Lalu langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak lagi terjadi gejolak antara  TNI dan Polri? Apakah cukup hanya dengan cara para petinggi institusi bertemu, bercengkrama, bersalaman, dan seolah gejolak tidak akan terjadi kembali? Tentu tidak cukup.
Terkait privilege baik TNI dan Polri dapatkan memang tidak bisa diganggu gugat karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Apa yang diperlukan agar dapat meminimalisir konflik diantaranya adalah harus ada komando yang selalu mengawasi dan memastikan hubungan dari dua institusi ini berjalan dengan baik dari tingkat atas hingga bawah, kemudian harus ada sanksi tegas tanpa pandang bulu bagi unit satuan yang melanggarnya.
Apa benar harus seperti itu? Coba kita telaah bagaimana zaman orde baru dulu, apa pernah terdengar konflik antara TNI dan Polri. Oke-lah bilamana mungkin itu dikarenakan pemimpin condong ke salah satu institusi dan menyebabkan institusi lain seolah dianaktirikan, akan tetapi kita bisa lihat bagaimana stabilitas dapat terjaga.
Dengan kondisi yang bisa dikata lebih baik seperti sekarang dimana tidak ada institusi yang di anak emaskan maka baik TNI dan Polri seharusnya dapat membaur dan bersinergi satu dengan yang lain, mengabdi demi negara tak terpatok pada angkatan, bersatu demi kepentingan bangsa dan negara serta melindungi dan mengayomi masyarakat.
Tidak ada kompromi bahwa konflik TNI dan Polri perlu diredam dan dicari di mana akar permasalahannya. Jangan sampai ancaman negeri ini bukan malah sejatinya dari luar, justru lebih disebabkan pondasi dalam negeri yang ternyata saling benci dan mendendam yang telah lama terpendam.
Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
