Bilamana kita lihat, baik penjelasan Kepala BKD DKI Chaidir dan Sekretaris Daerah DKI Saefullah memang memiliki poin yang sama, yaitu sama-sama menyanggah prihal polemik besaran tunjangan yang TGUPP dapatkan.
Tentu yang menarik disimak disini ialah bagaimana keduanya menjelaskan prihal maksud tunjangan tersebut dimana Kepala BKD DKI Chaidir mengungkapkan kegiatan dimungkinkan untuk adanya "apresiasi seperti THR" untuk mengganti keahlian tenaga TGUPP. Sedangkan Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengungkapkan "apresiasi diberikan menjelang hari raya".Â
Lantas yang menjadi pertanyaan besar ialah kiranya apresiasi yang seperti THR dan diberikan menjelang Hari Raya jikalau bukan hanya beda istilah, lalu apa? Apa mungkin Pemprov DKI mau buat sayembara berhadiah Rumah DP Rp.0 atau mungkin gratis biaya sewa rusun selama setahun?
Merujuk kepada polemik ini menurut Penulis kiranya wajar bilamana menjadi sorotan. Jika kita telaah bersama tim yang beranggotakan 50 orang ini (berkurang dari 67 anggota pada akhir 2019 lalu) hingga detik ini masih banyak yang mempertanyakan apa sih tugas dari mereka?Â
Karena bilamana mengacu pada wajah Ibukota bisa dikatakan tidak banyak yang berubah dan permasalahan klasik Ibukota pun masih kerap ditemui, contohnya banjir. Prihal pandemi Covid-19 yang Jakarta alami pun tak ada bedanya, data bansos carut marut, kedisplinan dan kinerja aparatur angin-anginan, anggaran malah buat masker dikala warga Jakarta sudah tak lagi membutuhkan, dan sebagainya.
Begitu banyaknya jumlah anggota TGUPP ini pun cukup dipertanyakan efektifitas kinerja mereka. Wujudnya jarang muncul di hadapan publik, namun gaung pemberitaannya setiap muncul ke publik kerap kali kurang mengenakkan. Siapa-siapa saja mereka dan apa latar belakang serta keahlian mereka tidak ada yang tahu. Apa standar penilaian kinerja mereka. Apa dasar dan alasan mengapa mereka terpilih menjadi TGUPP pun dipertanyakan.
Dari awal pembentukan TGUPP yang dikhususkan untuk membantu pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil-nya ini memang tidak lepas dari polemik. Tim ini seolah-olah diciptakan untuk menuai kontroversi dan anehnya walau kisruhnya kian menderu-deru sebagai Gubenur, Anies seakan bungkam enggan menggubrisnya dan seperti menyerahkan persoalan agar anak buahnya yang menjelaskan.
Menurut Penulis ada sesuatu yang unik dari TGUPP ini, entah tapi apakah tim ini memang memiliki posisi sangat aman, nyaman, dan "untouchable" sehingga cenderung dibela walau tidak jelas apa kerja nyata-nya.Â
Cukup memprihatinkan, semoga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah Anies Baswedan kedepannya. Kalau memang tidak ada gunanya, ada baiknya Pemprov DKI mengalokasikan anggaran kepada yang lebih bermanfaat bagi warga Jakarta, terlebih kondisi Jakarta yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.Â
Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
