Swasembada vs Impor Beras
Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial dan stabilitas politik.
Pentingnya swasembada pangan menjadi keniscayaan. Artinya kita harus mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimiliki dan pengetahuan lebih yang dapat menopang kegiatan ekonomi.
Hari ini, isu swasembada menarik untuk dibicarakan karena Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris di samping potensi maritim. Lajunya pertumbuhan penduduk yang positif membuat Indonesia harus terus menerus memacu produksi berasnya agar tetap swasembada beras.
Sementara itu, fenomena banjir dan kekeringan yang semakin tidak terkendali dan tingginya laju konversi fungsi lahan sawah ke penggunaan yang lain di luar produksi beras akhir-akhir ini, mengisyaratkan bahwa risiko akan terjadinya kegagalan produksi beras di negeri ini semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Merosotnya kemampuan finansial pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi bahkan telah membuat kondisi produksi semakin buruk, sehingga sangat mungkin terjadi suatu periode waktu tingkat produksi beras nasional jatuh pada level yang jauh di bawah target.
Artinya, pada saat tertentu Indonesia akan kekurangan beras dalam jutaan ton. Suka atau tidak suka, jelas kiranya jalan menuju ketahanan pangan nasional yang lestari bukanlah swasembada beras semata, tetapi swasembada pangan. Pada saatnya penduduk negeri ini harus melakukan diversifikasi pangan untuk mengatasi masalah nasional ini.
Dihadapkan pada isu impor beras dalam mengatasi ketahanan pangan, tentu menjadi penilaian tersendiri bagi pemerintah karena dianggap gagal mewujudkan swasembada. Ini juga dimaknai sebagai bentuk kegagalan pemerintahan di bidang pertanian.
Akhir-akhir ini, isu yang mengemuka dan menjadi polemik mengenai keterbatasan dan ketersediaan beras di gudang Bulog yang tinggal 590.000 ton, yang dinilai jauh dari batas aman stok beras nasional yaitu 2 juta ton. Tidak mengherankan, ketika Bulog tidak mampu menyerap beras dari petani maka pasokan beras ke masyarakat juga akan ikut terganggu.
Sekalipun pemerintah mencari solusi untuk mengatasi masalah penyerapan beras oleh Bulog dengan menaikkan harga pembelian gabah maupun beras, namun tetap saja stok beras tidak memadai, sehingga alternatif impor tetap menjadi pilihan. Sungguh ironis negeri ini.
Harapan dan Konsistensi UU
