Depok -- Berlokasi di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos pada Kamis (06/06/2024), berlangsung pengukuran tanah secara sistematis dan lengkap yang disaksikan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Acara ini tentunya menarik perhatian warga setempat yang ingin mengetahui program baru dari kementerian ATR/BPN dalam pengukuran tanah warga kampung.
Kegiatan ini tak lain merupakan implementasi dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan oleh kementerian ATR/BPN.
Program ini tentunya angin segar bagi permasalahan agraria batas tanah yang kerap menjadi sengketa antar warga masyarakat. Program ini sudah tersistematis dan lengkap untuk mengukur secara akurat patok-patok batas tanah dengan teknologi terkini.
"Kegiatan pengukuran tanah menjadi siasat yang sangat fundamental bagi pemetaan secara keseluruhan bidang-bidang tanah yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita ingin melihat semakin masifnya pendaftaran tanah sistematis dan lengkap," ungkap Menteri AHY dilansir dari laman web Kementerian ATR/BPN
Pada kesempatan tersebut dilakukan proses pengukuran tujuh bidang tanah yang total luasnya mencapai 2.000 meter persegi serta pemasangan tiga patok yang merupakan bagian dari Gerakan Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), dan kesemuanya dilaksanakan dengan efisien serta akurat.
GEMAPATAS sudah lama gencar dilaksanakan oleh kementerian ATR/BPN, namun untuk mendukung gerakan ini, adalah program PTSL yang juga harus dioptimalkan pendataannya, agar tidak terjadi tumpang tindih batas tanah yang ada.
"Saya menyaksikan secara langsung pelaksanaan teknisnya, walaupun para pegawai yang menguasai hal-hal teknis ini, tetapi setidaknya bisa mendapatkan gambaran memang mengukur tanah itu juga ada prosedurnya. Dan harus dilakukan dengan cermat, tidak boleh sembarangan," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.Â
Tentunya dengan proses pengukuran yang cermat dan sistematis ini semoga tidak lagi ditemukan persoalan seperti tumpang tindih batas tanah maupun kesenjangan data di lapangan.
Pelaksanaan program PTSL dan GEMAPATAS menjadi optimal karena didukung teknologi terbaru dalam pengukuran tanah, yaitu teknologi drone serta teknologi Light Detection and Ranging (LIDAR) yang bisa menghasilkan citra tiga dimensi.
Tentunya dengan teknologi Drone dan LIDAR, maka proses pengukuran dapat dilakukan secara massif tetapi juga tak melupakan keakuratan data yang dipindai ukuran luas tanahnya.
Sebagai bukti keberhasilan program PTSL dan GEMAPATAS dengan menggunakan teknologi Drone dan LIDAR, di Kota Depok sendiri telah berhasil  mendata dan mendaftar bidang sebanyak 97,8 persen dari seluruh bidang yang ada di Depok atau setara dengan 673.857 bidang tanah dan 93,6 persen atau 644.955 bidang tanahnya sudah bersertipikat. Total keseluruhan bidang di daerah Depok sebanyak 688.797 bidang tanah.
Dilansir dari laman web Kementerian ATR/BPN, Â Kantor Pertanahan Kota Depok memiliki target untuk mendaftarkan 5.000 bidang tanah melalui program PTSL. "Di tahun 2024, Kota Depok sudah mencapai 2.500 bidang. Saat ini sedang on process", ucap Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan.
 "Mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang dilakukan secara masif di tengah-tengah masyarakat kita, akan semakin baik memberikan kepastian hukum dan juga meningkatkan nilai ekonomi dari tanah yang dimiliki warga," lanjut Menteri ATR/BPN menambahkan.
Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran; serta jajaran Forkopimda Kota Depok.
Program PTSL dan GEMAPATAS yang didukung teknologi Drone dan LIDAR diharapkan bisa menjawab persoalan  persengketaan bidang tanah yang sering terjadi di masyarakat. Semoga bermanfaat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
