Peran Utang Luar Negeri Indonesia Terhadap Proyek Pembangunan

Indonesia merupakan negara berkembang. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan pemerintah berasal dari pendapatan negara. Namun, pendapatan negara tidak dapat mencukupi kebutuhan Negara Indonesia yang cukup luas ini. 

Maka dari itu, pemerintah bisa berutang pada pihak-pihak tertentu. Saat pemerintah memutuskan untuk mengambil utang dari luar negeri harus memikirkan jangka waktu pembayaran dan pengalokasian dana dengan tepat. Jika tidak memperhatikan kedua hal tersebut akan terasa sia-sia meminjam dana dari luar negeri.

Salah satu utang yang dapat pemerintah ambil adalah utang luar negeri. Utang luar negeri adalah utang dari suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Utang luar negeri  ini  digunakan untuk mengukur kinerja berbagai sektor perekonomian dalam hal penyerapan utang luar negeri, risiko utang jangka pendek, perkiraan kebutuhan valuta asing (pasar valuta asing) untuk pembayaran utang, (Angada  2020). 

Dalam pengadaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Pengelolaan pinjaman luar negeri meliputi perencanaan, perundingan, penganggaran, penarikan, dan pembayaran pinjaman (setelmen), penatausahaan, monitoring dan evaluasi, serta publikasi. utang luar negeri yang diterima dapat dalam bentuk pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. 

Selain itu, adapun lembaga pemberi pinjaman luar negeri, yaitu multilateral yang terdiri dari World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, dan International Fund for Agricultural Development. Sedangkan lembaga bilateral, yaitu JICA, KFW, Cexim Bank, dan AFD. Lalu pada lembaga komersial/KSA, yaitu ING, BNP PARIBAS, Credit Agricole, UniCredit, dan lainnya. 

Dalam Pasal 7 PP No. 10/2011, diatur tentang utang luar negeri diperuntukkan bagi pembiayaan defisit APBN, membiayai kegiatan prioritas pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga, mengelola portofolio hutang, dapat diteruskan pada pemerintah daerah, diteruskan pada BUMN dan dapat dihibahkan pada pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah pun dapat meneruskan hutang luar negeri pemerintah pusat pada pengembangan BUMD di daerah tersebut.

Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lambat dikarenakan pandemi pada tahun 2020 menyebabkan banyaknya utang luar negeri Indonesia. Dengan utang ini seharusnya pemerintah dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus segera berbenah terutama pada sektor ekonomi setelah pandemi melanda negara ini.

Pada Agustus 2023 utang Indonesia menurun 0,8 persen secara tahunan menjadi 395,1 milliar dollar AS. Namun, utang tersebut dinilai tetap sehat karena jangka waktu utang yang panjang dan melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yamg seimbang.

Menurut Bank Indonesia (2024) menyatakan bahwa posisi utang luar negeri Indonesia pada Februari 2024 tercatat sebesar 407,6 miliar dollar AS. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari bulan sebelumnya yang tumbuh 0,2 % (yoy). Peningkatan utang luar negeri bersumber pada sektor publik, sektor pemerintahan dan bank sentral. Perkembangan utang luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dollar AS terhadap rupiah. 

Melihat data diatas terlihat utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan dari Agustus 2023 hingga Februari 2024. Meskipun peningkatan yang dialami tidak signifikan tetapi pemerintah Indonesia harus tetap waspada dan harus menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia supaya berimbang. 

Utang luar negeri memiliki kaitan erat dengan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Dengan pinjaman ini, pemerintah diharapkan bisa membangun infrastruktur dan wilayah demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, utang luar negeri akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara, yang akan digunakan kembali untuk membangun kembali dan membayar cicilan. 

Penduduk memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk berperan sebagai modal utama pembangunan suatu negara.

Kualitas penduduk suatu negara menentukan kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Indikator kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai aspek seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kesehatan. 

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mempunyai peranan yang luas dan mencakup berbagai konteks pembangunan, karena pembangunan infrastruktur berperan dalam pembangunan daerah dengan menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, sehingga mempunyai potensi yang besar untuk keberhasilan pembangunan. 

Pemerintah mendukung upaya pembangunan Indonesia. Berdasarkan APBN, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mendukung 4.444 pembangunan yang berdampak pada kehidupan manusia. Misalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menjamin penyediaan layanan penting, meningkatkan hubungan antardaerah, dan mendukung pemulihan ekonomi selama pandemi .

 Anggaran pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan dan meningkatkan kapasitas guru dan guru. Sedangkan anggaran kesehatan sebesar bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan melalui penguatan sistem kesehatan. Selain itu, pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia. 

Pemerintah telah menetapkan beberapa target perencanaan utama pada tahun 2025 untuk membantu mencapai tujuannya dengan segera. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menyusun tiga rencana yang saling menguntungkan dan mendukung tujuan pemerintah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (Indonesia Investment, n.d.). 

Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan perlu memperkuat implementasi rencana prioritas nasional atau agenda pembangunan, seperti prioritas nasional seperti peningkatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Dalam penarikan utang luar negeri, pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk membangun infrastruktur wilayah. Ada beberapa proyek yang pembiayaannya berasal dari utang luar negeri sebagai berikut. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko (DJPRR) ada beberapa proyek-proyek yang telah dilaksanakan melalui penarikan pinjaman itu diantaranya Patimban Port Development Project dari JICA dalam bentuk Japanese Yen (JPY) sebanyak 118,8 miliar, serta Komering Irrigation Project Fase III dari JICA sebanyak JPY 15,9 miliar.

Selain itu ada Cisumdawu Fase III yang berasal dari Exim Bank China sebanyak US$ 130,4 juta, Proyek MRT Fase 2 dari JICA dengan JPY 70 miliar, Pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Fase II di Jawa Timur dari SFD US$ 208,5 juta, dan Serang Panimban Toll Road Development Project seksi 3 dari Exim Bank China US$ 215,3 juta.