Disadur melalui laman berita online. Presiden Jokowi kembali menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut akan berlaku pada 1 Juli 2020.
Dengan demikian iuran baik kelas I dan II mengalami kenaikan. Kelas 1 mengalami kenaikan menjadi Rp 150 ribu dan kelas 2 sebesar Rp 100 ribu yang masing-masing dibayar per orang per bulan oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.Â
Sedangkan untuk peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar kategori kelas 3, selama tahun 2020 mereka hanya diharuskan membayar iuran sebesar Rp.25.500,- dimana sisa Rp.16.500 akan disubsidioleh pemerintah. Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, pemerintah akan mengurangi besaran subsidi sehingga iuran BPJS Kesehatan peserta kelas 3 menjadi Rp.35.000,-.
Sontak langkah yang Presiden Jokowi lakukan itu berbuah polemik di masyarakat dan menuai banyak kritik. Tak sedikit kalangan menilai pemerintah tidak peka terhadap kondisi sulit yang dialami warga saat ini imbas pandemi Corona dan dipandang mengakali keputusan MA dimana sebelumnya mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).
Ok sampai sini kiranya kita bisa lihat gambaran besarnya akan polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Lantas apa materi yang ingin Penulis bahas mengenainya?
Dari kacamata Penulis, bukan bermaksud membela atau menyalahkan pihak manapun bahwasanya keputusan yang Presiden Jokowi ambil prihal kenaikan iuran BPJS Kesehatan sejatinya sebuah langkah "sudden death". Penulis harap Anda-anda dapat mengerti dengan apa yang Penulis jabarkan.
Bilamana Anda penggemar sepakbola tentu paham dengan makna "sudden death" atau "golden goal", yaitu metode untuk menentukan pemenang dalam sebuah kompetisi dimana pihak yang melesakkan bola ke gawang lawannya terlebih dahulu dalam jangka waktu extra time atau babak tambahan waktu (2 x 15 menit) maka didapuk sebagai pemenang.
Kenapa Penulis katakan langkah Presiden Jokowi itu sebagai "sudden death"? Karena menurut penalaran Penulis disebabkan Jokowi tidak memiliki opsi apapun untuk menyelamatkan keberlangsungan BPJS Kesehatan.
Mungkin Anda-anda bertanya-tanya kok kenapa bisa seperti itu?
Sejenak mari sejenak tarik benang merah prihal BPJS Kesehatan ini ke belakang.
Sebagaimana kita ketahui bersama pada tanggal 1 Januari 2014, PT Askes berdasarkan peraturan pemerintah dan keputusan Presiden terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.
Sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan, setelah dilantik maka Presiden Jokowi wajib menjalankan amanah yang tertuang dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak kepada masyarakat baik kepada setiap orang yang telah membayar iuran maupun iurannya dibayar oleh pemerintah.
Bilamana kita telaah seksama maka bisa kita lihat bahwasanya maksud dari SJSN ini baik. Bertajuk "dengan gotong royong semua tertolong", program JKN berupaya mengedukasi warga khususnya kepada mereka yang masuk golongan mampu untuk saling membantu sesama agar mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.Â
Sebagai contoh anggaplah pasien cuci darah yang masuk sebagai peserta JKN-KIS. Jika tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, kiranya berapa nominal besaran biaya yang dikenakan kepada mereka selaku individu? Dengan masuk sebagai peserta JKN-KIS maka sejatinya biaya berobat mereka ditanggung bersama atau dibantu melalui akumulasi iuran-iuran peserta JKN-KIS yang sehat.
Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan program JKN ini mengalami kendala dikarenakan minimnya manajemen resiko.
Kenapa Penulis bisa katakan minimnya manajemen resiko? Sebagaimana disebutkan, dalam konteks "mandatory" maka sistem asuransi kesehatan sosial ini bersifat wajib baik dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga diwajibkan pula bagi setiap warga Indonesia. Dalam cakupannya bisa kita lihat dalam data kepesertaan BPJS Kesehatan tercatat per 27 Desember 2019 telah mencapai 224,1 juta atau 83% dari total 269 juta jiwa penduduk Indonesia.
Dari besaran 83% itu ada besaran biaya peserta yang pemerintah tanggung. Namun permasalahan utamanya ialah resiko gagal bayar iuran oleh peserta berpenghasilan atau golongan mampu. Alhasil dari beberapa kasus yang pernah terjadi, pemerintah harus turun tangan guna menambal defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.
Padahal dalam kapasitasnya, langkah penambalan defisit itu seharusnya langkah terakhir yang musti pemerintah lakukan. Dimana opsi pertama dan kedua sebetulnya ialah efisiensi baik internal dan eksternal dari sistem JKN dan lingkup BPSJ Kesehatan, barulah kenaikan iuran peserta.
Pada hakikatnya tujuan pemerintah menambal defisit BPJS Kesehatan ialah bertujuan agar program JKN-KIS dapat berjalan dan layanan kesehatan dapat dinikmati oleh setiap warga. Dilain sisi pula memberikan waktu kepada BPJS Kesehatan untuk mencari solusi agar dapat mengelola keuangan mereka dengan baik.
Dari sini mungkin kita semua bisa membaca, bahwasanya solusi akhir untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan ialah dengan menaikkan iuran. Boleh jadi keputusan tersebut ditentang banyak kalangan dan sempat dibatalkan oleh MA, akan tetapi di situasi sulit seperti saat ini dimana pemerintah juga sedang fokus menangani pandemi Corona maka kenaikan iuran BPJS adalah jalan satu-satunya.
Penulis beri gambaran. Dengan cakupan kondisi normal saja atau sebelum pandemi, BPJS Kesehatan menghadapi resiko gagal bayar iuran oleh peserta. Bagaimana lagi dengan kondisi pandemi Corona seperti sekarang dikala persentase resiko gagal bayar iuran peserta semakin tinggi. Lantas berapa triliun lagi yang pemerintah harus gelontorkan?
Lalu apa kesimpulannya? Pada inti poinnya sengkarut prihal BPJS Kesehatan ini lebih tepatnya ditenggarai oleh permasalahan minimnya rasa empati yang terjadi di masyarakat dalam membantu sesama. Tidak mengherankan bilamana ada permasalahan resiko gagal bayar iuran. Tidak mengherankan banyak yang teriak bilamana iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Sedangkan opsi turun kelas semisal ke kelas 3 masih memungkinkan.
Kemudian Penulis lihat prihal sengkarut BPJS Kesehatan ini lebih tertuju kepada unsur politis dimana kerap digunakan untuk memojokkan pemerintah. Padahal bilamana kita mau jujur, lepas dari kekurangan dari program JKN-KIS ini bahwa pada kenyataannya pula sudah begitu banyak kalangan yang merasakan manfaatnya. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa yang dieksploitasi malah yang enggak enaknya saja?
Menanggapi kondisi yang terjadi, sengkarut BPJS Kesehatan ini Penulis perkirakan jika tidak segera dicarikan solusinya maka akan menjadi bola panas baik itu pemerintahan Presiden Jokowi di tahun berikut-berikutnya maupun siapapun pemimpin selanjutnya. Boleh jadi sengkarut BPJS Kesehatan ini membuahkan preseden buruk kepada Jokowi yang terus akan diingat hingga akhir hayatnya.Â
Tetapi bilamana langkah "sudden death" Jokowi ini berhasil, maka prestasinya ini akan selalu dikenang layaknya pemenang dan layanan kesehatan akan selalu tersedia kepada siapapun warga Indonesia. Kiranya semua Penulis kembalikan kepada penilaian masing-masing individu, benar ataukah salah Anda-lah yang menentukan. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
