4. Kebijakan Pemukiman dan Perumahan: Kebijakan perumahan yang terjangkau dan bermutu tinggi dapat membantu mengatasi permasalahan perumahan yang buruk.
5. Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial: Program-program bantuan sosial dan perlindungan sosial dapat membantu keluarga dengan pendapatan rendah mengatasi kesulitan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
6. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Mendukung pengembangan UKM di perkotaan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal.
7. Pengentasan Diskriminasi dan Ketidaksetaraan: Upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan gender harus menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi di perkotaan.
8. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program ekonomi dapat memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbanKebijakan
9. Kebijakan Perpajakan yang Adil: Kebijakan perpajakan yang adil dapat mendukung pendapatan pemerintah untuk investasi dalam infrastruktur dan layanan sosial.
10. Kerjasama dengan Sektor Swasta: Mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi perkotaan dapat menciptakan peluang kerja dan investasi.
Namun rencana penanggulangan ini tidak akan dapat berjalan, jika masyarakat tidak mengikuti arahan dari pemerintah, rencana ini akan sukses jika masyarakat mempunyai pola pikir yang sama dan sejalan sehingga akan mengecilah ketimpangan yang ada di daerah perkotaa .
Pemikiran ekonomi terhadap masalah ekonomi di perkotaan melibatkan sejumlah konsep dan teori yang dapat membantu memahami masalah ini dan merancang solusi yang efektif. Beberapa pemikiran ekonomi yang relevan termasuk:
a. Teori Pembangunan Ekonomi: Teori ini membahas proses pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan. Faktor seperti investasi, akumulasi modal, dan inovasi dianggap penting untuk meningkatkan perekonomian perkotaan.
b. Teori Kesetimbangan Regional: Konsep ini mengidentifikasi perbedaan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta bagaimana ketidaksetaraan ini dapat diatasi melalui kebijakan regional.
