Bungkamnya Anies soal Polemik Tunjangan TGUPP

Senyap dan jarang di ekspos oleh media, Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta lagi-lagi kembali jadi sorotan. Bukan prestasi maupun berkenaan dengan pembangunan Jakarta, melainkan sorotan tertuju kepada jumlah nominal pembayaran hak keuangan yang mereka dapatkan.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengunggah data yang disinyalir sebagai besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI.

Dalam unggahan berisikan daftar besaran nominal yang diterima oleh 20 anggota TGUPP itu, William pun menuliskan "TGUPP, THR nya full turun, ASN DKI dipotong berikut dengan TKD nya. TGUPP jauh lebih kuat dari ASN kita tampaknya".

Apa yang diungkapkan oleh William memang cukup beralasan dimana imbas dari pandemi Covid-19 kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka Pemprov DKI memutuskan untuk memotong tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov sebesar 50 persen. 

Adanya ketimpangan atau bentuk perlakuan yang didapatkan oleh TGUPP ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa seolah mereka diistimewakan?

Menanggapi sorotan akan daftar Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir seperti dilansir Antara pada Jumat (29/5) mengungkapkan bahwa gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak pemangkasan untuk penanganan Covid-19 dikarenakan merupakan pos belanja Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

"TGUPP itu kelompoknya ada di kegiatan, bukan di pegawai. Yakni (pos anggaran) kegiatan di Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta".

Menurut Chaidir, dalam kegiatan tersebut dimungkinkan untuk adanya apresiasi seperti THR untuk mengganti keahlian tenaga TGUPP. - Merdeka

Senada dengan Chaidir, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan bahwa TGUPP bukan mendapat THR melainkan uang apresiasi.

"Mereka dibayarkan ada satu yang namanya apresiasi. Apresiasi diberikan menjelang hari raya gitu. Bukan (THR) tapi apresiasi," ucap Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).

Ia menjelaskan, hak keuangan TGUPP tersebut telah dipangkas sejak April 2020. Namun, Kepgub tersebut baru diteken Mei 2020, sehingga akan disesuaikan pada bulan selanjutnya.

Bilamana kita lihat, baik penjelasan Kepala BKD DKI Chaidir dan Sekretaris Daerah DKI Saefullah memang memiliki poin yang sama, yaitu sama-sama menyanggah prihal polemik besaran tunjangan yang TGUPP dapatkan.

Tentu yang menarik disimak disini ialah bagaimana keduanya menjelaskan prihal maksud tunjangan tersebut dimana Kepala BKD DKI Chaidir mengungkapkan kegiatan dimungkinkan untuk adanya "apresiasi seperti THR" untuk mengganti keahlian tenaga TGUPP. Sedangkan Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengungkapkan "apresiasi diberikan menjelang hari raya". 

Lantas yang menjadi pertanyaan besar ialah kiranya apresiasi yang seperti THR dan diberikan menjelang Hari Raya jikalau bukan hanya beda istilah, lalu apa? Apa mungkin Pemprov DKI mau buat sayembara berhadiah Rumah DP Rp.0 atau mungkin gratis biaya sewa rusun selama setahun?

Merujuk kepada polemik ini menurut Penulis kiranya wajar bilamana menjadi sorotan. Jika kita telaah bersama tim yang beranggotakan 50 orang ini (berkurang dari 67 anggota pada akhir 2019 lalu) hingga detik ini masih banyak yang mempertanyakan apa sih tugas dari mereka? 

Karena bilamana mengacu pada wajah Ibukota bisa dikatakan tidak banyak yang berubah dan permasalahan klasik Ibukota pun masih kerap ditemui, contohnya banjir. Prihal pandemi Covid-19 yang Jakarta alami pun tak ada bedanya, data bansos carut marut, kedisplinan dan kinerja aparatur angin-anginan, anggaran malah buat masker dikala warga Jakarta sudah tak lagi membutuhkan, dan sebagainya.

Begitu banyaknya jumlah anggota TGUPP ini pun cukup dipertanyakan efektifitas kinerja mereka. Wujudnya jarang muncul di hadapan publik, namun gaung pemberitaannya setiap muncul ke publik kerap kali kurang mengenakkan. Siapa-siapa saja mereka dan apa latar belakang serta keahlian mereka tidak ada yang tahu. Apa standar penilaian kinerja mereka. Apa dasar dan alasan mengapa mereka terpilih menjadi TGUPP pun dipertanyakan.

Dari awal pembentukan TGUPP yang dikhususkan untuk membantu pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil-nya ini memang tidak lepas dari polemik. Tim ini seolah-olah diciptakan untuk menuai kontroversi dan anehnya walau kisruhnya kian menderu-deru sebagai Gubenur, Anies seakan bungkam enggan menggubrisnya dan seperti menyerahkan persoalan agar anak buahnya yang menjelaskan.

Menurut Penulis ada sesuatu yang unik dari TGUPP ini, entah tapi apakah tim ini memang memiliki posisi sangat aman, nyaman, dan "untouchable" sehingga cenderung dibela walau tidak jelas apa kerja nyata-nya. 

Cukup memprihatinkan, semoga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah Anies Baswedan kedepannya. Kalau memang tidak ada gunanya, ada baiknya Pemprov DKI mengalokasikan anggaran kepada yang lebih bermanfaat bagi warga Jakarta, terlebih kondisi Jakarta yang sedang menghadapi pandemi Covid-19. 

Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.