Kasus gagal bayar polis JS Saving Plang Jiwasraya kepada pemegang polis, seakan menjadi puncak yang tanpak dari gunung es keadaan kritis dan krisis BUMN. Hampir dalam lima tahun pertama pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo hal ini tidak terlihat atau memang tidak ada yang membuka persoalan ini.
Beberapa ekonom yang masih memiliki empati dan juga ingin Indonesia selamat dari resesi keuangan dan ekonomi global 2020 memberikan kritik yang tajam dan sekaligus solusi. Kritik dari para ahli yang telah menjadi pelaku pada pemerintahan sebelumnya dan berhasil menjadian Indonesia kuat secara ekonomi dan masuk dalam G-20.
Pernyataan Said Didu, mantan Sekreratis BUMN, sejak awal sebelum Pilpres telah memberikan sinyal dan tanda-tanda bahwa ada yang salah dalam tata kelola BUMN.Â
Ungkapan "Intervensi kekuasaan" ini seperti sinyal penanda bahwa ada yang salah besar dalam pengelolaan BUMN. Ia seperti pertanda bahwa ada gunung es persoalan yang terlihat oleh yang ahli dan pernah ikut dalam menyehatkan BUMN.
Secara bisnis sebuah institusi BUMN berutang wajar, jika utang bisnis untuk bisnis. Namun persoalan adalah utang ini menjadi besar sebab ada penugasan khusus untuk melakukan kebijakan Kepala Negara dan Pemerintahan melakukan sejumlah proyek prestius yang digadang-gadang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6%.Â
Dan bagaimanapun caranya mesti teralisasi, karena ini perintah kepala negara untuk Menteri BUMN dan juga Komisaris dan jajaran direksi.
Penerawangan atau pengamatan selaku seorang yang pernah belajar tentang keuangan dan perusahaan, deretan fakta bahwa utang BUMN menggunung dan berjibun dan mulai ada yang tumbang alias kolaps. Seperti BUMN Asuransi Plat Merah Jiwasraya.Â
Ia diambang kolaps dengan utang pembayaran polis JS Saving Plang mencapai Rp. 12,4 T atau 12.400.000.000.000, terhadap nasabah. Dan keuangan Jiwasraya juga telah lama merah atau merugi pada semenjak 2017 sampai sekarang. Tinggal dinyatakan secara hukum pailit.
Pemerintah telah memberikan kekhususan, berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyehatkan BUMN.
PMN seperti pakan khusus untuk menjadikan BUMN sehat dan beruntung. Dan ini berasal dari APBN yang dialokasikan berdasarkan keputusan rapat kementerian keuangan dan kementrian BUMN beserta Kementrian Perekonomian.Â
Apakah keputusan ini benar atau memang ada yang melakukan intervensi tertentu dan berdampak sistematis kepada lebih 7 BUMN yang mengalami kerugian?
Jawaban ini ditunggu oleh publik dan masyarakat. Sebab, bila BUMN telah mulai goyang dan satu demi satu ambruk. Maka Indonesia akan resesi dimulai dari pelaku besar bisnis yakni BUMN.Â
Sebab, pilar utama ekonomi secara makro adalah BUMN, sedangkan secara mikro tetap pelaku UMKM yang penah menjadi penyelamat ekonomi sektor bawah.
Sedikit data tentang kerugian BUMN di era Kepala Negara dan Pemerintahan Jokowi, Pertama PT Krakatau Stell Tbk akhir tahun 2018 memiliki utang sebesar USD 2,49 miliar atau Rp. 35,22 T dengan kurs Rp. 14.100.Â
Selanjutnya, PT. PLN Tbk yang memiliki utang sebesar Rp. 394,18 T, kemudian PT. Waskita Karya Tbk memiliki utang perusahaan Juni Rp. 103,719 Triliun.
Dan bila dideret maka akan terlihat bahwa utang ini sagat menakutkan. Apalagi IMF dan Bank Dunia telah memberikan peringatan tentang perlambatan ekonomi dunia. Termasuk dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Dan posisi Indonesia berada ditengah antara AS dengan Cina.
Hal ini bukan cubitan kecil bagi perekonomian Indonesia. Tapi pukulan bertubi-tubi dari "gunung es" utang BUMN dan Surat Utang Negara penambal defisit APBN. Dan ancaman resesi ini tidak lagi berada di pelupuk mata Presiden, namun telah berada di bawah dagu Kepala Negara dan Pemerintahan Jokowi di periode kedua.
Sedangkan menurut tamsil yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo waktu pelantikan menamsilkan dengan 'perahu', maka ini adalah puncak kecil dari gunung es besar. Sedangkan masih ada puncak gunung es lainnya yang merusak dinding perahu ekonomi Indonesia.
Sedangkan dari dalam, koruptor dengan kemampuan kejahatan kerah putih sedang menikmati "penjarahan" APBN yang mempercepat karam kapal Ekonomi Indonesia. Semoga Tidak!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H