Kuliah Tidak Wajib, Tetapi Pilihan!

Disamping itu, menurut data BPS tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan level pendidikan pada Agustus 2023 ditemukan kenaikan jumlah pengangguran mulai dari lulusan SMA/SMK hingga pendidikan tinggi (lihat disini). Hal ini sungguh mengenaskan karena harapannya semakin tinggi level pendidikan, maka dapat membantu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kira-kira siapa yang harus bertanggungjawab atas hal ini?  

Tidak berhenti disitu, data terbaru dari BPS disebut sebanyak 9 juta gen z belum bekerja. Gen z dengan usia antara 20-24 tahun yang lulusan SMA ditemukan paling banyak menganggur (3.57 juta) dan lulusan SMK (2.29 juta). Sedangkan, lulusan perguruan tinggi sangat disayangkan mengalami peningkatan jumlah pengangguran meskipun secara total pengangguran menurun.

Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan bahwa lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi makin sulit mendapatkan pekerjaan sehingga masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah untuk menuntaskan masalah ini. Bukan malah manambah beban rakyat dengan menyampaikan pernyataan yang menyinggung.    

Solusi yang bisa ditawarkan
Melihat fakta pengangguran tertinggi pada level pendidikan SMA/SMK dan apabila menurut Pemerintah kuliah tidak wajib karena biaya pendidikan tinggi bukan tanggung jawab penuh, maka ada beberapa solusi yang penulis tawarkan guna menekan jumlah pengangguran di masa depan :

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan serius untuk kurikulum SMA wajib berfokus juga pada pengembangan keterampilan kerja dasar melalui program magang, kerja kreatif, dan wirausaha untuk membantu pelajar membangun portfolio.

2. Gencar sosialisasi pekerjaan yang bisa dilakoni oleh lulusan SMA sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ke sekolah-sekolah. Sedangkan untuk SMK, Pemerintah harus menyediakan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar.

3. Pengadaan sertifikasi pelatihan gratis kepada lulusan SMA. Kemudian menjembatani kompetensi yang mereka dapatkan dengan perekrutan oleh lembaga negeri/swasta untuk dipekerjakan. Tujuannya agar menambah pengalaman kerja nyata dan membantu mereka mengetahui kompetensi apa yang perlu dikembangkan.

4. Menggiatkan kerjasama antara SMK-DUDI, serta mendorong kemajuan program SMK unggulan menjadi lebih inklusif.  

Akhir kata, mengenyam pendidikan yang layak merupakan hak semua warga negara tanpa terkecuali. Kesenjangan antara level pendidikan dan ekonomi perlu diminimalkan karena merupakan indikator kemajuan suatu negara. Oleh karenanya, negara perlu menjamin kelangsungan pendidikan yang tidak membebani rakyat karena kunci memperbaiki taraf hidup adalah juga dari pendidikan. 

Referensi
Data BPS: 9,9 Juta Gen Z di Indonesia Tidak Bekerja atau Sekolah (kompas.com)

Ada 10% Penduduk Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Maret 2023 (katadata.co.id)