Bagaimana Pendidikan Berpengaruh dalam Pembentukan Demokrasi?

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membangun dan menjaga sistem demokrasi. Melalui pendidikan, individu tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan, nilai-nilai, dan kesadaran yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.  

Pendidikan yang inklusif dan berkualitas mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berdaya saing. Oleh karena itu, meningkatkan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi setiap negara yang ingin memperkuat demokrasi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi warganya. 

Pendidikan dapat memengaruhi demokrasi dengan berbagai cara, seperti meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik, mendorong proses demokratisasi, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, mengembangkan sikap dan keterampilan demokratis, serta mengatasi ketimpangan dan mempromosikan keadilan sosial.

Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Politik

Pendidikan memiliki peran  vital dalam meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap politik, Kesadaran ini  tentunya sangat penting dalam mencegah runtuhnya  demokrasi. 

Sebagai contoh, di Senegal, terbukti bahwa pendidikan mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap politik serta memperkuat dukungan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, terutama pada saat-saat ketika demokrasi sedang terancam. Penelitian yang dilakukan oleh Larreguy & Liu (2024) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah berkontribusi dalam meningkatkan minat politik dan dukungan yang lebih besar terhadap lembaga demokrasi, meskipun tidak ada peningkatan partisipasi politik secara keseluruhan. 

Pendidikandiharapkan untuk meningkatkan partisipasi politik, terutama ketika demokrasi berada dalam bahaya, terutama ketika dukungan  individu-individu yang  terdidik jauh lebih tinggi untuk lembaga-lembaga demokrasi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali berkaitan dengan dukungan yang lebih kuat terhadap demokrasi dan penolakan terhadap alternatif yang tidak demokratis. Hal ini terjadi karena pendidikan memperdalam pemahaman dan kepedulian individu terhadap isu-isu politik, yang pada gilirannya menumbuhkan nilai-nilai demokrasi . Penelitian yang dilakukan oleh Evans & Rose (2012) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap dukungan terhadap demokrasi dan penolakan terhadap alternatif non-demokratis, melalui dampaknya dalam meningkatkan pemahaman dan perhatian terhadap politik. Temuan ini sejalan dengan pandangan kognitif mengenai pengaruh pendidikan terhadap nilai-nilai demokrasi, bukan sekadar sebagai indikator ketimpangan sumber daya ekonomi.

Mempromosikan Demokratisasi

Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan umum, pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi, semakin kuat pula hubungan mereka dengan proses demokratisasi. Efek ini menjadi lebih signifikan ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan pendidikan yang setara, seperti yang terungkap dalam analisis periode otoriter antara tahun 1970 hingga 2008 di Tunisia. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Tunisia oleh Sanborn & Thyne (2013) menemukan bahwa peningkatan tingkat pendidikan, baik massal, primer, maupun tersier, sangat berhubungan erat dengan kemajuan demokrasi. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pendidikan paling efektif dalam mendorong demokratisasi ketika laki-laki dan perempuan memiliki tingkat pendidikan yang sama.

Pendidikan juga menunjukkan dampak yang lebih nyata terhadap demokratisasi dalam konteks demokrasi transisi, terutama di negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah. Hal ini menandakan bahwa pendidikan dapat menjadi pendorong bagi negara-negara tersebut untuk mencapai stabilisasi dan kemajuan demokrasi. 

Sebuah artikel yang ditulis oleh Kim (2024) menyajikan temuan awal dari proyek penelitian yang mengeksplorasi interaksi antara pendidikan dan konsolidasi demokrasi, dengan penekanan pada bagaimana hubungan ini dipengaruhi oleh status ekonomi suatu negara. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyelidiki peran pendidikan dalam berbagai konteks ekonomi, serta menantang pandangan umum bahwa pendidikan selalu mendukung stabilitas demokrasi. Studi Kim (2024) mereplikasi dan memperluas penelitian Milan Svolik yang berfokus pada faktor-faktor ekonomi. Dengan menganalisis data dari 98 negara antara tahun 1950 hingga 2008, studi ini menunjukkan bahwa demokrasi transisi berisiko lebih tinggi untuk mengalami pembalikan ke otoritarianisme dibandingkan dengan negara-negara yang sudah terkonsolidasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan umumnya memberikan manfaat bagi demokrasi, dampaknya lebih terasa dalam konteks demokrasi transisi, yang membantu negara-negara ini menuju stabilisasi dan kemajuan demokrasi. Selain itu, efek pendidikan terhadap demokratisasi bahkan lebih kuat di negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang rendah.  Pola ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai aset strategis untuk memperkuat stabilitas demokrasi dalam berbagai konteks ekonomi, serta mendorong kebijakan pendidikan yang tepat sasaran di negara-negara demokrasi transisi yang paling rentan terhadap kemunduran otoriter.

Mempertahankan Lembaga Demokrasi

Keberhasilan lembaga demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Di negara-negara dengan tingkat pendidikan yang rendah, pemilihan umum yang demokratis tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pemerintahan. Sebaliknya, pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pemerintahan di negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan . Dalam penelitian Fortunato dan Panizza (2015) menjelaskan bagaimana hubungan antara demokrasi dan pendidikan dapat memengaruhi kualitas pemerintahan. Dengan menggunakan berbagai metode analisis data , penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga demokrasi sangat terkait dengan pencapaian pendidikan masyarakat.  Pemilihan umum yang demokratis tidak berhasil meningkatkan kualitas pemerintahan di negara-negara dengan pendidikan rata-rata yang rendah. Namun, pendidikan memiliki dampak positif pada kualitas pemerintahan hanya di negara-negara demokrasi yang telah terkonsolidasi.

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan demokrasi dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan serta memperluas akses dan kesetaraan. Hal ini terlihat jelas dalam konteks Arab Spring, di mana pendidikan menjadi faktor kunci dalam mempromosikan demokrasi .Temuan dari Bougharriou dkk. (2019) menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi demokrasi, terutama dalam periode 1990-2013. Mereka menekankan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan serta peningkatan akses dan kesetaraan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan untuk mendorong kemunculan demokrasi.

Mengembangkan Sikap dan Keterampilan Demokratis

Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan aktif warga negara serta mengasah kemampuan berpikir politik yang kritis, yang merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat demokratis. Salah satu program yang menarik, yaitu Pembelajaran Berbasis Layanan, telah terbukti efektif dalam meningkatkan sikap kewarganegaraan dan kesadaran terhadap isu-isu keadilan sosial di kalangan calon guru . Hasil penelitian Marav-Vivas dkk. (2022) menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam aspek-aspek seperti sikap kewarganegaraan, kemampuan berpikir politik yang kritis, serta kesadaran akan berbagai masalah keadilan sosial. Selain itu, program ini juga meningkatkan kemampuan berkompromi dan tanggung jawab kewarganegaraan. Pembelajaran Berbasis Layanan bisa menjadi pilihan yang sangat tepat untuk memperkaya pembelajaran calon guru dengan perspektif politik yang mendalam. Temuan ini juga membantu kita memahami bagaimana program ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial di kalangan para pendidik masa depan.

Pendidikan demokratis berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi kritis dan pengungkapan isu-isu sosial. Pendekatan ini sangat penting untuk membangun pemahaman serta toleransi dalam masyarakat, yang merupakan fondasi bagi demokrasi yang sehat (Drinkwater, 2020). Dalam pedagogi demokrasi kritis, pendidikan dipandang sebagai proses dialektika yang berkelanjutan, berpusat pada pengalaman siswa dan mendorong mereka untuk berpikir dan bertindak secara kritis.  

Di sekolah yang benar-benar demokratis, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dan mengaitkan pengalaman serta minat mereka dalam merencanakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan ini secara aktif menyoroti isu-isu kekuasaan, kesetaraan, keadilan sosial, dan keberagaman. Melalui seni misalnya, pendidikan memberikan ruang bagi semua siswa untuk terlibat dalam kurikulum yang dinamis, yang tidak hanya mendorong eksplorasi kritis tetapi juga memungkinkan mereka mengekspresikan isu-isu sosial yang relevan. Hal ini pada gilirannya dapat membangun komunitas yang lebih kuat melalui peningkatan pemahaman dan toleransi di lingkungan sekolah.

Mengatasi Ketimpangan dan Mempromosikan Keadilan Sosial

Pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya mengurangi ketimpangan, yang sangat vital untuk menciptakan demokrasi yang stabil. Reformasi pendidikan yang seimbang antara efisiensi (pengembangan keterampilan) dan kesetaraan (akses bagi kelompok yang terpinggirkan) menjadi sangat penting untuk memperkuat konsolidasi demokrasi . Martin dkk. (2023) memberikan kontribusi dengan menambahkan perspektif budaya dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan negara terkait efisiensi dan kesetaraan dalam kebijakan pendidikan, serta menekankan pentingnya opini publik dalam pengambilan keputusan kebijakan. Pendidikan Inklusif berperan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan menghargai dan mengakomodasi latar belakang budaya, sosial, dan bahasa yang beragam. Hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang kohesif secara sosial, yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi (Thorpe dkk., 2024). 

Secara ringkas, pendidikan memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembentukan dan keberlangsungan demokrasi. Dengan meningkatkan kesadaran politik, mendorong proses demokratisasi, serta mendukung lembaga-lembaga demokrasi, pendidikan berperan penting dalam mengembangkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Selain itu, pendidikan juga berkontribusi dalam mengatasi ketidaksetaraan. Pengaruh positif ini terlihat jelas di berbagai konteks dan periode waktu, yang menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan dalam memperkuat sistem demokrasi .

 Referensi

Bougharriou, N., Benayed, W., & Gabsi, F. B. (2019). Education and democracy in the Arab world. Economic Change and Restructuring, 52(2), 139--155. 

Drinkwater, M. A. (2020). Critical Democratic Pedagogy through the Arts: Within a Culture of Democracy in Ontario Secondary Schools. In Beyond Textual Literacy: Visual Literacy for Creative & Critical Inquiry (pp. 91--100). 

Evans, G., & Rose, P. (2012). Understanding Education's Influence on Support for Democracy in Sub-Saharan Africa. Journal of Development Studies, 48(4), 498--515. 

Fortunato, P., & Panizza, U. (2015). Democracy, education and the quality of government. Journal of Economic Growth, 20(4), 333--363. 

Kim, Y. (2024). Education and Democratic Consolidation: A Report on Early Results. Political Studies Review. 

Larreguy, H., & Liu, S. X. (2024). When does education increase political participation? Evidence from Senegal. Political Science Research and Methods, 12(2), 354--371. 

Marav-Vivas, M., Salvador-Garcia, C., Gil-Gmez, J., Valverde-Esteve, T., & Martn-Moya, R. (2022). How Can Service-Learning Shape the Political Perspectives of Pre-Service Teachers? A Program in the Field of Physical Education. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(15). 

Martin, C. J., Pastore, M., & Christiansen, P. M. (2023). The culture of education regimes: Efficiency, equality and governance in education and social policy. Social Policy and Administration, 57(2), 204--218. 

Sanborn, H., & Thyne, C. L. (2013). Learning democracy: Education and the fall of authoritarian regimes. British Journal of Political Science, 44(4), 773--797. 

Thorpe, K., ten Kate, L., & Burgess, C. (2024). Reimagining democratic education by positioning Aboriginal Country-centred learning as foundational to curriculum and pedagogy. Curriculum Perspectives, 44(2), 205--216.