Fabiayyi 'aalaa'i Rabbikumaa Tukadzdzibaan. Tuhan memang maha pemurah ya? Dia maha baik-hati, mau membagikan kenikmatan SDA yang melimpah di negeri ini. Dia hanya minta barang titipan-Nya itu, dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Mewujudkan keadilan? Iya, tentu dalam konteks ekonomi, bisa diwujudukan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok. Dengan syarat, rasa keadilan tadi harus dapat dinikmati oleh dua kelompok penting, baik para produsen/petani dan juga konsumen seperti kita-kita ini.
Terus apa mudah, mengendalikan harga bahan pokok yang terus melambung, ketika mendekati momen penting hari raya? Rumitnya itu membayangkan, jika keseimbangan supplydan demand terhadap kebutuhan barang pokok itu timpang? Tentu saja akan mengakibatkan inflasi tinggi atau sebaliknya yang memukul petani dan konsumen.
Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017 mencatat inflasi pada saat bulan puasa berada di 0.86% dan pada saat lebaran 0.69%. Angka itu dianggap rekor baru dalam  enam tahun terakhir sebagai inflasi terendah.
Mendiskusikan lebih dalam hal ini, ayo kita blusukan dahulu di daerah pedalaman di kalimantan Timur, untuk mengetahui stabilitas harga komoditas pokok penting yakni beras. Harga beras di Kutai Barat di bulan February 2018 terus merangkak naik, ambil sample satu saja, beras ketupat 25 Kg menjadi Rp 290 ribu, padahal tiga pekan lalu hanya Rp 260 ribu. Itu belum barang pokok lainnya, lho!
Kok bisa? Jika melihat data, dimana kebutuhan beras Se-Kubar yang meliputi 16 kecamatan adalah 15 ribu ton beras/Tahun. Namun ketersediaan beras lokal oleh petani disana hanya 8 ribu ton/Tahun. Sisanya didatangkan para pedagang dari Sulawesi dan Kutai Kartenegara.
Tapi untungnya, pertama, bagi saya sebagai konsumen yang pernah tinggal di sana, tidaklah berkeberatan atas melambungnya harga tadi. Karena pendapatan perkapita penduduk pedalaman, juga lebih tinggi dari dari daerah lain. Pekerjaan di sektor pertambangan emas dan batubara, perkebunan karet yang menghasilkan pendapatan tinggi bisa menghibur dalam menjangkau harga tinggi tadi.
Kedua, dari sisi produsen/petani, juga no problemo, buat apa panas hujan membajak sawah? Jika di bawah tanah sawah mereka terdapat kandungan batu bara dan bahan mineral lainnya atas kekayaan SDA Kalimantan. Jika perusahaan tambang menginginkan itu, para petani disana berfikir, rela-rela saja melepaskan sawah mereka untuk ditambang.
Sistem fee produksi batubara, membuat hidup para petani lebih dari cukup. Sehingga industri pertanian di Kubar sebagai ujung tombak produksi menjadi tumpul. Namun tergantikan oleh sektor lain yang lebih menjanjikan.
Rencana Yang Harus Dilakukan!
Nah disinilah diperlukan seni mendistribusikan kebutuhan pokok dari daerah yang surplus, ke daerah yang minus sebagai produsen bahan pokok, lewat berbagai sistem kebijakan program Pemerintah. Terutama Kementrian Perdagangan, sehingga keadilan, dalam mewujudkan kesetabilan harga bahan pokok bisa terwujud.
Nah, belakangan kenikmatan harga BBM satu harga masih hangat dirasakan pada masyarakat pedalaman dan di desa-desa. Bisa-bisa saja kita lantas membayangkan, apa bisa ya, sembako satu harga terwujud juga di seluruh wilayah Indonesia?
Meskipun Pemerintah telah menelurkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) atas beras, gula pasir, minyak goreng, dan daging sapi beku. Semenjak 2017, regulasi ini katanya sukses menstabilkan harga barang tersebut, seperti gula pasir yang berada di kisaran Rp 12.500/kg, minyak goreng Rp 11.000/ liter, dan daging beku Rp 80.000/kg. Apakah Puas? Dan Berlaku di daerah pedalaman?
Jika bertanya kepada saya, tentu belum! Namun jika saja sembako satu harga dapat terwujud tentu keadilan akan semakin dirasakan bukan hanya masyarakat perkotaan. Meskipun, mewujudkannya juga tidak mudah, perlu proses dan kerjasama lintas sektor kementrian macam pertanian, perikanan, pekerjaan umum, sosial, untuk menemani sistem distribusi kebutuhan pokok dari hulu hingga hilirnya.
Coretan saya ini, ingin menceritakan setidaknya ada tiga langkah yang harus Pemerintah perhatikan dalam mewujudkan Sembako satu harga ini, yakni kepastian akan Quantity, Quality dan Kontinuitasdari bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kita iris tipis-tipis hal itu yuk!
- Quantity/Pasokan Â
Ingat tidak, di Tahun 1980-an dan 2008-2009 indonesia bisa berswasembada beras. Namun kok beberapa tahun terakhir Pemerintah malah perlu mengimpor pasokan beras dalam menjaga stabilitas harga beras. Bulog yang diberi peran dalam menjaga stok pangan terutama beras, biasanya menjaga cadangan beras antara 1.5 ton sampai 2 ton membeli beras dari penghasil domestik dan eksportir asing.
Dan Pemerintah juga telah  me-list kebutuhan pokok apa saja yang paling penting untuk diupayakan. Jika selama ini beras, minyak goreng, daging sapi, teh, gula dan garam.  Kedepan, harus ada penambahan jenis kebutuhan pokok yang bisa dimanja kepada masyarakat dan hal tersebut harus didapat dari apa yang memang masyarakat butuhkan saat ini.
Cara pertamanya memastikan pasokan kebutuhan barang pokok yang telah ditetapkan tersebut, yakni dengan cara menggenjot produksi pertanian dalam negeri, terutama produksi beras, tebu, garam dan produk pertanian lainnya. Swasembada padi misalnya, yang pernah tercapai bisa menjadi penyemangat mewujudkannya dengan mendorong inovasi tehnologi dan menyediakan pupuk bersubsisdi, dan berusaha mengurangi konsumsi beras masyarakat melalu kampanye makanan pengganti beras. Bisa mengganti beras dengan gandum kek, ubi, jagung atau singkong kepada masyarakat.
Kedua, menjaga pasokan bisa juga dilakukan dengan cara mengimpor kebutuhan pokok itu. Hal ini pasti menarik karena akan terjadi kontroversi. Namun semua upaya ini dilakukan, tentu bertujuan menekan lonjakan harga akibat foktor lain dalam produksi pertanian kita. Seperti pencegahan resiko gagal panen akibat hama dan musibah bencana alam.
Keuntungan dari pemilihan kebutuhan pokok impor yang murah dapat dikembalikan lagi untuk menambal harga jual produk petani seperti gabah kering ke Bulog agar tetap 'masuk akal' serta sebsidi prasarana/sarana dukungan industri pertanian dalam negeri. Sehingga sistem subsidi silang ini, benar-benar menjadi poin plus dari kegiatan impor kebutuhan pokok di indonesia.
- Quality
Selain jumlah pasokan yang didapat dari cara swasembada dan impor. Tidak ada salahnya jika pemerintah juga memasok bahan pokok dengan berbagai macam grade, sehingga grade-grade aneka kebutuhan tersebut bisa menjadi pilihan baru masyarakat. Menganalogikannya bisa saja komoditas kebutuhan pokok sama seperti komoditas BBM, ada grade Premium, Pertalite dan Pertamax dimana ketiganya memiliki harga yang jelas sesuai kualitas.
Dan lagi, jika bahan pokok, semisal beras grade premium bergejolak dan harganya mendekati grade Pertalite. Masyarakat bisa langsung memilih grade yang lebih tinggi sesuai dengan harga dan kualitasnya.
- Keberlanjutan Kebutuhan Pokok/kontinuitas
Nah jika kedua langkah di atas telah berjalan sesuai dengan rencana. Harus ada regulasi yang bisa mengawal keberlanjutannya hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, garam, minyak goreng, daging sapi tadi bisa selamat sampai ke masyarakat berbagai strata sosial.
Seperti penguatan dan efektivitas Satgas pangan yang bisa menjadi aduan masyarakat jika terjadi penyimpangan dari harga komoditas yang ditetapkan. Lalu keberlanjutan kebijakan terhadap pembangunan infrastruktur jalan untuk daerah pelosok, utamanya untuk meyakinkan distribusi itu sampai ke daerah yang terdalam sekalipun, tepat waktu. Tol laut bisa jadi pilot project untuk mendekati percepatan infrastruktur tadi.
Minimal di tingkat kelurahan atau desa memiliki beberapa agen yang terdaftar oleh Kementrian Perdagangan dan Dinas Perdagangan Prov/Kab/kota dalam mendistribusikannya, kebutuhan pokok dengan satu harga tadi. Agar masyarakat bisa menjangkaunya dengan mudah.
Dan yang terakhir, tidak ada salahnya Pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berswasembada atas kebutuhan pokoknya sendiri. Dengan cara mengkampanyekan menanam tanaman sayuran di pekarangan rumah seperti lombok, sawi, tomat dalam teknik hidroponik.
Lalu ajakan memelihara Ayam kek, jika memungkinkan,  ikan lele, Nila yang mudah dipelihara  di pekarangan rumah yang minimalis. Sehingga hasilnya bisa mengurangi biaya keluarga pada saat terjadi lonjakan harga lombok, daging ikan atau ayam. Dan menolong Pemerintah dalam mengurangi beban penyediaan kebutuhan barang pokok.
Tentu kampanye tadi, akan berhasil dengan langkah pembinaan yang dilakukan di tiap RT atau kelurahan yang dilakuakan petugas pertanian secara berkala, dalam upaya menjelaskan tehnik pemeliharaan tanaman dan unggas/ikan yang sangat sederhana.
