Mohon tunggu...
Sayyed Aamir
Sayyed Aamir Mohon Tunggu... Mahasiswa - Student

Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Selanjutnya

Tutup

Filsafat Artikel Utama

Empat Dilema Etika dalam Penggunaan Teknologi Informasi Menurut Persepektif Aristotelian

16 September 2023   12:55 Diperbarui: 23 September 2023   13:59 1460
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Patung Aristoteles, sumber: Pixabay

Di satu sisi, hal tersebut memberikan manfaat kepada perusahaan dalam menyajikan iklan yang lebih relevan kepada pengguna, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi iklan dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Hal ini juga dapat menguntungkan konsumen dengan menampilkan iklan yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

Namun, di sisi lain, pengumpulan data pribadi secara besar-besaran untuk keperluan iklan juga menimbulkan masalah privasi yang serius. Seseorang mungkin merasa bahwa privasi mereka telah disalahgunakan atau merasa tidak nyaman dengan pemanfaatan data mereka yang berlebihan. Selain itu, terjadi kemungkinan terhadap risiko data pribadi jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis.

Dalam kasus ini, dilema etika muncul karena ada konflik antara kepentingan komunitas (bisnis dan periklanan) untuk memaksimalkan efektivitas iklan dan hak pribadi individu untuk menjaga privasi mereka. Pertanyaan etika yang muncul adalah sejauh mana penggunaan data pribadi untuk iklan harus diatur dan dibatasi demi melindungi privasi individu.

Pada artikel tersebut dipaparkan mengenai aspek privasi yang berlaku dalam pengertian hukum. Potensi pelanggaran hukum dalam gangguan privasi dapat berupa gangguan terhadap ‘kesendirian’ seseorang, pengungkapan informasi rahasia tentang seseorang kepada publik, publisitas yang menempatkan seseorang pada posisi yang buruk di muka umum (pencemaran nama baik), dan pengambilan nama atau kemiripan seseorang tanpa persetujuan.

Dilema terhadap Kebenaran Informasi

Artikel tersebut memaparkan adanya dilema etika mendasar yang terkait dengan keakuratan dan kebenaran informasi. Dampak buruk dari penyebaran informasi yang tidak akurat sangatlah nyata dan berbahaya, terutama ketika pihak yang memiliki informasi yang salah memiliki kekuasaan dan wewenang yang besar.

Kesalahan dalam informasi dapat menghasilkan konsekuensi serius, seperti dalam dunia hukum, kesalahan dalam penggunaan bukti atau dalam prosedur hukum bisa mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah dihukum atau, sebaliknya, seseorang yang bersalah dibebaskan. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya kehidupan seseorang secara dramatis.

Dalam etika moral Aristoteles, kesalahan atas akurasi informasi dapat dihubungkan dengan konsep tragic flaw atau "hamartia," yang merujuk pada rangkaian tindakan yang berujung pada pembalikan peristiwa dari kebahagiaan menjadi bencana dalam pandangan etika moral Aristoteles, kesalahan bukan hanya masalah praktis, tetapi juga merupakan masalah moral yang dapat memiliki dampak serius pada karakter individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keakuratan informasi penting dalam teknologi informasi, dan kesalahan atau ketidakakuratan yang disengaja dapat menjadi masalah etika jika melanggar prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran, dan integritas yang merupakan bagian dari etika moral Aristoteles.

Dilema Etis terhadap Akses Informasi

Akses terhadap informasi tak luput dari dilema etis yang ada pada teknologi informasi. Umumnya segala informasi yang ada pada sebuah sistem dapat diakses oleh pengguna sistem itu sendiri. Namun, artikel tersebut mempertanyakan apakah layak seseorang dapat memperoleh akses terhadap informasi yang ada pada database sistem.

Salah satu masalah yang disoroti adalah tidak semua warga negara punya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat mengakses informasi yang tersedia pada sistem.

Di beberapa negara, tidak ada hukum maupun kebijakan bagi organisasi publik maupun swasta, yang memberi syarat khusus untuk memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan.

Di negara demokrasi Barat misalnya, informasi umumnya dianggap sebagai hak yang melekat, namun akses informasi biasanya menyatakan lebih dari sekedar kemampuan melihat data melainkan juga kemampuan untuk merubah maupun menghapus informasi yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pengaksesnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Filsafat Selengkapnya
Lihat Filsafat Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun