Untung saja KPK saat ini memiliki seorang pimpinan yang lebih mengedepankan negoisasi ketimbang mempermalukan martabat institusi penegak hukum. Tetapi ini tentunya bukan sesuatu hal yang gratis. Hal ini dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo semata demi sebuah upaya untuk menyelamatkan anggotanya yang bernama Novel Baswedan.
Nasib Novel Baswedan kembali terancam setelah PN Bengkulu meminta agar pihak kejaksan segera melimpahkan kasusnya ke meja hijau pasca putusan Praperadilan. Hanya Jaksa Agung yang bisa menyelamatkan nasib Novel Baswedan dengan upaya hukum Deponering.
Kondisi inilah yang kemudian dijadikan bargaining Ketua KPK Agus Rahadjo kepada Jaksa Agung HM Prasetyo agar mau mengeluarkan deponering untuk Novel Baswedan. Jika deponering tidak segera diterbitkan untuk Novel Baswedan, maka siap-siap bagi Kejaksaan Agung untuk menanggung malu apabila sejumlah pejabatnya dijadikan tersangka oleh KPK.
Kini, remote sepenuhnya berada di tangan Ketua KPK Agus Rahardjo. Pesan yang disampaikan Agus kepada Prasetyo pun cukup jelas dan tegas.
“Mas Prasetyo, kedua anak buah Mas jelas-jelas terlibat dalam kasus suap PT Brantas berdasarkan bukti rekaman pembicaraan Marudut Pakpahan. Mas sebaiknya koordinasi dengan kami agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik bagi kita semua”.
Kalimat ini muncul dari seorang kawan dekat Jaksa Agung HM Prasetyo yang bercerita dengan salah satu orang kepercayaaannya beberapa saat setelah menerima telepon dari Ketua KPK Agus Rahardjo pada Kamis, 30 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, beberapa jam sebelum isu penangkapan muncul di media. Telepon seorang Ketua KPK kepada Jaksa Agung dalam situasi seperti ini patut menjadi pertanyaan. Ada apa dibalik ini semua?
KPK ternyata kini mampu mempermaikan hukum demi kepentingannya sendiri dengan mengabaikan hukum yang hakiki demi keadilan tanpa pandang bulu. Sudah tak ada lagikah lembaga hukum yang jujur dan bisa dipercaya di negeri ini…?
