Begitu pula, kaum petani yang seringkali merugi akibat harga jual panen yang rendah, partai mendatangi mereka untuk menebar kebahagiaan. Ataupun kaum buruh yang kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari, partai datang menawarkan modal dan bantuan yang bisa dipergunakan untuk membuka usaha guna menambah pemasukan mereka.
Tentu saja, berbagai bentuk perhatian dari partai harus disampaikan secara arif. Toh, jika massa/simpatisan merasa terayomi dan diperhatikan sungguh-sungguh oleh partai maka dukungan mereka akan bertambah besar. Airlangga Hartarto kelak, jangan hanya berdiam dan menghabiskan banyak waktunya di Jakarta, namun perlu berkeliling penjuru Nusantara untuk memastikan bahwa basis massa/simpatisan betul-betul mendapat perhatian dari partai. Jangan hanya menunggu laporan yang kadang bisa jadi tidak valid, namun harus mengecek secara langsung di lapangan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang tak segan turun ke lapangan untuk memastikan program pemerintah dijalankan sebagaimana mestinya.
Desentralisasi Kewenangan Tingkat Daerah
Gagasan Airlangga Hartarto untuk melakukan desentralisasi kewenangan Partai Golkar perlu mendapat apresiasi, membayangkan seperti model yang diterapkan dalam pemerintahan di Indonesia. Artinya, adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Seperti kita tahu, dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat, terdapat enam urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pusat sesuai UU 23/2014 yakni: (1) politik luar negeri (2) pertahanan (3) keamanan (4) yustisi (5) moneter dan fiskal nasional dan (6) agama.
Airlangga ingin ke depan, DPP Partai Golkar lebih memfokuskan diri untuk mengawal pelaksanaan urusan pemerintahan absolut tersebut. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerah), yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, lebih difokuskan untuk dikawal oleh DPD I maupun DPD II Partai Golkar.
Begitu pula dalam urusan penetuan calon kepala daerah yang akan diusung dalam pilkada, Airlangga ingin menempatkan kewenangan penentuan calon tersebut pada Partai Golkar tingkat daerah. Hal ini seperti dikemukan Airlangga, untuk memutus mata rantai calo maupun pialang politik yang tiap saat mondar-mandir di DPP Partai Golkar. Karena pengurus tingkat pusat belum tentu memiliki pengetahuan terhadap kader yang potensial di daerah, justru pengurus partai tingkat daerah yang sejatinya mengetahui dan rentang koordinasinya lebih dekat dengan calon tersebut maupun kondisi daerah itu sendiri.
Tentu saja visi ini membutuhkan kerjasama dari kalangan internal, bagaimanapun juga untuk mengubah hal lama menuju hal yang baru dibutuhkan perjuangan dan musyawarah yang disertai argumentasi yang kuat. Jika Partai Golkar berhasil menerapkan desentralisasi maka akan menjadi capaian yang luar biasa dan bahkan bisa menjadi contoh bagi partai politik lainnya.
Maraknya pemberitaan mengenai “mahar politik” dalam setiap pencalonan kepala daerah maupun calon legislatif, tentu harus diluruskan. Sumbangan kepada partai memang diperbolehkan, namun jangan sampai calon yang diusung oleh partai hanya dikuasai oleh pemilik modal. Partai harus melihat dengan seksama kemampuan calon dan integritas yang dimiliki serta visi misi ketika terpilih yang dituangkan dalam kebijakan.
Jika ingin menciptakan partai yang bersih, maka transaksi kamar gelap (jika ada) harus dihilangkan. Partai juga harus menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, bagaimanapun juga partai sebagai pilar demokrasi diharapkan memberikan contoh teladan yang baik.
Membangun Komunikasi Politik Dua Arah
Komunikasi politik dua arah sangat penting, dengan kemajuan teknologi informasi semua orang bisa mengakses layanan informasi kapanpun dan darimanapun. Media sosial yang berkembang pesat, tentu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terkait partai secara lebih cepat. Partai juga dapat merespon segala bentuk masukan dari masyarakat yang disampaikan. Kecepatan dan ketepatan dalam merespon isu publik tentu diharapkan dapat memberikan jawaban pada publik untuk menghindari kesimpangsiuran berita. Karena bagaimanapun persaingan media yang sangat ketat dan beberapa media juga dikuasai oleh pemodal yang menduduki jabatan di berbagai parpol, sudah barang tentu media bisa digunakan sebagai alat kepentingan politik tertentu.
