Transformasi Demokrasi Digital

Pada awalnya cyberdemocracy dibayangkan beroperasi pada seluruh ruang cyber. Hal itu didasari oleh asumsi optimisme bahwa internet pada hakikatnya merupakan ruang publik, yakni, ruang di mana kebebasan informasi lahir dan hadir dengan kondisi sehat, universal dan kuat. 

Hanya saja, terkait dengan mulai berlangsungnya proses pembagian atau 'pengkavlingan' ruang cyber pada macammacam situs dan kanal atau kolom dengan berbagai kategorinya, seperti situs jenis organisasi layanan publik, komersial, politik, komunitas, dan jejaring sosial, cyberdemocracy lahir, hadir dan berkembang dalam karakteristik ruang yang berbedabeda pula. 

Misalnya, cyberdemocracy yang hadir dan berkembang di situs jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter, akan memiliki perbedaan dengan konfigurasi cyberdemocracy yang hadir dan berkembang pada situs politik, seperti situs pemeritah, situs legislatif dan situs partai politik.

Bila merujuk pada konsep demokrasi di ruang offline, persoalan tidak berhenti dan selesai di sana, malah semakin problematis. Hal itu terutama bila dikaitkan dengan konsep demokrasi apa, mana dan siapa yang dirujuknya. Namun demikian, lepas dari konsep apa, konsep mana dan konsep siapa yang menjadi rujukan, pengetahuan yang bisa diambil dan digunakan di sini, merujuk pada Jean Boudrillard (1983), adalah bahwa cyberdemocracy sebagai representasi demokrasi offline. 

Hal sebaliknya bila dikatakan bahwa cyberdemocracy tidak merujuk pada realitas dan konsep apapun, namun merujuk pada dirinya sendiri, maka cyberdemocracy merupakan sebuah simulasi atau simulakrum. 

Cyberdemocracy yang berbeda dengan rujukan awalnya di ruang offline itu, ataupun tidak merujuk pada apapun, Menurut Mark Poster, sebagaimana disinggung terdahulu, sebagai "sesuatu yang lain". Memang banyak sekali konsep demokrasi di ruang offline, ia cenderung bermakna konotatif, variatif, evolutif, dan dinamis. 

Oleh sebab itu, demokrasi sebetulnya bukanlah konsep yang mudah dipahami. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif. Sedangkan demokrasi sebagai konsep evolutif dan dinamis, artinya konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun subtansialnya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio historis di mana konsep demokrasi lahir dan berkembang. 

Karena argumen inilah, dari waktu ke waktu, demokrasi senantiasa diperdebatkan, terutama dalam perkara: Apakah demokrasi bersifat 'universal' ataukah 'partikular/ local Berbagai model demokrasi komunikatif yang didukung sarana virtual atau digital bermunculan dewasa ini, mulai dari web partai, kampanye online, hingga m-voting. 

Apapun bentuknya, demokrasi digital tersebut bermaksud menyediakan akses informasi dengan beragam rupa, menyediakan ruang publik yang menjadi prasyarat bagi sebuah tatanan demokrasi, dan interaksi memadai antara warga negara dengan pemerintah, maupun antarsesama warga negara. 

Walaupun kehadiran demokrasi digital seolah bisa mendeterminasi kelemahan cara demokrasi manual, bukan berarti model ini tanpa kekurangan sama sekali. Patut dipertimbangkan aplikasinya dalam masyarakat kelak.

Apakah informasi yang tersedia di dunia maya benarbenar berkualitas dan dapat diakses tanpa kendala oleh setiap individu dimana dan kapan saja? Atau apakah ruang publik virtual yang dihadirkan oleh media digital justru akan menjadi potensi konflik baru?