Salah Penanganan Papua akan Memperkuat Separatisme

Meskipun kekuatan bersenjata TPNPB-OPM sesungguhnya belum diketahui, pada batas jumlah tertentu akan mampu meningkatkan kepercayaan diri diakui sebagai organisasi militer resmi separatis. Bukan lagi sebagai gerombolan pengacau keamanan sebagaimana sering dituduhkan  Kepolisian.  Pengakuan sebagai organisasi militer resmi separatis memiliki nilai strategis  baik secara hukum maupun politis dalam dunia diplomatik internasional.

Bila kekuatan bersenjata TPNPB-OPM telah diakui internasional sebagai organisasi militer resmi separatis Papua dan ULMWP berhasil meningkatkan dukungan politis  negara-negara mendukung isu pembebasan Papua di forum PBB, bukan tidak mungkin suatu saat Indonesia harus pasrah menerima penentuan nasib sendiri Rakyat Papua. 

Indonesia punya pengalaman kehilangan wilayah Provinsi Timor Timur, ketika referendum 30 Agustus 1999, penduduk di Provinsi Timtim memutuskan menolak dalam NKRI, memilih berpisah sebagai Negara Timor Leste.  Memang Timtim tidak sama dengan Papua, dari sisi politik, sejarah, dan sosial budaya. Tetapi esensi separatisme yang melatar belakangi  keduanya sama.

Mengamati perkembangan penanganan Papua, Pemerintahan Presiden Jokowi tampaknya tidak akan dapat mengatasi akar masalah di Papua lima tahun kedepan. Setiap saat, api sekecil apapun,  dapat memicu meledakkan konflik Papua yang berujung pada pemisahannya dari NKRI.