Saya Miskin tetapi Tidak Radikal, Pak Menteri

Setiap negara apakah itu Indonesia ataukah negara di seluruh muka bumi ini memiliki wewenang untuk mengantisipasi segala unsur baik yang berasal dari luar maupun dari dalam dimana dapat mengancam warga maupun keamanan negara. 

Mengapa demikian? Ya karena setiap negara punya kewajiban "melindungi" rakyatnya sebagai bagian dari tugas pokoknya sebagaimana hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 yang berbunyi "membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia".

Dalam cakupan ancaman, tentu kita semua ketahui melalui pemerintah bahwa ancaman terbesar bagi bangsa ini yaitu "Radikalisme dan Ekstrimisme".

Apa itu yang dimaksud Radikalisme dan Ekstrimisme? Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan Ekstrimisme merujuk kepada individu yang melampaui batas, semisal melawan hukum, melanggar peraturan, melanggar norma dan adat istiadat, atau lain sebagainya.

Pada inti poin hubungan antara Radikalisme dan Ekstrimisme adalah individu maupun sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara melawan hukum. Dalam kaitannya kondisi apa yang Indonesia hadapi saat ini ialah mereka yang ingin menggantikan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila dengan ideologi lain yang mereka yakini.

Tentu pertanyaannya sekarang adalah "bagaimana mengidentifikasi individu-individu yang terpapar Radikalisme dan Ekstrimisme"?

Apakah benar, orang-orang yang dilanda kemiskinan mudah terpapar Radikalisme dan menuntun mereka kepada tindakan terorisme?

Waduh, jujur Penulis hanya bisa geleng-geleng kepala dengan cara pemikiran demikian. Logikanya bagaimana suatu paham yang jelas-jelas bertentangan hanya berpengaruh kepada suatu golongan saja? Dan lebih tidak masuk akal lagi ditujukan kepada mereka yang secara finansial tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pak Menteri, tolong catat bahwa hidup dengan sedikit harta maupun berlebih tidak serta merta menjadikan seseorang Radikal. Saya (Penulis) orang yang tidak punya dan belum mampu mencukupi kebutuhan hidup Saya pribadi, tetapi Saya tidak berkeinginan tuh mengganti ideologi negara. 

Mungkin dalam segelintir kasus, faktor ekonomi dapat memungkinkan individu untuk melakukan tindakan melawan hukum. Akan tetapi mengganti ideologi negaranya maka menurut Penulis hanya orang-orang yang sakit batinnya saja yang mau melakukan hal tersebut.