Pembangun Jembatan Pancasila Palmerah, Pembangunan yang Berkeadilan Sosial

Mengutip Sila Kelima Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Ini alasan yang paling pokok untuk menjawab tantangan dalam membangun jembatan Pancasila Palmerah yang menghubungkan Flores dan Pulau Adonara. Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah merupakan strategi pembangunan nasional untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur.

Secara khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menyisakan berbagai kendala dalam pengembangan infrastruktur. Melalui kebijakan pemerintah pusat di programkan pembangunan infrastruktur antara lain perluasan beberapa bandara, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan bendungan dan infrastruktur lainnya.

Dalam menerapkan strategi pembangunan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Perpres tersebut merupakan  tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.

Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah sekaligus dengan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut merupakan proyek percontohan yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah melalui kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan pencapaian pembangunan energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.

Potensi energi baru terbarukan seperti arus laut, angin dan panas bumi tersedia di NTT. Flores   ditetapkan pula sebagai pulau panas bumi oleh kementerian ESDM. Potensi arus laut di Flores Timur merupakan salah satu yang terkuat di dunia.  Ini merupakan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Proyek ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah  dalam melaksanakan pengurangan dampak perubahan iklim. Apabila dibandingkan dengan sumber energi lain, sumber energi yang berasal dari arus laut merupakan sumber daya yang sangat ramah lingkungan apabila dilihat dari berbagai aspek seperti pada tabel yang disajikan secara sederhana.

(dok. pribadi)

Pembangunan jembatan Pancasila Palmerah merupakan cara untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur di wilayah Timur. Namun, rendahnya arus perputaran ekonomi di wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu kendala dalam pengembangan kawasan. Sebagai contoh penetapakan Kawasan Ekonomi Khusus di Mbay (Kapet Mbay) yang berjalan ditempat selama puluhan tahun.

Data BPS 2016, Pendapat Asli Daerah Kabupaten Nagekeo masih lebih rendah dari Kabupaten Lembata dan jauh tertinggal dari kabupaten Manggarai Barat yang belum lama dimekarkan. Pendapatan Asli daerah Kabupaten Manggarai Barat di tahun 2016 mampu mencatat kenaikan lebih dari 20 persen dari periode sebelumnya (Tahun 2015 sebesar  Rp 64.742.881.000; Tahun 2016 sebesar Rp 76.111.615.000 rupiah). 

Ini merupakan salah satu dampak dari pengembangan infrastruktur bandara di Labuan Bajo dan promosi yang dilakukan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Angka kunjungan wisatawan naik sangat tinggi. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 85.000 orang dan tahun 2017 sebanyak 122.000 orang.

Ditahun 2019, PAD Kabupaten Manggarai Barat diprediksi mencapai 150 milyar rupiah. Angka ini akan melebihi Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di wilayah Flores dan Kabupaten Kepulauan lainnya di NTT.

pad-kab-5ace2c52cbe5230eed3bd7f7.png

Demikian pula pembangunan jembatan Pancasila Palmerah di Flores Timur. Parameter keberhasilan harusnya diukur dengan berbagai variable misalnya prediksi meningkatnya jumlah konsumsi listrik, angka kunjungan wisatawan, kenaikan konsumsi bbm, serta adanya peningkataan pendapatan asli daerah.

Apakah ada keyakinan pemerintah daerah dan propinsi tentang dampak positif terhadap peningkatan ekonomi daerah? Pembangunan jembatan akan memberikan dampak berganda terhadap ekonomi ? Ada berapa variabel yang diukur. Tentu hal ini perlu diketahui publik.

Wilayah NTT, khususnya di Flores masih menyisakan permasalahan infrastruktur jalan. Konektifitas antar kabupaten/kota harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Termasuk juga konektifitas antar pulau, seperti Pulau Adonara dan pulau Lembata serta Pulau Alor. Hal inilah yang seharusnya juga akan diperjuangkan oleh pemimpin daerah selanjutnya.

Flores  Timur akan memberi dampak yang nyata dalam peningkatan pendapat asli daerah apabila memiliki konektifitas dengan kabupaten kepulauan lainnya yaitu Kabupaten Alor dan Kabupaten Lembata. Demikian pula diharapakan dapat mempengaruhi terhadap peningkatan PAD propinsi NTT dari sekitar 1 persen dari rasio PAD secara nasional menjadi diatas 2,5 persen.

(dok. pribadi)

NTT sebagai propinsi dengan rasio PAD yang sangat kecil, dengan adanya proyek percontohan jembatan dan arus laut ini diharapkan diawali dengan fase studi kelayakan yang optimal. Terutama terhadap dampak ekonomi negatif yang akan muncul. Misalnya upaya pemerintah untuk menyiapkan kebijakan pengalihan usaha tranportasi laut serta  dampak terhadap sektor perikanan. 

Dari Istana Negara, Presiden Joko Widodo berpidato di depan siswa Taruna Nusantara (9/4/2018) ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah bertujuan menghubungan 17.000 pulau di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Nawacita, Membangun Indonesia dari pinggiran. Flores Timur dan wilayah NTT lainnya perlu mendapatkan pemerataan pembangunan guna meningkatkan sistem transportasi, arus barang dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Diharapkan proyek Strategis Jembatan Pancasila Palmerah dan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut jauh dari permasalahan korupsi. Stakeholder (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) saling membantu mengawasi dan mendukung terlaksananya program ini. Sebagai bagian dari masyarakat NTT, sangat mendukung agar proyek jembatan ini dapat terealisasi dan secara bertahap dalam pemanfaatan tenaga listriknya.