Mengusung Calon Kepala Daerah, Elektabilitas dan Uang di Atas Segalanya?

Dalam dinamika politik Indonesia, partai politik seringkali menghadapi tantangan dalam memilih calon kepala daerah yang dapat memenangkan hati rakyat. Salah satu strategi yang semakin populer adalah mengusung calon dari non kader, terutama mereka yang memiliki elektabilitas tinggi. 

Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas kaderisasi partai dan dampaknya terhadap peta politik nasional.

Elektabilitas atau Uang sebagai Tolak Ukur?

Ilustrasi (Foto: janjf93 dari Pixabay) 

Elektabilitas atau tingkat keterpilihan, menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh partai dalam menentukan calon kepala daerah. Tingginya elektabilitas sering kali dikaitkan dengan popularitas dan penerimaan publik yang baik. Dalam beberapa kasus, partai lebih memilih calon dari luar kader karena mereka memiliki nama besar dan dukungan publik yang luas.

Sebagai contoh, banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mereka dianggap memiliki kemampuan administratif yang baik dan dikenal di kalangan masyarakat. Dengan demikian, elektabilitas mereka cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kader partai yang mungkin kurang dikenal di kalangan masyarakat luas. Rekom partai pun jatuh ke mereka.

Selain itu, mahar politik hingga biaya akomodasi politik yang disiapkan sang tokoh juga jadi hal penting jadi pertimbangan partai. 

Tantangan Kaderisasi Partai

Mengusung calon dari non kader menunjukkan adanya tantangan dalam sistem kaderisasi partai. Kaderisasi adalah proses pembinaan dan pengembangan anggota partai agar siap menjadi pemimpin di berbagai tingkatan. 

Ketika partai lebih memilih calon dari luar kader, ini bisa menjadi indikasi bahwa proses kaderisasi tidak berjalan efektif atau belum menghasilkan calon-calon yang mumpuni.

PR besar bagi partai adalah memperbaiki sistem kaderisasi mereka. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan pemberian kesempatan kepada kader untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dengan demikian, di masa depan, partai dapat mengusung calon kepala daerah yang berasal dari kader mereka sendiri dengan tingkat elektabilitas yang tinggi.

Mengkaderkan Tokoh yang Sudah Terpilih

Jika kaderisasi partai mlempem, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mengkaderkan tokoh-tokoh yang sudah terpilih menjadi kepala daerah. Setelah mereka terpilih, partai dapat memberikan pelatihan dan pendidikan politik untuk memastikan mereka memahami visi dan misi partai. Dengan demikian, meskipun awalnya berasal dari luar kader, tokoh-tokoh ini dapat diintegrasikan ke dalam struktur partai dan berkontribusi pada penguatan organisasi.

Selain itu, partai juga perlu membuka ruang bagi tokoh non kader yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Proses ini tidak hanya memperkaya partai dengan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan citra partai di mata publik sebagai organisasi yang inklusif dan terbuka.

Studi Kasus: Sukses dan Tantangan

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa strategi mengusung calon dari non kader bisa sukses, namun juga memiliki tantangan. Misalnya, dalam Pilkada DKI Jakarta, Anies Baswedan yang awalnya bukan kader partai politik, berhasil memenangkan hati warga Jakarta dan menjadi Gubernur. 

Popularitas dan elektabilitasnya menjadi faktor penentu dalam kemenangan tersebut. Namun, di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa partai harus terus berbenah dalam proses kaderisasi mereka.

Anies Baswedan (foto: KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

Dalam konteks ini, penting bagi partai untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan tersebut. Partai harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses kaderisasi, serta mencari solusi yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas kepemimpinan di masa depan.

Mengusung kepala daerah dari non kader karena elektabilitas merupakan strategi yang semakin umum dilakukan oleh partai politik di Indonesia. Meskipun strategi ini bisa efektif dalam memenangkan pemilihan, namun juga menunjukkan adanya tantangan dalam sistem kaderisasi partai.

Partai harus bekerja keras untuk memperbaiki proses kaderisasi mereka, mengintegrasikan tokoh-tokoh terpilih ke dalam struktur partai, dan memastikan bahwa di masa depan, kader partai memiliki elektabilitas yang tinggi. 

Dengan demikian, partai politik dapat terus berkembang dan berkontribusi positif bagi demokrasi di Indonesia. Entah elektabilitas, uang atau kompetensi; semoga Indonesia dianugerahi pemimpin yang cakap dan memang benar memperhatikan rakyat serta bisa membangun negeri ini lebih baik.