"Jangan tanya saya, saya mana tahu. Tapi saya buat itu untuk mengawal visi misi Presiden. Jadi ya harus betul-betul dijaga keberlanjutannya, makanya saya buat policy-policy itu," kata Susi.
Ia menimpali bahwa revisi tersebut bisa saja diperlukan karena mungkin visi misi pemerintahan saat ini telah berubah di Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin misinya telah berubah sekarang itu, ya. I dont know. Kalau saya prinsipnya menteri bekerja untuk visi misi Presiden, laut masa depan bangsa. Saya melaksanakan visi misi Presiden," ucap Susi.
Tentu hal ini menarik dan patut disimak. Benarkan bahwa visi dan misi Presiden Jokowi di periodenya yang ke-2 menyangkut kelautan dan perikanan di Indonesia telah berubah?
Mengapa Penulis bisa katakan demikian? Mudah saja, merujuk pada visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 mencantumkan bahwa visi mereka ialah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional sesuai visi dan misi Presiden.
Sedangkan untuk misi KKP menjabarkan ada 3 pilar sebagai landasan pembangunan nasional, yaitu Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability), dan Kesejahteraan (Prosperity). Secara singkat inti dasar dari misi KKP yaitu kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Permasalahannya hingga kini Penulis belum sama sekali menemukan sepatah dua patah kata dari Presiden Jokowi menyangkut visi dan misi beliau mengenai bagaimana nasib kelautan dan perikanan di Indonesia.
Kalaupun pernah ada yaitu komentar Presiden Jokowi ketika isu akan diperbolehkannya kembali ekspor benih lobster menyeruak dimana Jokowi menuturkan bahwa rencana revisi itu masih bersifat kajian melibatkan banyak pakar. Ia ingin bilamana revisi tersebut terlaksana maka manfaatnya dapat dirasakan oleh negara, nelayan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan agar tetap terjaga.
Secara garis besar, kejelasan prihal nasib kelautan dan perikanan di Indonesia belum nampak ke permukaan seperti apa gambaran dan bagaimana wujudnya. Di sisi lain masyarakat luas pun butuh kejelasan agar jangan sampai persoalan ganti pimpinan maka ganti pula kebijakan ini terus berbuah polemik kedepannya. Poin dan kebijakan baik Presiden Jokowi dan KKP perlu selaras dan jelas tanpa tanda tanya.
Semoga saja misi dan visi KKP di era Edhy Prabowo dapat membawa pembaharuan yang memberikan secercah harapan kepada Indonesia sebagai negara maritim agar lebih kuat, mandiri, dan mampu menjaga kedaulatan serta sumber daya alam lautnya yang berlimpah. Dan semoga, Penulis harap rencana revisi tersebut bukanlah rencana yang dimaksudkan untuk mengakomodir suara-suara dari golongan tertentu saja?
Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
