Mohon tunggu...
SASI MILIARTI
SASI MILIARTI Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA

NIM : 41821110005 Fakultas : Ilmu Komputer Prodi : Sistem Informasi Kampus : Meruya Dosen Pengampu : Prof. Dr, Apollo, M.Si.Ak

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Diskursus Korupsi Pajak: Antara Privata Dengan Res Publica

14 Desember 2024   20:50 Diperbarui: 14 Desember 2024   20:50 109
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Modul Prof Apollo
Modul Prof Apollo

Perekonomian 4 sektor adalah model ekonomi terbuka yang melibatkan empat pelaku utama, yaitu rumah tangga, perusahaan (produsen), pemerintah, dan sektor luar negeri.

  • Rumah tangga berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa dari perusahaan serta sebagai pemilik faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan) yang disewakan kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, rumah tangga memperoleh pendapatan berupa gaji, sewa, bunga, dan laba, yang kemudian digunakan untuk konsumsi atau tabungan.
  • Perusahaan bertindak sebagai produsen yang menggunakan faktor produksi dari rumah tangga untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan juga bertanggung jawab membayar pendapatan kepada rumah tangga, membayar pajak kepada pemerintah, serta melakukan ekspor ke luar negeri dan impor dari negara lain.
  • Pemerintah dalam model ini memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan, serta mendistribusikan pendapatan melalui pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program kesejahteraan. Selain itu, pemerintah bertugas mengatur kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
  • Pada sektor luar negeri, perekonomian terbuka melibatkan aktivitas perdagangan internasional, seperti ekspor yang mendatangkan pendapatan dari negara lain dan impor yang memungkinkan akses terhadap barang/jasa dari luar negeri. Perdagangan ini menciptakan arus pendapatan antar negara dan mempengaruhi neraca pembayaran serta nilai tukar mata uang.

Interaksi antara keempat sektor ini menciptakan aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian. Misalnya, rumah tangga menggunakan pendapatannya untuk konsumsi barang/jasa dari perusahaan, sementara perusahaan menjual produknya ke dalam negeri dan ke luar negeri. Pemerintah mengumpulkan pajak dan mendistribusikan kembali pendapatan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi global melalui sektor luar negeri mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, model perekonomian 4 sektor menggambarkan kompleksitas ekonomi modern yang saling terkait antara konsumsi domestik, produksi, kebijakan pemerintah, dan perdagangan internasional.

Konsep "Pajak, dan Merawat Akal Budi" dalam konteks negara berfokus pada bagaimana pajak berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mengumpulkan uang, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung keadilan sosial dan pembangunan ruang publik atau kerangka kebersamaan dalam masyarakat.

  • Pengumpulan Pajak

Negara mengenakan pajak pada berbagai objek yang berpotensi menambah nilai ekonomi. Ini termasuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, pendapatan yang diterima oleh individu atau perusahaan, hingga kekayaan yang dimiliki. Pajak ini dikumpulkan sebagai bentuk kontribusi warga negara untuk mendukung kelangsungan negara dan pembangunan.

Pajak tidak hanya merupakan kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara terhadap negara yang telah menyediakan berbagai fasilitas dan perlindungan. Negara mengumpulkan uang dengan cara yang dianggap adil dan sesuai dengan kapasitas ekonomi warganya.

  • Distribusi yang Adil

Setelah uang dikumpulkan melalui pajak, negara memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan sumber daya tersebut secara adil. Ini termasuk mendanai sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan. Tujuan distribusi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, tanpa memandang status ekonomi, dapat merasakan manfaat dari layanan dan fasilitas yang disediakan negara.

Distribusi yang adil dalam hal ini bukan hanya soal membagikan uang, tetapi lebih pada penyediaan layanan yang proporsional dengan kebutuhan masyarakat, termasuk bagi kelompok-kelompok yang paling membutuhkan. Misalnya, pemerintah dapat memprioritaskan alokasi dana untuk daerah-daerah yang kurang berkembang atau bagi sektor-sektor yang paling esensial seperti kesehatan dan pendidikan.

  • Merawat Ruang Publik

Konsep ruang publik di sini merujuk pada area yang diperuntukkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ruang ini meliputi infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum, taman, hingga layanan publik yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan bekerja sama. Merawat ruang publik berarti menjaga kualitas dan keberlanjutan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi.

Dengan pajak yang terkumpul dan distribusi yang adil, negara dapat memastikan bahwa ruang publik terawat dengan baik. Ini juga mencakup menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakannya. Dengan cara ini, negara berperan dalam menciptakan kerangka kebersamaan, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menikmati ruang publik, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

  • Merawat Akal Budi

Merawat akal budi berhubungan dengan etika sosial dan rasionalitas kolektif dalam masyarakat. Ini melibatkan upaya untuk menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya berkontribusi untuk kebaikan bersama. Negara, melalui pengumpulan dan distribusi pajak yang adil, juga merawat kesadaran kolektif akan pentingnya berbagi sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bentuk pemeliharaan terhadap nilai-nilai sosial yang mendorong kebersamaan dan solidaritas antarwarga.

Res Privata dan Res Publica dalam Konteks Pajak

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun