Perjanjian Kerja Sama Kementerian ATR/BPN-Polri, Menteri AHY & Kapolri Bersinergi Cegah Masyarakat Jadi Korban Konflik Pertanahan

 Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia/AIPI, Maria Sumardjono menyebutkan sengketa tanah atau konflik pertanahan dapat disebabkan karena alasan berikut

• Konflik kepentingan disebabkan adanya persaingan kepentingan, sehingga masing-masing pihak berupaya menjatuhkan melalui persengketaan tanah, hingga tak jarang menimbulkan kasus mafia tanah.
• Konflik struktural dipicu perasaan tidak suka, pembagian kepemilikan yang tidak adil, faktor geografis, fisik, atau lingkungan yang menghambat kesepakatan. Konflik ini biasanya terjadi di daerah adat, yang kadang menimbulkan ketidakadilan antara investor dan warga di sekitarnya.
• Konflik nilai biasanya karena perbedaan kriteria, prinsip, atau pandangan saat mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, hingga agama atau kepercayaan. Jenis konflik ini biasanya terjadi karena ketidaksetujuan warga setempat tentang peruntukan penggunaan lahan, seperti bangunan ibadah atau kegiatan industri tidak ramah lingkungan.
• Konflik hubungan disebabkan karena emosi yang berlebihan, salah paham, komunikasi yang buruk atau salah, dan melakukan perilaku yang negatif. Jenis konflik ini terjadi karena ketidaksesuaian peruntukan penggunaan lahan yang sesuai kesepakatan awal.
• Konflik data bermula dari informasi yang tidak lengkap, informasi keliru, pendapat berbeda, dan data yang berbeda. Masalah konflik ini sudah cukup berhasil ditangani Kementerian ATR/BPN karena sistem pendataannya sudah menggunakan digitalisasi yang bisa mengurangi risiko kesalahan data informasi pertanahan.

Semoga dengan dibangunnya sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memberantas praktek mafia tanah, benar-benar sebagai langkah awal pembenahan agraria di Indonesia.