Menurut Basoeki, JPO siap dibangun bila Rektor Unpad mengajukan surat permohonan perihal pembangunan JPO. Akan tetapi, sampai detik ini tampaknya belum ada angin segar yang membawa kabar terbaru realisasi JPO Jatinangor.
Pembangunan JPO mungkin terdengar wah bagi warga Jatinangor yang terbiasa menyeberang seadanya. Beberapa mahasiswa pun tampak mengusulkan pengadaan JPO sebagai solusi dari tempat penyeberangan yang rawan. Akan tetapi, solusi tersebut bukannya tak perlu ditinjau lebih jauh. Menurut Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, JPO tak lebih dari infrastruktur mubazir yang mengatasnamakan pejalan kaki.Â
Selain masalah biaya pembangunan dan perawatan yang tinggi, tak bisa dipungkiri bahwa JPO acap kali jadi tempat yang tidak terawasi oleh aparat dan berpotensi terjadi kriminalitas. Akses JPO juga cenderung menyulitkan penyandang disabilitas dengan banyaknya anak tangga dan jarak perjalanan yang meningkat.Â
Menimbang ruas jalanan di Jatinangor yang sempit, pengadaan pelican crossing atau traffic calming dapat menjadi alternatif penyeberangan sebidang yang menawarkan keamanan.
Penyeberangan sebidang juga dapat memicu kendaraan yang melintas untuk memperlambat lajunya. Meskipun begitu, tiap saran dan solusi pasti memerlukan tinjauan dari berbagai aspek. Dinas PUPR dan perguruan tinggi sebagai instansi pendidikan seharusnya lebih dari mampu untuk meninjau kebutuhan fasilitas publik dan merealisasikannya demi keamanan masyarakat.
Tidak berhenti di persoalan menyeberang, Jatinangor juga masih memiliki permasalahan fasilitas publik lainnya. Namun, sebagai mahasiswa sering kali dipaksa berpikir positif, berkuliah di Jatinangor sejatinya dapat meningkatkan skill menyeberang jalan yang bisa diimplementasikan di banyak daerah di Indonesia dengan kondisi serupa! Apabila belum siap menerjang lalu lintas bermodalkan lambaian tangan, mungkin kamu perlu mengikuti anjuran The Panas Dalam dalam lagunya, "sudah jangan ke Jatinangor~"
