Kejadian tsunami atau gelombang pasang besar di daerah Pesisir Pantai Provinsi Banten dan Lampung adalah dentuman yang merembet kedalam sanubari dan pikiran siapapun. Mulai dari masyarakat biasa, organisasi, lembaga, komunitas dan pemerintahan, termasuk Partai Politik.
Menyelesaikan dampak sebuah bencana butuh sinergi dan dukungan material dan moral. Hal ini ujian bagi dan penampakan karakter utuh. Apakah menjadikan bagian kesetiakawanan sesama bangsa, peluang meraup keuntungan, peluang meraup elektabilitas, atau peluang meraup mencaci maki.
Satu sikap melahirkan banyak tafsir. Ada yang dengan senyap melakukan pertolongan tanpa mesti dipublikasi. Ada yang dengan gegap gempita mempublikasi kehadiran untuk sekedar terpuji.
Secara sejarah, Indonesia yang menawan dan indah. Menyimpan potensi yang mampu merubah menjadi tidak indah dan berantakan. Dan sejarah mencatat tentang meletusnya gunung krakatau yang saat ini diikuti kembali oleh anak krakatau.
Perbaikan itu butuh dukungan dan keberpihakan nyata kepala negara dan pemerintahan. Mulai dari stunami Aceh, Nias, gempa padang, erupsi gunung Merapi, gempa-stunami Palu dan sekarang Pandeglang dan Lampung Selatan.
Keberpihakan secara kenegaraan adalah adanya payung hukum setingkat UU. Hal ini telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden SBY. Kemudian diikuti dengan lembaga khusus yang menangani tanggap darurat dan juga anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan, yakni Basarnas dan BNPB.
Dalam prespektif pemerintahan keberpihakan mesti dibaca berlapis dan utuh. Mulai dari penganggaran, pengawalan program, dan bentuk evaluasi dan penindakan bila terjadi penyelewengan anggaran mitigasi bencana. Secara analisis data dan faktual bisa menjadi perbandingan.Â
Sedangkan penetapan level bencana akan berpengaruh terhadap level pemerintahan yang bertanggungjawab secara langsung. Bencana nasional, maka Presiden bertanggungjawab penuh dengan kebijakan yang mesti bernegosiasi dengan DPR. Dan terus berlanjut sampai level bencana ditingkat Kabupaten dan Kota.
Secara kelembagaan, koordinasi lintas sektoral, kepercayaan adalah dua kunci untuk efektifitas penanggunalan bencana dan paska bencana. Sedangkan secara mitigasi bencana yang paling rumit adalah koordinasi dan sikap siap memberikan yang terbaik, bukan asal hadir dan berswafoto untuk mendapat pujian.
Menelisik kasus Badiaman yang mengurus pemulangan jenazah keluarganya yang meninggal dunia. Ia adalah keluarga korban gelombang stunami di Pantai Anyer, Serang yang diminta oleh pihak RSUD dr. Dradjat Prawiranegara.
Publik tahu, dikarena pihak korban menyampaikan kepada wartawan dan menggunggah di media sosial. Dan masih banyak kasus yang belum terpublikasi masih banyak.
Kulindan fakta ini, akan menjadi stunami ketidakpercayaan, kepada tata kelola pemerintahan yang tidak empati dan simpati, dari masyarakat yang memegang kedaulatan.
Soal politik anggaran, BMKG telah lama mengajukan pembelian alat ke pemerintah pusat sejak Januari 2018. Dan sampai kejadian diakhir tahun 2019. Anggaran itu belum cair. Dan baru menjadi instruksi Presiden pengadaan peralatan setelah kejadian berlangsung.
Politik Anggaran bersumber dari usulan. Pada kasus alat dan anggaran yang diusulkan BMKG dan kementrian terkait. Dan ketuk palu adalah keberpihakan partai penguasa yang menguasai kebijakan dan pelulusan anggaran.
Sedangkan pihak akademisi dan peneliti telah melakukan kajian dan pemodelan dampak dari sebuah pergerakan dari anak krakatau. Menyajikan dengan gamblang untuk menjadi bahan pertimbangan pengambil kebijakan multi level pemerintahan.
Namun ia mesti berhadapan dengan pihak kepolisian Polda Banten dan diupayakan menghambat investasi untuk Kawasan Ekonomi Khusus Pandeglang.
Belum lagi soal pencitraan yang salah kaprah. Bila masyarakat yang melakukan swa foto ditempat bencana menjadi ulasan dari media luar negri dan kita dengan ringan mengulasnya.
Sedangkan sikap dan kebijakan dari orang yang dipercayakan memimpin negara atau kepala pemerintahan secara pencitraan terlihat dan terasa jauh.
Sebuah bencana alam, selalu merenggut nyawa dan kehancuran kehidupan disekelilingnya. Untuk pemulihan memakan waktu panjang. Urun rembuk dan tolong menolong dari berbagai elemen lebih elegan.
Belajar kepada Relawan
Relawan baik personal maupun organisasi kemanusiaan yang mendapatkan kepercayaan dan koordinasi cepat. Hadir sebagai terdepan dalam tanggab darurat. Publikasi terukur, akuntabilitas yang terpercaya atas dana publik. Dan kerja nyata lapangan dan pendampingan terprogram.
Spirit ini dan tata kerja ini menjadi embrio Basarnas dan BNPB. Kelembagaan pemerintah ini menjadi ujung tombak tanggang darurat bencana. Buah kebijakan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kesadaran bahwa Indonesia berada di daerah rawan bencana dengan keberpihakan multi sektor dan empati nyata seorang kepala negara dan kepala pemerintahan.
Kenapa enggan mencontoh yang baik?
