KTT G20 Indonesia 2022 "Recover Together, Recover Stronger"

Presidensi G20 tahun  juga melibatkan forum multilateral yang tentunya dalam hal ini akan adanya sharing informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris. Maka perlu sekiranya kita sebagai masyarakat Indonesia secara umum menjadi momentum kesempatan emas untuk dapat meningkatkan kecakapan berbahasa inggris. Apalagi Bahasa inggris sendiri merupakan Bahasa terbanyak yang di pakai di dunia. 

Bahasa inggris sebagai alat komunikasi dalam berbagai pertemuan penting tingkat internasional karena hampir semua informasi global menggunakan Bahasa inggris. Namun di lansir dari website Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan oleh Andi Dzul Ikhram Nur selaku Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara (Nur, 2022) tingkat penguasaan Bahasa inggris masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia berada pada posisi ke-51 dari 80 negara Internasional yang masuk dalam riset EF. 

Maka Penguasaan bahasa Inggris merupakan modal awal untuk menuju pemerintahan berkelas dunia. Dalam hal pemerintahan berkelas dunia, hal ini sudah digaungkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan. Karena Bahasa inggris sendiri merupakan kunci untuk menjadi insan yang unggul di tingkat dunia di berbagai sektor kehidupan. Penguasaan terhadap bahasa Inggris merupakan hal yang sangat urgen dalam pengembangan sumber daya manusia. Menguasai bahasa Inggris menjadi salah satu kunci untuk tampil terdepan.

Pandemi juga yang menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia menciptakan kesenjangan  terhadap akses internet, kualitas jaringan dan pemanfaatan teknologi digital. 

Digitalisasi saat ini harus dapat optimal sehingga negara-negara dapat memiliki infrastruktur ultra-broadband sehingga lebih mampu bertahan dari perlambatan latensi dan kecepatan unduh. 

Sehingga pemerintah Indoensia juga tetap secara optimal mendukung pemerataan wilayah sehingga menciptakan disparitas kesejahteraan antar pulau termasuk akses terhadap informasi dan telekomunikasi. 

Untuk menangani isu ini, pemerintah telah melakukan serangkaian upaya menyambungkan jaringan telekomunikasi ke seluruh kepulauan Indonesia melalui investasi penyediaan infrastruktur pendukung di setiap. Namun, hingga saat ini implementasinya masih menghadapi beragam tantangan mulai dari enabling environment hingga keterbatasan akses pendanaan. 

Kegagalan menyelesaikan isu ini akan semakin meningkatkan risiko pemulihan ekonomi dan sosial dari pandemi hanya dapat dirasakan segelintir masyarakat yang tinggal di perkotaan dan memiliki akses (baik secara literasi maupun kemampuan ekonomi) terhadap digitalisasi yang pada akhirnya semakin berpotensi memperlebar ketimpangan kesejahteraan masyarakat (Alfian, 2022). 

Dapat disimpulkan bahwa presidensi G20 tahun ini dapat menjadi wadah aspirasi antar bangsa dan memberikan masukan, ide inovatif secara multilateral akan pentingnya peran infrastruktur digital. 

Salah satunya dengan upaya peningkatan kolaborasi di antara sektor public, swasta dan para stakeholders  serta memfasilitasi pertukaran good practices dan successful model yang dapat direplikasi. transformasi digital kini diperlukan di berbagai bidang kehidupan yang tentu berbanding lurus dengan kebutuhan peningkatan layanan konektivitas internet yang memadai. 

Terutama diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang aplikatif dan replikatif dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur digital khususnya untuk kelompok rentan dan kawasan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Aspirasi ini sejalan dengan kampanye agenda SDG "Leaving no one behind means leaving no one offline". Hal ini selaras dengan, Presidensi Indonesia yang mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan.