Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Amerika Serikat, saya ucapkan Selamat Ulang Tahun ke 40 kepada bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim , B.A, M.B.A.
Semoga di penghujung masa jabatan beliau yang akan berakhir beberapa bulan lagi, bisa dimudahkan menyelesaikan tugas-tugas kementriannya yang kiranya masih belum selesai atau perlu perbaikan-perbaikan sesegera mungkin dapat rampung sebelum masanya.
Artikel ini bukan sekedar mengucapkan selamat Milad kepada pak Menteri inspiratif ini, tetapi akan mengkaji dan mengkritisi beberapa kebijakan beliau selama menjabat sebagai Mendikbudristek.
Sebelum membahas lebih jauh kinerja beliau, ada baiknya kita mengenal lebih singkat sosok menteri muda ini. Beliau lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura, latar belakang keluarganya cukup beragam, dimana beliau blasteran Arab Hadramaut, Minang, Jawa dan Madura. Kakeknya dari garis ibunya, Hamid Algadri adalah tokoh perintis kemerdekaan yang menjadi diplomat berbagai perjanjian penting di jaman agresi militer Belanda.
Beliau menamatkan pendidikan SMA-nya di Singapura, kemudian melanjutkan studi Hubungan Internasional di Universitas Brown di Amerika Serikat dan melanjutkan pendidikan Pascasarjananya di Harvard Business School pada tahun 2009.
Beliau menikah pada tahun 2014 dengan Franka Franklin, keduanya menikah secara agama Kristen Katolik dan kini telah dikaruniai 3 anak.
Sebelum dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri dalam kabinet pemerintahan, kita mengenalnya sebagai pengusaha startup yang sukses dan inspiratif.
Nadiem memulai perjalanan kariernya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company di tahun 2006. Setelah menyelesaikan studinya, ia mantap menjadi pengusaha dengan umendirikan Zalora Indonesia. Setelah berhasil membesarkan Zalora, ia pun keluar  dan kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer (CIO) pada Kartuku, hingga akhirnya ia fokus mengembangkan Gojek yang telah ia bangun semenjak tahun 2011.Â
Tanpa dinyana, kini Gojek merupakan perusahaan startup terbesar di Indonesia bahkan Asia. Gojek yang mukanya hanya jasa antar, mampu merambah ke lini bisnis lainnya, seperti jasa antar makanan serta sistem pembayaran lainnya. Bahkan kini Gojek merupakan konsorsium pendanaan hingga 7 trilliun dari berbagai investor asing.
Lewat Gojek-lah, Nadiem Makarim dikenal publik luas, ia sering mendapat penghargaan prestisius dari dalam negeri dan luar negeri, dikarenakan Gojek mampu menyediakan banyak lapangan pekerjaan serta menghidupkan sektor UMKM utamanya kuliner, yang penjualannya meningkat 3 kali lipat semenjak menjadi mitra Gojek. Kecepatan akselerasi Gojek dalam memacu ekonomi memang sangat luar biasa, dan tentunya melambangkan nama Nadiem Makarim, dan tak ayal Pak Presiden Jokowi mendapuknya menjadi Mendikbud dalam kabinetnya pada tahun 2019
Pada artikel spesial hari ulang tahunnya ini, saya akan hanya menyoroti empat kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan beliau, sebenarnya banyak program-program yang dijalankan beliau dalam pendidikan nasional, namun kali ini saya akan fokus pada kebijakan Merdeka Belajar, berikut ulasannya.
USBN diganti Asesmen Akhir Jenjang
Pada tahun 2020, beliau menetapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diganti dengan asesmen akhir jenjang yang bisa dilakukan secara mandiri oleh guru dan sekolah. Kelulusan siswa pada akhir jenjang menjadi wewenang sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru kepada peserta didik.
Hal positif dari kebijakan ini adalah kebebasan para guru dalam menentukan metode asesmen atau ujian yang diperuntukkan bagi peserta didiknya, bahkan bisa saja ujian yang dilakukan tidak harus dalam bentuk tertulis, tetapi bisa saja dalam ujian praktek atau bentuk portofolio lainnya menyesuaikan kemampuan peserta didiknya.
Kebijakan ini mengusung semangat inklusif bahwa pendidikan harus dikembalikan kepada esensi kemampuan unik masing-masing peserta didik berdasarkan penilaian gurunya.
Namun, melihat fakta di lapangan, masih banyak sekolah  yang belum mandiri membuat soal asesmen bagi peserta didiknya, dan menggunakan soal asesmen yang disusun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di bawah koordinasi dinas pendidikan daerah.
Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak guru yang belum memahami esensi membuat asesmen bagi peserta didiknya, akibatnya karena tak mau pusing, kebanyakan guru memakai soal ujian Asesmen dari dinas. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan untuk mendorong para guru dan sekolah berupaya membuat Asesmen mandiri bagi peserta didiknya.
Hapus Ujian Nasional
Salah satu kebijakan populis dari beliau pada Merdeka Belajar adalah menghapus format Ujian Nasional dan menggantinya dengan Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter.
Kebijakan ini bisa dikatakan disambut positif oleh berbagai pihak, karena pada era sebelumnya, pelaksanaan Ujian Nasional terasa seperti momok menakutkan bagi para peserta didik.
Walau demikian, tidak semua sekolah dan para orangtua belum sepenuhnya memahami konsep AKM, konsep ini menitikberatkan pada progres pembelajaran peserta didik, intinya guru dan orang tua wali murid harus senantiasa selalu memantau Asesmen dengan detail setiap jenjang kelasnya.
Saran saya, hal ini harus dikampanyekan secara luas di media massa, agar masyarakat mengetahui konsep dasar dari AKM ini, tidak terbatas hanya pada para orang wali murid saja.
Penyederhanaan RPP
Hal administrasi yang selama ini dikeluhkan oleh para guru adalah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada format baru RPP dibuat seringkas mungkin, sehingga memudahkan para guru untuk bebas menyusun RPPnya sendiri.
Tapi pada kenyataannya, dari pengalaman pribadi, format RPP yang baru tetap saya rasakan tidak seringkas yang dikira, per bab mapel masih perlu menulis banyak hal. Sebagai saran, RPP sebaiknya dimasukkan saja ke dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) yang untuk pegangan guru.
Kalau kita lihat LKS atau buku materi pegangan, pada bagian depannya sebenarnya sudah tercantum konsep rencana pembelajaran, seharusnya dengan hal itu, sebenarnya sudah cukup.
Saran saya, kedepannya RPP sudah disediakan oleh dinas pendidikan dengan opsi-opsi sistem pembelajaran, kemudian sang guru cukup mencentang metode pembelajaran yang akan digunakan, serta ditambah kolom keterangan jika diperlukan, jadi intinya dalam bentuk blangko yang disediakan dinas pendidikan untuk setiap jenjang kelasnya, dan guru cukup mengisi kolom-kolomnya saja, jangan bebani guru untuk mengetik panjang lebar dan mengeprint berlembar-lembar kertas, dikarenakan tidak semua sekolah mempunyai fasilitas untuk menunjang hal administratif demikian.
Sistem Zonasi PPDB
Perihal ini cukup banyak dibahas para Kompasioner, masalah klasik yang itu-itu saja. Saya termasuk orang yang mendukung penuh sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Masih banyak orang tua wali murid yang belum bisa menerima konsep sistem zonasi, karena sebagian besar dari mereka masih terstigma sekolah favorit di tengah kota.
Padahal sistem zonasi tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kesan label favorit pada sekolah-sekolah tertentu. Memang masih butuh waktu untuk penyesuaian ini, efeknya masih banyak kecurangan yang dilakukan baik pihak sekolah maupun orang tua wali murid untuk mensiasati sistem zonasi.
Negara Jepang saja, konon butuh waktu 30 tahun lamanya untuk menerapkan sistem zonasi di negaranya, juga dengan tujuan yang sama, menghilangkan label sekolah favorit dan para murid bisa bersekolah dengan jarak dekat. Dampaknya kita bisa lihat dimana banyak video para pelajar Jepang dengan semangat berjalan kaki pergi berangkat sekolah secara mandiri, dikarenakan jarak sekolah dan rumahnya berdekatan.
Tentunya PR bagi dinas pendidikan adalah mengupayakan pemerataan kualitas sarana prasarana dan guru pada setiap sekolah di seluruh wilayah, sehingga dapat mendukung sistem zonasi PPDB.
Selamat Ulang Tahun Pak Nadiem Makarim.. Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan segala tugas-tugasnya... aamiin..
