Mohon tunggu...
Selfi Sukma Sutriani
Selfi Sukma Sutriani Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Gemar berkumpul dan bergaul dengan lingkungan sekitar, dan senang mencoba hal-hal baru yang bisa menambah relasi

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Hubungan Antara Politik dan Islam di Indonesia (Orde Lama dan Orde Baru)

11 Desember 2023   19:05 Diperbarui: 11 Desember 2023   20:00 146
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Abstrak: Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal, agama yang membawa misi "Rahmatan Lil Al-Amin" serta membawa konsep-konsep kepada ummat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik. Politik sendiri berkaitan juga dengan kemahiran, menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan, mengawasi dan menggunakan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam negara dan institut-institut lainnya. Artikel Hubungan Politik dan Islam di Indonesia ini juga menjabarkan tentang Hubungan Sinis dan Romantis pada masa Orde lama dan Orde baru yang mana pada masa orde lama masih berjalan dapat kita lihat bersama bahwasanya hubungan Islam dan negara bisa dikatakan sebagai hubungan yang sinis tanpa kompromi. Sedangkan di masa orde baru banyak terjadi pembaruan yang dampak dari munculnya orde baru politik Islam (hubungan Islam dan negara) yang dipelopori oleh para intelektualisme Islam baru memunculkan kebangkitannya di ranah publik dan juga di jantung-jantung kekuasaan, yang membawa pendidikan di Indonesia menjadi stabil dan naik.Penulis mengatakan bahwasanya penelitian ini di lakukan agar kita dapat mengetahui kelebihan dan perubahan apa yang terjadi pada politik di Indonesia setelah melewati orde lama dan masuk ke dalam orde baru.

Kata kunci: Hubungan, Politik , Islam

Abstract: Islam is a universal religion, a religion that Carrie the mission of "Rahmatan Lil Al-Amin" and Briggs concepts to humanity regarding issues related to a system such as the concept of politics. Politics itself is also related to skills, gathering strength, increasing the quantity and quality of strength, monitoring and using it to achieve certain goals in the state and other institutions. This article on the Relationship between Politics and Islam in Indonesia also describes the Cynical and Romantic Relationship during the old order and the new order, which during the old order was still running, we could see together that the relationship between Islam and the state could be said to be a cynical relationship without compromise. Whereas during the new order there were many reforms that resulted from the emergence of the new order of Islamic politics (the relationship between Islam and the state) spearheaded by the new Islamic intellectualism led to its rise in the public sphere and also in the heart of power, which brought education in Indonesia to stabilize and rise.The author says that this research was conducted so that we can find out the advantages and changes that occurred in politics in Indonesia after passing the old order and entering the new order.

Keywords: Relationship, Politics, Islam

PENDAHULUAN 

Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal, agama yang membawa misi "Rahmatan Lil Al-Amin" serta membawa konsep-konsep kepada ummat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, konsep perekonomian, konsep penegakan hukum, dan lain sebagainya. Kemudian di Dalam bidang politik juga misalnya, Islam mendudukinya sebagai sarana-sarana penjagaan urusan umat. Islam dan politik integratif terwujud pada beberapa pemikir dan politisi muslim yang hadir dari masa ke masa dan dari tahun ke tahun dengan pemikiran dan pola pikir perjuangannya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

        Berbicara tentang Politik Islam tentu bukan hal yang baru di kalangan masyarakat apa lagi di kalangan mahasiswa, Membahas tentang politik adalah sudah menjadi makanan sehari-hari khususnya bagi mahasiswa politik Maka dari itu tidak sedikit orang yang senang ketika di ajak berdiskusi tentang politik, hal itu di sebabkan karena politik di Indonesia ini tida ada habisnya.

      Politik sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu politicus dan dari bahasa Yunani politicos, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis artinya kota. Dari bahasa Inggris, politic, yang secara harfiah bermakna (1) acting or juding wisely; prudent (2) well judge; prudent atau sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata tersebut juga bermakna The art of government atau tata pemerintahan/seni pemerintahan. Maka politik sendiri sering di beri arti sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakatnya.

Sedangkan Politik Islam sendiri merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (political behavior) serta budaya-budaya politik yang di sebut (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai yang ada di dalam Islam Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, menurut Taufik Abdullah, bermula dari suatu kepribadian Moral dan doktrin terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.

Senada dengan Din Syamsuddin, Azyumardi, beliau mengemukakan pandangan antropolog Dale Eickelman dan ilmuwan politik James Piscatori yang menyimpulkan bahwa gambaran politik Islam (Muslim) di seluruh dunia dewasa ini adalah suatu pertarungan terhadap "penafsiran makna-makna Islam dan penguasaan lembaga-lembaga politik formal dan informal yang mendukung pemaknaan Islam tersebut". Pertarungan seperti ini melibatkan "objektivikasi" pengetahuan tentang Islam yang pada gilirannya memunculkan pluralisasi kekuasaan pada keagamaan.

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode Analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang ada dengan memanfaatkan media-media yang ada seperti media internet dan media perpustakaan guna mencari sumber-sumber refrensi seperti buku, jurnal dan artikel yang bersangkutan dengan judul Artikel di atas yaitu Hubungan Politik dan Islam di Indonesia.

Maka dari itu dari hasil penelitian di atas penulis menemukan informasi-informasi yang terkait dengan judul tulisan di atas dan kemudian di rangkum menjadi satu ke dalam artikel yang berjudul Hubungan Politik dan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Islam, Politik dan Keindonesiaan 

     Pada pembahasan ini akan di sajikan hasil penelitian mengenai Hubungan Politik dan Islam di Indonesia.

Dapat kita lihat bersama dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata Salima yang mempunyai arti selamat, damai, dan sentosa. Dari kata salima jugak kemudian diubah menjadi kata aslama yang memiliki arti berserah diri yang masuk ke dalam kedamaian, dan juga memiliki arti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Sementara pengertian Islam dari segi istilah menurut Harun Nasution dengan menjelaskan bahwasanya Islam menurut istilah adalah (Islam sebagai agama) yang di maksud adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan (Allah SWT) kepada masyarakat manusia melalui baginda Nabi Muhammad Saw yang kemudian di sebarkan kepada umat manusia.

Berarti Inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup manusia baik di dunia dan akhirat. Sementara Islam sebagai produk sejarah Menurut M. Atho Mudzhar bisa dilihat seperti konsep Khulafa al-rasyidin, bangunan Islam klasik, tengah, dan modern adalah produk sejarah. Termasuk juga teologis teologi yang muncul sebagai contoh misalnya teologi syi'ah juga merupakan produk sejarah. Organisasi-organisasi Islam yang banyak bermunculan diberbagai belahan dunia Islam saat ini juga merupakan produk sejarah. Setelah memberi pengertian Islam secara general. Maka juga tentang Politik

     Kemudian Politik sendiri pada hakikatnya merupakan suatu kejadian yang berkaitan dengan manusia, yang pada dasar dan takdirnya selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui oleh suatu negara itu sendiri dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, politik akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangkaian dan proses dalam perkembangan manusia. Dengan terikat nya hal-hal di atas, maka manusia inti utama realitas dalam politik, apapun alasannya pengamatan atau analisa politik sejatinya tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia. Hal Ini menunjukkan bahwa hakekat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau pun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional adalah mencakup pembagian kekuasaan politik yang mencakup masalah: sumber-sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan/tugas ringan dan tujuan politik yang mudah dicapai.

 Kemudian keindonesiaan atau Indonesia secara umum Indonesia dalam hubungan Islam dan politik, berada pada poin yaitu pemisahan yang disertai ideologi yang bersahabat dengan agama (religiously Friendly Ideology). Artinya falsafah dan prinsip bernegara yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar yang Artinya falsafah dan prinsip bernegara yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sampai dengan turunannyalah yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau demikian secara teoritis ketiga aliran pemikiran politik Islam di atas dalam sejarahnya meninggalkan perseteruan secara radikal dan hingga saat ini terus berdinamika walaupun di Indonesia aliran yang pertama dan kedua sumbunya sangat kecil jikapun itu ada.

Pada penjabaran singkat di atas dapat kita lihat pada dasarnya ingin menggambarkan bahwasanya Politik itu berkaitan juga dengan kemahiran, menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan, mengawasi dan menggunakan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam negara dan institut-institut lainnya. karena politik pada dasarnya ingin mendapatkan suatu kemenangan dalam pertarungan untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita politik. Dalam konteks hubungan Islam dan Politik (lebih khusus pertautan antara umat Islam dengan Politik) terdapat Perbedaan pandangan mengenai segi politik Islam khususnya hubungan Islam dan negara.

(Islam dan Politik di Indonesia dari Hubungan Sinis ke Romantis Pada Orde Lama dan Orde Baru)

Pada zaman Orde Lama hubungan Islam dan negara bisa dikatakan sebagai hubungan yang sinis tanpa kompromi. Hal ini mendatangkan Polemik yang serius dikalangan para tokoh, baik yang umumnya dikenal sebagai aktivis Islam yang di sebut (santri), dan dengan aktivis nasionalis yang di sebut dengan (abangan).

Aktivis Islam (kaum santri) direpresentasikan oleh Muhammad Natsir, Agus Salim dan lain-lain. Sementara di pihak aktivis nasionalis (kaum abangan) direpresentasikan oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan lainlain. Perdebatan-perdebatan yang cukup serius pada tahun 1945 di awal kemerdekaan dan juga perdebatan-perdebatan Majelis Konstituante mengenai masa depan konstitusi negara pada tahun 1950 antara dua kelompok yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dengan pihak nasionalis yang mengusung gagasan pancasila dan mempertahankannya sebagai dasar negara melahirkan sikap kecurigaan dan sinis di antara mereka. Seperti yang dikatakan Bachtiar Effendy bahwa Hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar sejarahnya adalah kisah antagonisme dan kecurigaan di antara satu dengan lainnya.

Pada era ini dapat dianggap sebagai masa-masa sulit bagi partai Islam. Setelah mengeluarkan dekret, Soekarno yang sudah terobsesi untuk menjadi penguasa mutlak di Indonesia, yang memaksa pembubaran partai Masyumi pada tanggal 17 Agustus 1960. Pemberlakuan Demokrasi Terpimpin ini oleh Soekarno ternyata menimbulkan respon yang beragama dari kalangan-kalangan partai Islam. Ahmad syafi'i ma'arif membagi era Demokrasi Terpimpin ini menjadi periode kristalisasi (hingga Desember 1960) dan Periode Kolaborasi (hingga Pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI).

Pada Periode kristalisasi sendiri ditandai dengan pemilihan kawan dan lawan, pendukung dan oposisi terhadap kebijakan Soekarno tersebut. Sedangkan periode kolaborasi sendiri itu ditandai dengan kerja sama antara partai-partai Islam yang ikut bersama dengan demokrasi terpimpin, termasuk dengan komunis, yang merupakan salah satu pilar penyangganya.

Lain hal nya dengan Zaman Orde Baru yang saat ini kita rasakan, generasi-generasi muda yang muncul di era ini agaknya memiliki sifat lentur, romantis, inklusif, dan mau berkompromi dengan kekuasaan (negara). Hubungan yang radikal antara Islam dan negara di zaman Orde Lama mulai diubah dengan gagasan yang lebih substantif. Mereka bisa dikatakan sebagai intelektualisme Islam Era Orde Baru atau dalam istilah Bachtiar Effendy disebut "generasi intelektual Islam baru/intelektualisme Islam baru" dan oleh M. Syafi'i Anwar menyebutnya para "Santri Baru" memperlihatkan corak pemikiran politik Islam yang berbeda dengan pemikiran era pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (orde lama).

       Ketika Orde Baru lahir, umat Islam pada saat itu mulai menaruh harapan yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, Disamping itu, para politisi Islam mulai dilepaskan dari penjara. Mereka seakan-akan sudah dapat kembali ke kancah politik. Mereka percaya akan bahwa Orde Baru akan memberikan nuansa kehidupan yang lebih baik dari Orde Lama. Karena itu, menjelang datangnya keruntuhan rezim Orde Lama mereka tanpa ragu-ragu langsung saja mendukung dan bergandengan tangan dengan para arsitek Orde Baru untuk menyaksikan lahirnya era barua tersebut.

Tumbuhnya kaum terpelajar dan kelompok intelegensia merupakan salah satu perkembangan penting di lingkungan muslim-santri pada masa Orde Baru. Perkembangan ini pun didorong oleh kebijaksanaan yang di berikan oleh negara yang memberikan ruang Lebih besar bagi masyarakat luas untuk menduduki bangku-bangku sekolah. Keadaan ini berbeda sekali dengan politik pendidikan masa pemerintahan kolonial. Dalam masa penjajahan, mereka yang memiliki peluang paling besar memperoleh pendidikan adalah mereka anak dari kalangan bangsawan, priyayi, dan mereka yang beragama Kristen/Katholik yang mendapat subsidi kuat dari Gereja

Respon umat Islam pada saat Orde Baru bangkit mengikuti tiga pola. Yaitu yang Pertama, pola apoiogi, kemudian diikuti dengan usaha penyesuaian diri dan adaptasi terhadap modernisasi. Yang Kedua yaitu, juga melakukan apoiogia terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi menolak modernisasi yang dinilai sebagai westernisasi dan sekulerisasi. Yang Ketiga, pola tanggapan yang kreatif dengan menempuh jalan dialogis yang mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi.

Oleh sebab itu Jika dilihat tidak hanya itu, ternyata dampak dari munculnya orde baru politik Islam (hubungan Islam dan negara) yang dipelopori oleh para intelektualisme Islam baru memunculkan kebangkitannya di ranah publik dan juga di jantung-jantung kekuasaan. Seperti yang disebutkan oleh Robert W. Hefner bahwa pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an, Indonesia mengalami kebangkitan Islam yang secara historis belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja hal-hal yang terjadi di orde baru ini memberi dampak pada gerakan islamisasi birokrasi tidak hanya di pusat-pusat kekuasaan yang ada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Dimana posisi posisi yang dikuasai kelompok kristen dan katolik, dari waktu ke waktu diambil alih  oleh kelompok-kelompok Islam.

KESIMPULAN 

Dari paparan materi di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwasanya sudah jelas ruang lingkup dari Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh atau berpatisipasi masuk ke lingkup politik dan negara. Hal ini juga terkait dengan aturan dalam Islam itu sendiri yang mengatur tentang urusan-urusan kekuasaan.

Di masa orde lama juga dapat kita lihat bahwasanya hubungan Islam dan negara bisa dikatakan sebagai hubungan yang sinis tanpa kompromi. Sedangkan di masa orde baru banyak terjadi pembaruan yang dampak dari munculnya orde baru politik Islam (hubungan Islam dan negara) yang dipelopori oleh para intelektualisme Islam baru memunculkan kebangkitannya di ranah publik dan juga di jantung-jantung kekuasaan.

 DAFTAR PUSTAKA  

Ridwan, Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Persepektif Pemikiran Hasan Al- Banna, (Penerbit: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli- Desember 2017)

Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, (2021), "Politik Islam Sejarah dan Pemikiran", (Penerbit: PT. Nasya Expanding Management Penerbit NEM - Anggota IKAPI Jl. Raya Wangandowo, Bojong Pekalongan, Jawa Tengah) 51156, www.penerbitnem.online / nasyaexpanding@gmail.com

Jahroni, " Ketika Nasionalisme Membusuk", (Journal Studi Islamika Indonesia, Volume 12, Number 3, 2005).

Okrisal Eka Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru", (JURNAL DAKWAH, Vol.IX No. 2, Juli-Desember 2008).

         Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, (2010), "Pemikiran Politik Islam Dari Masa klasik Hingga Indonesia Kontemporer", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

        Jainuddin, M. Hum., "Islam dan Politik Orde Lama, Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Sukarno" (Penerbit : Jurnal Sangaji Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019).

Amirullah, "Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam", (Jurnal Ilmiah :Kreatif Vol. XII No. 2 Juli 2015).

       M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek", ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke VIII 2011).

         Abdulkadir B. Nambo, Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik", (Penerbit: Jurnal Media Neliti Volume XXI No. 2 April Juni 2005).

Ahmad Syafii Maarif, "Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan", (Bandung: Mizan, 2009).

Bakhtiar Effendi, "Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia", (Jakarta: Demokrasi Project, 2011).

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun