Pengertian Kebijakan Fiskal, APBN, dan APBD

Sementara itu, Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.325.119.321.897.000,00 (tiga kuadriliun tiga ratus dua puluh lima triliun seratus Sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang direncanakan sebesar Rp2.467.527.580.519.000,00 (dua kuadriliun empat ratus enam puluh tujuh triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan anggaran TKD (Transfer kedaerah) yang direncanakan sebesar Rp857.591.741.378.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh triliun lima ratus Sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

APBD

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang -- Undang nomor 17 Tahun 2003, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD adalah satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari hinga 31 Desember. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Adapun tujuan APBD antara lain:

 1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal

2.  Meningkatkan pengaturan atau kordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah.

 3. Membantu menghadirkan dan menciptakan efisensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum.

4. Menciptakan perioritas belanja atau keutaman belanja pemerintahan daerah.

5. Menghadirkan dan Meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Dalam pelaksanaannya APBD tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal pemerintah saja, tetapi juga digunakan untuk membangun kota tersebut. Seperti contoh APBD DKI Jakarta 2024, dimana Pemerintah Daerah DKI Jakarta memiliki urusan utama (pendidikan, kesehatan, sosial, dll) tetapi Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga tidak mengesampingkan kepentingan daerah yang lain seperti penanganan banjir yang hampir setiap tahun menjadi masalah utama, kemacetan dan kemiskinan.