Pada Januari 2023 seorang ibu menjadi korban main hakim sendiri di Kampung Kokoda, Kota Sorong Papua. Ibu yang terindikasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) itu dibakar massa penuh marah yang hanya termakan isu penculikan anak. Warga menuduh ibu tersebut sebagai pelaku penculikan, padahal belum ada bukti yang menguatkan hal tersebut.
Daftar kasus penghakiman massa di Indonesia sebenarnya masih banyak, saya pun pernah melihat langsung, entah apa yang terlintas pada massa bersumbu pendek tersebut. Lalu bagaimanakah caranya mengantisipasi dan meredam aksi main hakim sendiri secara massal agar tak terulang kembali, berikut ulasannya
Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dan Aparat Desa
Sesuai dengan Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015, tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi/negosiasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif di desa/kelurahan
Kolaborasi antara aparat Bhabinkamtibmas dari Polri dan aparat desa sebenarnya sudah cukup bisa meredam konflik yang mungkin bisa terjadi, karena merekalah yang paling tahu kondisi riil lapangan, sudah sepatutnya keamanan menjadi harga mati bagi mereka agar tidak terjadi konflik-konflik main hakim sendiri.
Apalagi alat komunikasi sekarang sudah sangat mendukung arus informasi yang diperlukan para aparat tersebut untuk mendeteksi konflik yang akan terjadi, mungkin mereka tahu ada potensi masalah di lingkungannya, tapi harus diupayakan tidak terjadi konflik yang meluas ketika mengendus akan segera terjadi pertikaian di wilayahnya.
Komunikasi Tokoh Masyarakat
Peran tokoh masyarakat seperti ulama, tetua atau tokoh komunitas memiliki peran yang sentral dalam meredam potensi konflik yang ada.
Bukan saya bermaksud suudzon, kebanyakan para tokoh masyarakat tak dapat berbuat banyak ketika melihat ada hal yang tak benar di lingkungannya, dikarenakan sindikat di wilayah tersebut terkadang memiliki andil kontribusi pembangunan bagi kampungnya, sehingga menimbulkan keseganan untuk menegur oknum warga yang mengarah ke kegiatan negatif tersebut.
Maka dari itu pihak pemerintah daerah harus selalu senantiasa menjaga komunikasi dengan para tokoh masyarakat dalam memetakan potensi-potensi konflik massa yang bisa mengarah anarkisme di daerahnya. Kewibawaan para tokoh masyarakat setidaknya bisa meredam amukan massa yang sudah kelewat batas.
Iklan Layanan Masyarakat
Indonesia adalah negara yang sangat luas, memang sangat sulit mengawasi potensi-potensi konflik baik dalam skala besar maupun kecil, maka salah satu cara efektif untuk meredamnya adalah untuk terus melakukan iklan layanan masyarakat tentang sadar hukum.
Iklan layanan masyarakat ini memiliki muatan edukasi tentang penegakan hukum yang benar jika terjadi tindak pidana di lingkungannya.
 Iklan ini berisi tentang bagaimana cara menangkap maling domestik dan mendudukkannya pada porsi hukum yang benar, atau alur hukum jika ditemukan kesalah pahaman antar warga, agar tak berpotensi anarkisme yang seharusnya tak terjadi.
