Dampak kenaikan PPN terhadap ekonomi masyarakat

  Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025 menjadi salah satu langkah pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas. Berikut adalah analisis mendetail mengenai dampak kenaikan PPN terhadap ekonomi masyarakat.

1. Dampak terhadap Daya Beli Masyarakat

Kenaikan PPN berpotensi langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. 

Kenaikan Harga Barang dan Jasa: Dengan meningkatnya tarif PPN, harga barang dan jasa yang dikenakan pajak akan naik. Hal ini dapat menyebabkan inflasi, di mana masyarakat harus membayar lebih untuk barang dan jasa yang sama.

  Penurunan Konsumsi: Ketika harga barang naik, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, terutama untuk barang-barang non-pokok. Penurunan konsumsi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

 2. Pengaruh terhadap Sektor Usaha

Kenaikan PPN juga berdampak pada sektor usaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kenaikan Biaya Operasional: UMKM yang bergantung pada bahan baku dan jasa yang dikenakan PPN akan mengalami peningkatan biaya operasional. Jika mereka tidak dapat menyerap biaya ini, mereka terpaksa menaikkan harga produk mereka.

Risiko PHK: Dalam situasi di mana perusahaan tidak dapat menaikkan harga atau mengurangi biaya lain, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran di masyarakat.

3. Dampak Terhadap Inflasi

Kenaikan PPN dapat memicu inflasi yang lebih tinggi, yang berdampak pada kestabilan ekonomi.

Inflasi Umum: Kenaikan harga akibat PPN akan berkontribusi pada inflasi umum. Jika inflasi meningkat di atas target pemerintah, daya beli masyarakat akan semakin tertekan.

Pengaruh Terhadap Kebijakan Moneter: Bank Indonesia mungkin perlu merespons dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

4. Dampak Sosial

Kenaikan PPN juga memiliki implikasi sosial yang perlu diperhatikan.

Kesenjangan Sosial: Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih merasakan dampak dari kenaikan PPN dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Ketidakpuasan Publik: Kebijakan pajak yang dianggap memberatkan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, berpotensi memicu protes atau gerakan sosial.

 5. Alternatif dan Solusi

Untuk meminimalkan dampak negatif dari kenaikan PPN, pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah:

Pemberian Subsidi: Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada kelompok rentan untuk menjaga daya beli mereka.

Edukasi Pajak: Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan negara agar mereka lebih menerima kebijakan tersebut.

Monitoring Inflasi:  Pengawasan ketat terhadap perkembangan inflasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kenaikan PPN tidak menyebabkan lonjakan harga yang tidak terkendali.

 Kesimpulan

Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% memiliki potensi dampak luas terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, efeknya terhadap daya beli, sektor usaha, inflasi, dan aspek sosial harus diperhatikan dengan serius. Upaya mitigasi melalui kebijakan pendukung sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menambah beban bagi masyarakat yang sudah rentan.

Oleh: dosen purwanti