Banyak para peneliti yang menggambarkan dampak positif pengelolaan wilayah konservasi menjadi destinasi wisata terhadap perekonomian masyarakat lokal. Namun, terkait dengan jumlah manfaat yang diperoleh, dalam praktiknya masih seringkali terjadi ketimpangan antara pengelola wisata dan masyarakat lokal.
Biasanya berhubungan dengan distribusi keuntungan yang lebih banyak didapatkan pada pihak pengelola wisata dibandingnkan dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, diperlukan pengembangan masyarakat dengan partipasi para pemangku kepentingan lainnya yaitu pemerintah.
Tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi saja, pemerintah perlu memperhatikan sarana dan prasarana untuk masyarakat lokal. Sehingga tidak berfokus pada pembangunan wisata saja tetapi juga harapannya dapat  memberikan kemajuan fasilitas yang lebih memadai kepada masyarakat lokal.
Penetapan wilayah konservasi Taman Nasional sebagai destinasi wisata dapat menimbulkan peluang dan masalah. Peluang yang muncul bagi perekonomian masyarakat lokal yang meningkat dengan adanya pengelolaa wisata, namun kemudian masalah dapat terjadi akibat adanya kemungkinan kerusakan kelestarian wilayah konservasi, serta ketimpangan distribusi manfaat yang terjadi kepada masyarakat lokal.
