Bagaimana dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok? Gubernur yang tak kalah menggentarkan perpolitikan nasional ini menghadapi semacam dilema terkait “proyek penggusuran” di DKI. Tahun 2015 saja sekitar 113 lokasi digusur, dan dalam tahun 2016 ini direncanakan 325 lokasi. Jumlah lokasi yang digusur itu disesuaikan dengan jumlah rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang dibangunnya.
Apa tujuan penggusuran itu? Supaya program normalisasi sungai, penanganan banjir serta pembangunan tanggul di pesisir Jakarta dapat berjalan. Disamping itu, masyarakat yang direlokasi ke rusnuwa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih terjamin, disamping pelayanan fasilitas publik lainnya.
![Ilustrasi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. © Kiagus Aulianshah /Beritagar](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/09/27/0-0-1024-723-4c963c4cedcaadb3a524c29451d84467577e24b2-57ea566f359773fc1268c45e.png?t=o&v=555)
Ahok tidak takut kehilangan peluang berkuasa. Ia lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Pada kepentingan memperbaiki ibukota dan mensejahterakan masyarakat yang sebelumnya tinggal di pemukiman kumuh bantaran sungai. Apa yang dilakukannya merupakan amanat konstitusi, yaitu antara lain menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Itulah sikap pemimpin sejati. Mereka tidak cair dan dinamis mengejar kepentingan, mengalir mengikuti mood dan dorongan nafsu kuasa dan godaan menumpuk kapital. Melainkan berdiri teguh di atas prinsip-prinsip dasar, pertimbangan-pertimbangan bijak, dan nilai-nilai agung. Mereka sepintas terlihat arogan, pongah, koppig (keras kepala), seolah mau menang sendiri dan sejenisnya. Mereka tetap tidak akan bergeser. Sebab, apa dilakukan adalah apa yang memang seharusnya dilakukan!
Maka, wahai para politisi negeri, pastikan Anda juga pemimpin! Kalau tidak, politik hanyalah posisi menipulatif untuk mengejar kuasa dan keuntungan pribadi, tanpa prinsip dan tanpa standar moral. Kalau demikian, Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya politisi, baik di partai politik maupun di lembaga-lembaga legistlatif, Anda tidak pantas menempati posisi kepemimpinan di negeri ini.
Biarkan para pemimpin sejati “naik takhta” untuk bekerja melayani rakyat dan membangun negeri di atas prinsip-prinsip kuat empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila dan UUD’45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Hanya atas nama itulah, seorang pemimpin sejati di negeri ini tidak akan mundur!
Salam Kompasiana!