Air Galon Sebabkan Masyarakat Kelas Menengah Makin Tercekik, Kok Bisa?

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan Kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Makna dari pasal ini sangat mendalam karena bagaimana kekayaan alam yang ada di Indonesia ini diatur oleh pemerintah dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. 

Tidak hanya itu saja, pemerintah memastikan bahwa pengaturan ini dapat menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat di mana "kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang".

Pengamalan dari pasal tersebut justru lebih banyak hal kontradiktifnya. Beberapa masyarakat di berbagai daerah masih sering tertindas karena pengelolaan SDA yang dilakukan, tidak mendapatkan ketersediaan yang cukup dan layak, hingga untuk dapat mengaksesnya memerlukan harga yang tidak murah.

Sehingga dapat dikatakan hal ini menjadi sangat berkebalikan dengan amanat UUD 1945. Di mana masyarakat mempercayakan kekuasaan itu bukan untuk kepentingan segelintir orang saja, tetapi untuk "semua" masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian ini menjadi sebuah isu yang hingga hari ini tidak pernah berhenti selalu disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan penurunan jumlah angka masyarakat kelas menengah di Indonesia. Selain ini menjadi sebuah sinyal bahaya bagi negara, tetapi ini juga membuat masyarakat mempertanyakan mengenai kinerja pemerintah hingga harus terjadi penurunan tersebut.

Apabila dikupas lebih lanjut lagi, pasti terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi penurunan jumlah masyarakat kelas menengah tersebut. CNBC Indonesia beberapa waktu lalu mengungkap isu yang menarik mengenai kelas menengah yaitu air galon yang disebut membuat kelas menengah semakin miskin.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika mengacu pada data BPS (2023), mayoritas rumah tangga di Indonesia menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum utama. 

Air galon merupakan salah satu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa air galon mengambil peran penting dalam kebutuhan sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Melihat konsumsi air galon yang menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat, membuat besar atau kecilnya kenaikan harga yang terjadi akan memiliki dampak yang cukup signifikan pada aspek pengeluaran rumah tangga dari masyarakat.

Pil pahit mungkin harus ditelan oleh mereka yang berada pada kelas ekonomi menengah atau bahkan bawah, karena mereka harus mengalami dilematis pilihan antara memenuhi kebutuhan dasar yaitu air minum untuk dikonsumsi dan memotong atau menghemat alokasi anggaran untuk kebutuhan lainnya.

Apalagi ditambah dengan tidak adanya alternatif yang efektif. Misalnya memasang sistem penyaring air, mungkin dalam jangka panjang ini bisa menjadi solusi pilihan bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada air minum kemasan seperti air galon. Namun, biaya pemasangan awal dari sistem panyaring ini cukup mahal dan mungkin tidak terjangkau bagi beberapa kalangan.

Selain itu, ada juga pilihan air galon isi ulang yang memiliki harga lebih murah. Namun, masyarakat harus dihadapkan dengan resiko yang dapat membahayakan kesehatan. Sehingga pilihan ini mungkin memicu pengeluaran yang lebih besar lagi untuk perawatan kesehatan dalam jangka panjang kelak.

Ketika kita hubungkan kembali dengan narasi bahwa "air galon membuat kelas menengah makin miskin" memang tidak menutup kemungkinan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk air galon merupakan salah satu dari penyebab semakin tercekiknya kondisi perekonomian dari masyarakat kelas menengah.

Terlebih lagi, harga yang terus mengalami peningkatan dan bahkan dengan variasi harga yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia semakin memperparah situasi ekonomi dari masyarakat. 

Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu air minum masyarakat kelas menengah mungkin harus melakukan pengehematan untuk bisa memenuhinya.

Sebuah hal yang ironis di mana masyarakat harus membayar untuk mendapatkan "air" dan bahkan dari hal tersebut justru membuat kehidupan mereka mendapati kesulitan akibat beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan akan air tersebut.

Berkaca pada Jerman dan Prancis, kedua negara ini memang tidak memiliki sumber daya air yang melimpah ruah seperti Indonesia. Tetapi dengan sumber daya yang ada, pemerintah setempat mampu mengelolanya dengan baik agar dapat menyediakan akses air minum bersih bagi masyarakatnya dengan harga yang reltif murah bahkan gratis pada beberapa tempat umum.

Selain itu ada negara Denmark sebagai salah satu negara dengan pengelolaan air terbaik di dunia. layanan air diatur dan dikelola oleh pemerintah sehingga mampu menghadirkan akses bagi masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau. 

Denmark menganggap bahwa air bersih sebagai "kewajiban sosial" dan memastikan masyarakatnya mendapatkan akses terhadap air tanpa harus bergantung pada produm AMDK.

Secara teori, Indonesia memiliki sumber daya air yang kaya dibandingkan ketiga negara tersebut. Secara Indonesia negara yang menyumbang setidaknya 21% dari total sumber daya air di ASEAN dan dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahunnya. Namun, Indonesia memang dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya air tersebut.

Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah polusi dan tingkat kualitas air, distribusi yang tidak merata, regulasi pengawasan terhadap produk AMDK yang tidak ketat, hingga infrastruktur yang kurang memadai.

Untuk strategi jangka panjang, memang lebih baik berfokus pada infrastruktur dan pengembangan teknologi pada pengelolaan sumber daya air agar setiap masyarakat di berbagai daerah dapat mengakses sumber daya air tersebut tanpa menghadapi masalah harga maupun kesulitan untuk mendapatkanya.

Tetapi dalam jangka pendek, memang sebagian masyarakat untuk saat ini masih bergantung pada produk AMDK. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana agar konsumsi produk AMDK ini tidak menjadi beban pengeluaran masyarakat yang justru mencekik dan menyulitkan masyarakat.

Seperti kita ketahui juga bahwa produk ADMK di Indonesia yang mendominasi pasar lebih banyak dipegang oleh sektro swasta. Sehingga disini peran pemerintah sangat penting karena harus menerapkan regulasi yang ketat dan mengawasi fluktuasi harga yang terjadi. Karena  besar kecilnya kenaikan yang terjadi pada produk AMDK akan mempertaruhkan banyak kehidupan masyarakat luas.