh karena itu, politik menjadi wadah untuk tindakan orang-orang pada umumnya yang selalu dalam perselisihan, orang-orang yang dianggap tidak pernah setara dengan keseluruhan yang mendapat bagian. Tegasnya dapat dikatakan bahwa politik berlangsung ketika orang-orang yang tampaknya tidak punya hak untuk dihitung sebagai tetapi mereka berbicara membuat diri mereka dihitung.

Dengan pertimbangan di atas, sangat penting sebuah dissensus yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dianggap sebagai bagian dalam tatanan sosial. Mereka berdissensus terhadap model logika tatanan yang membagi-bagi berdasarkan kegunaan, tempat, kekayaan, kepercayaan dan, bakat. 

Tatanan dalam hal ini menjadi basis utamanya dan sebuah aktivitas politik bergerak dari dissensus ketika sebuah logika kesetaraan hadir dalam masyarakat yang berbenturan dengan tatanan. Dalam hal ini, tatanan yang memungkinkan dissensus adalah tatanan demokratis. 

Artinya politik berjalan searah dengan demokrasi. Bagaimanapun, demokrasi dilaksanakan oleh orang-orang yang menempatkan akal budinya setara dengan siapa saja (Goenawan; 2020, 3). Dengan demikian hal ini digunakan untuk mengusik tatanan sosial yang mapan dan menyingkirkan atau enggan mendengar orang-orang yang seolah-olah tidak mendapat bagian.

Menggali lebih dalam tentang demokrasi dari  Rancire, pada hakikatnya demokrasi merupakan sebuah disensus. Dalam hal ini, setiap warga negara dalam demokrasi sejatinya setara. Hanya saja fakta dalam tatanan sosial tidak bisa dipungkiri akan selalu muncul oligarkis (bdk. Wibowo; 2020, 38) dan untungnya berkat terbatasnya inderawi, sebuah tatanan memang tidak pernah sanggup menata segala sesuatunya secara total. 

Merujuk lebih jauh ke  Rancire, baginya sebuah ketidaksetujuan dalam kehidupan bernegara bukanlah sesuatu yang perlu dihindari juga tidak untuk dipaksakan menjadi kesepakatan. Bagi  Rancire, justru perselisihan yang terjadi pada tatanan sosial dapat berfungsi bagi pembenahan tatanan sosial untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

Penutup